ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Terlibat Kasus TPPU-Gratifikasi, Bupati Probolinggo dan Suami Resmi Tersangka

Probolinggo

Konfirmasitimes.com-Jakarta (13/10/2021). Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan anggota DPR Hasan Aminuddin (HA) ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU.

Sepasang suami istri itu, terseret dalam kasus suap jual-beli jabatan.

“Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan TPK Gratifikasi dan TPPU,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Dari pengembangan perkara itu, kata Ali, KPK telah memeriksa berbagai saksi.

KPK diketahui memeriksa Sekretaris Daerah Probolinggo, Soeparwiyono; Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Probolinggo, Sugeng Wiyanto; Kadis Tenaga Kerja Probolinggo, Doddy Nur Baskoro; serta saksi lainnya. KPK mengkonfirmasi para saksi soal adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset Puput dan Hasan.

“Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tersangka PTS dan tersangka HA,” ujarnya.

Saksi lainnya yang diperiksa yakni Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifuddin.

Hudan diperiksa pada Senin (11/10/2021) lalu.

“Pengumpulan alat bukti untuk pengembangan perkara dimaksud, saat ini telah dilakukan di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan para tersangka,” jelas Ali.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 22 tersangka, termasuk Puput dan Hasan sebagai penerima suap. Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton, yang juga ikut menerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK mengungkapkan ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurut KPK, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan kepala desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

Ketika itu pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo itu awalnya dijadwalkan pada 27 Desember 2021. Akan tetapi, per 9 September 2021, ada 252 jabatan kepala desa yang harus diisi.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Resep Sate Jamur Tiram

Read Next

Wanita di Gunung Mas Tewas Gantung Diri