ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Resmi Tahanan KPK; Golkar Minta Azis Syamsuddin Mengundurkan Diri

Azis Syamsuddin

Konfirmasitimes.com-Jakarta (25/09/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Jumat (24/09/2021) sore.

Penangkapan dilakukan dengan penjemputan dirumah kediaman Azis.

Azis dijemput paksa dan dibawa ke gedung KPK.

Sebelum penangkapan paksa, Azis tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dengan alasan tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena sempat berinteraksi dengan orang yang positif Covid-19.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihak KPK melakukan pemeriksaan swab antigen terhadap Azis dan hasilnya non-reaktif Covid-19. Berdasarkan hasil itu, KPK langsung membawa Azis ke gedung KPK untuk diperiksa hingga akhirnya ditahan.

“Pengecekan kesehatan terhadap AZ berlangsung di rumah pribadinya dengan hasil ternyata menunjukkan non-reaktif Covid-19 sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK,” kata Firli, Jumat (24/09/2021).

“Yang bersangkutan kami persilakan mandi dan persiapan dulu. Sambil menunggu penasihat hukum. Tes swab antigen negatif,” ujar Firli Bahuri.

Lebih lanjut, sebagaimana diketahui mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP), dikatakan bahwa mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari memberikan suap Rp 5,1 miliar kepada Robin perihal pengurusan peninjauan kembali (PK) soal kasus TPPU Rita.

Terkait hal itu, KPK menduga Azis Syamsuddin memperkenalkan Rita dan Robin. Dan hingga kini KPK masih terus mendalami kasus itu.

“Yang terakhir tadi saya harus sampaikan juga tadi terkait dengan pemberian suap dari Widyasari dan AZ (Azis) kepada SRP tentu ini masih dalam tahap kita akan dalami, terkait dengan dugaan-dugaan tadi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (25/09/2021).

Sesuai dalam Pasal 184 KUHAP dalam hal alat bukti yang sah, Firli menyampaikan KPK bekerja sesuai dengan ketentuan hukum.

“Karena begini, KPK itu bekerja tidak bisa lepas dari ketentuan hukum. Kalau kita bicara tentang alat bukti tentu kita harus manut pada pasal 184 KUHAP, ada 5 alat bukti yang sah dan tugas kita memahami betul kecukupan bukti apa yang dimaksud kecukupan bukti. Itu tidak lepas dari apa yang dia lakukan oleh undang-undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana yaitu ada di pasal 183,” terang Firli.

“Di situ disebutkan hakim tidak dapat memutus suatu perkara kecuali dengan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, jadi KPK bekerja dasarnya begitu,” imbuhnya.

Secara rinci, dalam kasus TPPU Rita, jaksa KPK mengatakan Azis memperkenalkan AKP Robin ke mantan Bupati Kutai Kartangera (Kukar), Rita Widyasari. Azis diduga berkomunikasi dengan Rita.

Semua berawal saat jaksa menyampaikan Robin dan Maskur Husain mendatangi Lapas Kelas II-A Tangerang menemui Rita Widyasari usai dikenalkan oleh Azis. Pada pertemuan itu, Robin mengatakan bahwa dia adalah penyidik KPK dengan memperlihatkan kartu Identitas penyidik KPK serta memperkenalkan Maskur Husain sebagai pengacara.

Jaksa membeberkan, kala itu Robin dan Maskur meyakinkan Rita bahwa mereka bisa mengurus pengembalian aset-aset yang disita KPK terkait TPPU dan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Rita Widyasari. Akan tetapi keduanya meminta imbalan sebesar Rp 10 miliar.

“Dengan imbalan sejumlah Rp 10 miliar dan apabila pengembalian aset berhasil, Maskur meminta bagian 50% dari total nilai aset. Maskur menyampaikan bahwa lawyer fee sejumlah Rp 10 miliar tersebut lebih murah daripada yang biasanya dia minta, di mana hal tersebut bisa karena ada terdakwa yang sebagai penyidik KPK bisa menekan para hakim PK, dan akhirnya Rita Widyasari setuju memberikan kuasa kepada Maskur Husain,” beber jaksa.

Usai bertemu Maskur dan Robin, Rita lalu menghubungi Azis guna menginformasikan komunikasi dirinya dengan Robin dan Maskur.

Kemudian Robin mendapat uang dari Rita senilai Rp 5.197.800.000 (miliar) secara bertahap.

Uang tersebut diketahui ada yang diserahkan melalui rekening Maskur Husain, ada juga yang diberikan kepada Robin di rumah dinas Azis Syamsuddin.

“Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima uang sejumlah SGD 200 ribu atau senilai Rp 2.137.300.000 untuk mengurus perkara Rita Widyasari yang diambil Terdakwa bersama Agus Susanto dari rumah dinas Azis Syamsuddin di Jalan Denpasar Raya 3/3 Jakarta Selatan,” terang jaksa.

Adapun total suap dari Rita senilai Rp 5.197.800.000. Jaksa menyebut Robin hanya memperoleh Rp 697.800.000, sedangkan Maskur Husain memperoleh sejumlah Rp 4,5 miliar.

Kini KPK telah menahan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin usai ditetapkan sebagai tersangka.

“Setelah penyidik memeriksa para saksi kurang-lebih ada 20 orang saksi dan dikuatkan dengan alat bukti, maka tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari pertama terhitung mulai 24 September 2021 sampai 13 Oktober 2021 di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Selatan,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di gedung KPK, Sabtu (25/09/2021) malam.

Azis diduga terlibat suap penanganan perkara dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah.

Sementara itu, Golkar meminta Azis untuk mengundurkan diri dari Wakil Ketua DPR RI.

“Kita minta beliau (Azis -red) mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, jika tidak mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR, Golkar akan mengganti beliau sebagai Wakil Ketua DPR,” ujar Pengawas Bakumham DPP Golkar, Muslim Jaya Butarbutar kepada wartawan, Sabtu (25/09/2021).

Pengunduran diri tersebut, kata Muslim, harus dilakukan agar tak mengganggu kinerja DPR khususnya dalam bidang politik hukum dan keamanan (Polhukam).

“Agar tidak mengganggu kinerja DPR di bidang Polhukam (politik hukum dan keamanan), karena itu jatah Golkar, dan menjaga marwah DPR juga sebagai lembaga wakil rakyat,” terangnya.

Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut siapa pengganti Azis Syamsuddin di DPR.

“Untuk siapa pengganti beliau sebagai Wakil ketua DPR, itu mutlak wewenang Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga Hartarto belum memikirkan ke arah (pengganti), mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Saya yakin DPP akan ambil sikap resmi terkait pengganti beliau,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Lima Makanan untuk Kesehatan Sistem Saraf

Read Next

Kisah Gibran Hilang di Gunung Guntur Penuh Misteri