ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Menkeu Soroti Pemda ‘Malas’ Belanjakan Anggaran

DKI Jakarta akan Terima Pinjaman Rp 12,5 Triliun, Digunakan untuk Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Konfirmasitimes.com-Jakarta (25/09/2021). Simpanan pemerintah daerah (pemda) yang meningkat dari tahun 2019 hingga 31 Agustus 2021 mendapat perhatian dariMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pasalnya simpanan pemda itu meningkat 3,01% menjadi Rp178,95 triliun dari Juli 2021 yang sebesar Rp173,73 triliun.

“Kenaikan ini menjadi perhatian kami,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara daring , beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, tercatat saldo rata-rata di akhir tahun selama tiga tahun terakhir mencapai Rp96 triliun. Menkeu menyebutkan masih terdapat provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan biaya operasional tiga bulan ke depan.

Selisih tertinggi antara nilai simpanan dan biaya operasional tiga bulan adalah di Jawa Timur sebesar Rp9,9 triliun, Aceh Rp4,3 triliun, dan Jawa Tengah Rp4,2 triliun.

Sri Mulyani menilai hal itu menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja daerah yang baru mencapai 44,2% pada Agustus 2021 dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Adapun provinsi yang memiliki biaya operasional lebih tinggi dari nilai simpanan tercatat terbesar di DKI Jakarta yakni Rp2,5 triliun, Lampung Rp1,1 triliun, dan Nusa Tenggara Barat Rp900 miliar.

“Tentunya kami berharap kalau biaya operasionalnya lebih tinggi di atas simpanannya berarti dananya sudah digunakan,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Menkeu juga menyoroti pemda yang belum maksimal membelanjakan anggarannya untuk perlindungan sosial (perlinsos). Hingga Agustus 2021, dari catatan pihaknya, belanja perlindungan sosial oleh pemda tumbuh negatif 27,4% (year-on-year/tahunan) dengan serapan sebesar 0,5% dari APBD. Pemda dinilai perlu mendorong penyerapan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

“Belanja perlinsos di daerah justru mengalami penurunan dan ini tentu disayangkan karena sebetulnya daerah juga tetap memiliki peranan penting. Tadi belanja pusatnya naik untuk bansosnya terutama pada saat mengalami (gelombang COVID-19) Delta, namun belanja di daerah justru tidak mengalami percepatan,” terangnya.

Menkeu menekankan harusnya anggaran bisa disalurkan secara optimal ke masyarakat.

“Meskipun dananya tidak sebesar pemerintah pusat namun mereka memiliki anggaran dan harusnya itu digunakan untuk membantu masyarakat terutama dalam situasi yang luar biasa berat saat ini,” imbuhnya.

Kemudian, realisasi belanja kesehatan juga tumbuh negatif 1,4%. Pemda diminta mempercepat penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19, dukungan vaksin, dan insentif tenaga kesehatan (nakes).

Menkeu mengomentari pemda yang realisasi belanjanya masih rendah sementara pemerintah pusat sudah mentransfer dana cukup besar. Hal itu tercermin dari tingkat realisasi pendapatan dibandingkan realisasi belanja sampai dengan Agustus 2021 yang dia paparkan. Selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja, tertinggi adalah Banten yaitu 19,7%.

“Kalau kita lihat ada daerah yang pendapatan transfernya cukup besar namun belanjanya masih rendah, jadi yang (paparan) di kotak merah itu Banten dimana transfernya sudah cukup besar namun belanjanya masih jauh lebih rendah,” terangnya.

Bukan hanya Banten, dijelaskan Sri Mulyani mayoritas pemerintah daerah menunjukkan belanja yang lebih rendah dibandingkan dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat. Lebih jelasnya realisasi pendapatan APBD adalah 53,7%, sedangkan realisasi belanja APBD-nya lebih rendah yaitu 44,2%.

“Mayoritas dari pemerintah daerah semuanya jumlah belanjanya lebih rendah dari transfer. Jadi bayangkan, tadi pada saat transfer kita sudah kita mintakan untuk tata kelola dengan persyaratan salur, mereka pun tidak langsung membelanjakan karena kita lihat disini sampai dengan bulan akhir Agustus jumlah belanjanya masih di bawah jumlah yang mereka terima,” jelasnya.

Jawa Tengah (Jateng) menjadi satu-satunya pemda dengan realisasi belanja lebih tinggi daripada realisasi pendapatannya, yaitu selisihnya -0,63%.

Jadi, Sri Mulyani meminta supaya pemanfaatan kas di daerah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Penggunaan Internet Di Usia Tua Meningkatkan Kinerja Mental

Read Next

Taliban Tuntut Kompensasi dari Negara yang Terlibat Perang di Afghanistan