ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Catat, Ini Kriteria UMKM Bebas Pajak

Pemerintah Gelontorkan Rp400 Miliar untuk UMKM

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/10/2021). Seiring dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna pada Kamis (07/10/2021) lalu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perseorangan dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun,Pemerintah berencana membebaskan pajak penghasilan (PPh).

Jadi, UMKM berpenghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun yang awalnya dikenakan PPh final 0,5 persen menjadi 0 persen.

“Jadi kalau ada pengusaha apakah dia memiliki warung kopi, warung makanan, dan pendapatan tidak mencapai Rp 500 juta per tahun mereka tidak dikenakan pajak,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers UU HPP, beberapa waktu lalu.

Dengan UU HPP, UMKM berpenghasilan bruto Rp 10 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 100 juta per tahun tak akan dikenakan tarif final 0,5 persen.

Sri Mulyani mengatakan awalnya batasan pendapatan minimum UMKM belum diatur dalam UU.

“Selama ini UMKM kita tidak ada batas tadi sehingga peredaran bruto yang hanya Rp 10 juta sampai Rp 100 juta per tahun, dia tetap kena pajak 0,5 persen. Jadi ini sangat jelas banyak sekali usaha kecil mikro yang peredaran bruto di bawah Rp 500 juta tak lagi bayar tarif 0,5 persen,” jelasnya.

Sebagai contoh, kata Menkeu, warung kopi dengan penghasilan bruto hanya mencapai Rp 35 juta per bulan atau Rp 420 juta per tahun akan terbebas dari PPh final UMKM.

Sementara warung kopi dengan penghasilan bruto mencapai Rp 100 juta per bulan atau Rp 1,2 miliar per tahun dikenakan pajak 0,5 persen. Rinciannya, PTKP pada 5 bulan pertama, dan PKP di bulan keenam hingga bulan ke-12.

“Yang dipajaki yang di atas Rp 500 juta mulai bulan keenam sampai bulan terakhir. Kemudian mereka akan berkurang beban pajak yang tadinya Rp 6 juta (karena wajib diambil 0,5 persen), menjadi Rp 3,5 juta (karena ada batasan Rp 500 juta),” terang Sri Mulyani.

Adapun perhitungan secara rinci, sebagai berikut:

Penghasilan UMKM: Rp 100 juta per bulan

Penghasilan bruto × 12 bulan

Rp 100 juta × 12 (bulan)

= Rp 1,2 miliar per tahun.

Sebab penghasilan Rp 1,2 miliar sudah masuk penghasilan kena pajak (PKP), maka dikenakan PPh final 0,5 persen, dengan rincian 5 bulan pertama bebas pajak, dan bulan 6-12 berikutnya kena pajak 0,5 persen.

Penghasilan bruto 7 bulan × 0,5 persen

= Rp 700 juta × 0,5 persen

= Rp 3,5 juta.

Penghasilan UMKM : Rp 35 juta per bulan

Penghasilan bruto × 12 bulan

Rp 35 juta × 12 (bulan)

= Rp 420 juta per tahun.

Maka, UMKM itu tak dikenakan pajak karena penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

UU HPP; Ini Besaran Gaji yang Bebas Pajak

Read Next

Lowongan Kerja 2021: BUMN Cari Banyak Karyawan