ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Sederet Janji Jokowi Tinggal Kenangan

Pidato Didepan Kepala Daerah, Jokowi Minta Daerah Fokus Pada Kebijakan Ini

Konfirmasitimes.com-Jakarta (13/10/2021). Sudah berjalan dua tahun lebih kepemimpinan Presiden Jokowi dengan didampingi KH. Ma’ruf Amin.

Baru-baru ini, kinerja Jokowi santer diperbincangan bahkan menuai kritikan, sindiran hingga penilaian masyarakat yang menganggap Jokowi telah ingkar Janji. Bahkan saat ini ramai tagar #JokowiBohongLagi di media sosial Twitter.

Terlebih, munculnya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sana kereta cepat Jakarta – Bandung pada 6 Oktober 2021 lalu.

Dalam peraturan tersebut, Jokowi telah mengizinkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dalam pembiayaan proyek kereta berkecepatan 350 kilometer per jam tersebut.

Perpu itu fakta yang berbanding terbalik dengan pernyataan Jokowi yang mana menjanjikan bahwa proyek kereta cepat tersebut tak akan menggunakan uang negara.

Namun, dukungan negara dibutuhkan usai biaya proyek itu diperkirakan mengalami cost overrun sekitar US$ 1,9 miliar (Rp 27,17 triliun, asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS).

Tak hanya itu, biaya proyek Konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang menyelesaikan proyek ini juga ikut terdampak pandemi dan menyebabkan pihaknya belum menyetor modal awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 4,3 triliun.

Menilik pada Perpres 107 Tahun 2015, proyek kereta cepat Jakarta Bandung awalnya direncanakan tak akan gunakan APBN juga tak mendapat jaminan dari pemerintah.

Di dalam beleid tersebut, Pasal 4 ayat 2 berbunyi, “pelaksanaan penugasan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.”

Perpres 107 ini ditandatangani Jokowi pada 6 Oktober 2015. Sebelumnya pada 3 September 2015, Jokowi juga menyampaikan proyek kereta cepat tak gunakan APBN.

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk B to B. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi.

Saat itu, Menurut Jokowi memilih opsi pendekatan bisnis ke bisnis (business to business/B to B) menjadi pilihan untuk pembangunan proyek tersebut.

“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis,” kata dia.

Namun kini, telah berbeda.

Melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, pemerintah kini bisa mendukung proyek itu melalui penyertaan modal negara maupun melalui penjaminan.

“Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal,” tulis dalam Pasal 4 ayat 2 pada Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

Menanggapi hal itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai, diperbolehkannya APBN dalam pembiayaan kereta cepat berimbas pada kewajiban pemerintah atau governement contingent liabilities pada APBN bertambah besar.

“Akibat pembayaran klaim terhadap pembiayaan BUMN infrastruktur yang memperoleh jaminan pemerintah,” kata Piter, dalam keterangannya.

Proyek itu berpotensi tidak ekonomis secara komersial, sehingga hal itu secara tidak langsung memaksakan pembangunan infrastruktur BUMN yang penuh risiko. Ada pula risiko fiskal, seperti fluktuasi ekonomi makro dan perubahan regulasi.

Termasuk, penentuan tarif yang tak sesuai dengan rencana pengembalian investasi.

Lalu, risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur, kemudian risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN, dan tuntutan hukum. Dan berikutnya tentu saja risiko politik. Pengelolaan proyek ini dapat masuk ke isu itu.

“Apalagi kalau nanti terbukti ada masalah. Misalnya, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi,” terang Piter.

Maka dari itu pemerintah dan konsorsium BUMN harus berhati-hati dalam melaksanakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Pertanyaan publik terkait mengapa terjadi lonjakan biaya harus benar-benar tuntas dijawab,” jelasnya.

Selain soal janji kereta cepat yang tak sesuai, janji kampanye Jokowi lainnya yang menuai kritikan yaitu utang luar negeri yang membengkak.

Kala itu, ketika calon presiden dan wakil presiden 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla mengatakan tidak akan menambah utang baru bila masuk di pemerintahan.

Keduany pun sepakat tidak ingin anggaran negara bergantung pada utang luar negeri.

“Kami menolak bentuk utang baru,” ujar Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, dalam keterangannya, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (03/06/2014).

Kala itu, Jokowi-JK mengutarakan bakal berfokus pada pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pembangunan infrastruktur. Menurut Tjahjo, infrastruktur bisa dibangun tanpa utang asalkan pemerintah bisa memaksimalkan penerimaan negara.

Jokowi-Jusuf Kalla juga akan melakukan sejumlah pembenahan dalam perizinan untuk meningkatkan gairah investasi pengusaha lokal dan asing.

Akan tetapi selama kepemimpinannya, pemerintah tetap menambah utang untuk membiayai APBN. Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 sebesar US$ 415,7 miliar alias sekitar Rp 5.926,63 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.257 per dolar AS, tumbuh 1,7 persen year-on-year.

Adapun posisi ULN Pemerintah di bulan Juli 2021 mencapai US$ 205,9 miliar atau tumbuh 3,5 persen yoy, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 persen yoy.

Perkara utang pun sempat menuai kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna saat menyampaikan hasil laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2020.

Dalam hasil kajiannya, BPK menyoroti risiko peningkatan utang pemerintah selama pandemi Covid-19. “Tren penambahan utang pemerintah serta biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang,” ujar Agung dalam webinar, Selasa, 22 Juni 2021.

Posisi utang pemerintah Jokowi pada Agustus 2021 sudah mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,85 persen. Posisi ini terus mendekat ke batas yang diizinkan Undang-undang Keuangan Negara yaitu 60 persen.

Tak hanya itu, baru-baru ini kebijakan pemerintah juga menuai kritik setelah secara resmi pengampunan pajak atau tax amnesty masuk dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Padahal, pada 2016 lalu, Jokowi sudah mewanti-wanti para pengemplang pajak bahwa program pengampunan pajak tidak akan terulang lagi.

“Sekarang ada Pengampunan Pajak. Kesempatan itu tidak akan terulang. Yang mau menggunakan silakan. Yang tidak, hati-hati,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka pencanangan program Pengampunan Pajak di kantor Ditjen Pajak, Jumat (01/07/2016) lalu.

Ketika itu, Jokowi mencanangkan program Pengampunan Pajak untuk merespons disahkannya UU Pengampunan Pajak. Program yang sudah diatur UU itu mengatur penghapusan pajak yang seharusnya terhutang dan sanksi pidana maupun administrasi perpajakan bagi yang berhutang.

Sebagai gantinya, pihak-pihak yang mengemplang pajak akan diminta untuk mengungkap harta (deklarasi) serta membayar uang tebusan.

Berselang lima tahun, program yang disebut tidak akan berulang, kembali disiapkan. Program Tax Amnesty jilid II akan dimulai selama 6 bulan, dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana ini dijalankan dengan nama voluntary disclosure program alias program pengungkapan sukarela. Dengan jangka waktu itu, Sri Mulyani berharap bisa meningkatkan pelaporan dari kewajiban perpajakan yang selama ini belum dilaporkan.

“Program ini bertujuan untuk semakin meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (07/10/2021) malam.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Mendagri Umumkan 11 Nama Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027

Read Next

PM Norwegia Mengundurkan Diri