ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Panas, MK Cecar Saksi Pertanyakan Pembuatan UU Cipta Kerja

Panas, MK Cecar Saksi Pertanyakan Pembuatan UU Cipta Kerja

Konfirmasitimes.com-Jakarta (25/09/2021). Setidaknya sebanyak tiga orang saksi diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang judicial review UU Cipta Kerja.

Hakim Konstitusi memberikan sejumlah pertanyaan terkait proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) kepada tiga orang saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam sidang yang digelar pada Kamis (23/09/2021) lalu.

Sidang ini digelar untuk Perkara Nomor 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 4,6/PUU-XIX/2021. Agenda sidang adalah mendengarkan Keterangan Saksi Pemerintah.

MK mempertanyakan banyak hal perihal proses pembuatan UU Cipta Kerja, dari proses rapat focus group discussion (FGD) hingga keberadaan naskah akademik (NA) RUU.

Adapun para saksi itu diantaranya perwakilan pemerintah yakniWidyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH Unnes) Rodiyah, dan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kemenkumham Joko Puji Raharjo.

“Metode omnibus law itu yang akan dijadikan wadah atau rujukannya dari mana? Apakah juga dari negara lain? Di FGD atau pembahasan lain ada dibahas? Metode omnibus law rujukannya dari mana?,” tanya hakim konstitusi Suhartoyo dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, beberapa waktu lalu.

Dalam sidang pleno dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan kepada Rodiyah yang memberikan kesaksian terkait penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) “Penerapan RUU Cipta Kerja di Indonesia”. Ia menanyakan apakah saksi pernah diperlihatkan rancangan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja dalam FGD yang berlangsung pada 26 Januari 2020 di Surakarta.

“Ketika itu, pernah tidak diperlihatkan ada Naskah Akademik atau draft awal rancangan undang-undang atau baru hanya sekadar jual beli gagasan?,” cecar Saldi.

Tak hanya itu, hakim konstitusi Saldi Isra mempertajam pertanyaan kepada saksi Rodiyah. Selaku dekan dan akademisi, Rodiyah hadir dalam FGD RUU omnibus law di Solo pada 26 Januari 2020.

“Ketika Ibu hadir, ketika itu, pernah tidak diperlihatkan ada naskah akademik atau rancangan awal RUU, atau sekadar jual-beli gagasan?” tanya Saldi.

“Pada FGD tidak memperlihatkan naskah akademik dan draf UU secara lengkap,” jawab Rodiyah.

“Yang tidak lengkap diperlihatkan?” cecar Saldi, yang juga guru besar Universitas Andalas, Padang, itu.

“Izin, saya tidak melihatnya, Yang Mulia,” jawab Rodiyah.

Saksi Joko Puji Raharjo juga ditanya apakah mengetahui, membaca, dan melihat naskah akademik RUU Cipta Kerja dalam rangkaian rapat di Yogyakarta, Makassar, dan Medan.

“Apakah sudah ada naskah akademiknya?” tanya Saldi ke Joko.

“Saya mendengar,” jawab Joko.

“Melihat?” tanya Saldi meminta ketegasan.

“Tidak melihat. Belum ada,” jawab Joko.

Enny Nurbaningsih, Hakim konstitusi lainnya, juga menanyakan keganjilan atas proses RUU Cipta Kerja. Sebab, para saksi menyatakan RUU Cipta Kerja dibuat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2011 tapi banyak prosedur yang tidak dilakukan oleh pemerintah sesuai UU Nomor 11/2011.

“Apakah ada perdebatan terkait dengan UU 12/2011, karena katanya dibuat berdasarkan UU Nomor 12/2011. Bagaimana penyebutan resminya?,” ujar Enny.

Menjawab pertanyaan itu, Nasrudin mengakui nama awal adalah RUU Cipta Lapangan Kerja. Namun, belakangan di masyarakat berubah RUU Cilaka, hingga sekarang diubah menjadi RUU Cipta Kerja.

“Tidak mengubah substansi karena sama-sama menciptakan lapangan kerja,” kata Nasrudin.

Saldi Isra, di sidang sebelumnya, mencecar terkait salah ketik UU Cipta kerja hingga proses pembentukan UU itu kepada ahli dari Presiden, yakni Ahmad Redi.

“Bisa nggak kami diberi batasan soal clerical error, jadi kesalahan-kesalahan kecil itu. Bagaimana kalau perbaikan itu mengubah makna. Salah satu hukum secara tekstual, salah meletakkan koma saja, bisa mengubah makna. Apakah perubahan-perubahan kecil seperti itu masih dikategorikan clerical error,” ujar hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang di MK yang disiarkan channel YouTube MK, beberapa waktu lalu.

“Bagaimana kalau dilakukan perubahan frasa yang konsekuensinya sangat serius. Soal ‘diatur dengan’ atau ‘dengan’ segala macamnya itu. Apakah itu bisa dikategorikan clerical error juga?,” lanjut Saldi Isra.

Rencananya sidang bakal digelar kembali pada 6 Oktober 2021 dengan agenda menghadirkan tiga saksi dari Presiden.

Saldi juga bertanya ke Joko Puji Raharjo yang sebelumnya telah memberikan kesaksian terkait adanya pertemuan guna membahas mengenai RUU Cipta Kerja di Yogyakarta, Makassar, dan Medan.

“Apa sudah ada Naskah Akademik atau sekadar ingin mendiskusikan bahwa ide tersebut akan dimasukkan ke dalam prolegnas?” tanya Saldi.

Terkait klaster undang-undang dalam RUU Cipta Kerja, Saldi pun tak luput mempertanyakan kepada Nasrudin yang merupakan Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM. Saldi mempertanyakan banyak bab yang diserahkan Pemerintah kepada DPR.

“Ada enam bab dan 11 klaster undang-undang. Pasalnya saya lupa, Yang Mulia,” jelas Nasrudin menjawab pertanyaan Saldi. Ia pun mengakui adanya penambahan pasal usai persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR.

Dalam sidang tersebut, Pemerintah menghadirkan Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM, Nasrudin sebagai saksi fakta dalam rangka pembentukan UU Cipta Kerja. Dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, Nasrudin menjadi wakil yang ditugaskan Kemenkumham untuk mengawal dan memastikan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Saya mengikuti proses pembentukan UU Cipta Kerja mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan di DPR, yang dilanjutkan dengan penerapan tahap pengesahan oleh Presiden, pengundangan dan penyebarluasan atau sosialisasi,” jelas Nasrudin menanggapi Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Taliban Tuntut Kompensasi dari Negara yang Terlibat Perang di Afghanistan

Read Next

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Sabtu 25 September 2021