ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Penyelewengan Dana Bantuan Pendidikan, Masyarakat: Karena Ada Kesempatan

Penyelewengan Dana Bantuan Pendidikan, Masyarakat: Karena Ada Kesempatan

Konfirmasitimes.com-Jakarta (24/09/2021). Penyelewengan atau penyalahgunaan dana bantuan pendidikan kian marak terjadi, padahal fakta dilapangan banyak anak harus putus sekolah karena terbentur biaya.

Beberapa waktu yang lalu, Drs. H. Achmad Nawawi, SH., M.Si, Wakil Ketua Fraksi Demokrat sekaligus Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta mengakui, hal itu terjadi lantaran pemerintah telah keliru mengurus pendidikan di Indonesia.

“Memang selama ini pemerintahan itu keliru mengurusi pendidikan,” kata Achmad saat ditemui beberapa waktu yang lalu.

Salah satu orang tua siswa yang berada di Keramat Sentiong berpendapat, karena adanya penyelewengan dana bantuan yang dilakukan oknum disebabkan adanya kesempatan.

“Karena ada penyelewengan itu, karena ada kesempatan,” tutur Rangga yang sehari-harinya berjualan ketoprak.

Rangga menambahkan, penyelewengan maupun penyalahgunaan dana bantuan yang dilakukan oknum pemerintah juga terjadi sebab karakter manusianya. Menurutnya, apabila seorang pejabat pemerintah serius mengabdikan diri melayani masyarakat pasti tidak ada niatan untuk menyelewengkan dana bantuan, termasuk bantuan pendidikan.

“Kalau kata saya sih tergantung karakter manusianya, kalau memang benar dia pengen mengabdi untuk masyarakat nggak bakal diselewengkan,kalau karakter manusianya udah jelek , mau dana se apapun ya tetep melenceng,” jelas Rangga.”

Selain itu, Rangga juga menekankan pentingnya proses pendataan dan validitas data secara lengkap.

“Ya, kalau menurut saya sih, tergantung pendataannya, barangkali misalkan murid, tergantung pendataan dari gurunya,” ujar Rangga.

Sebagaimana diketahui, pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana amanah konstitusi pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Hal ini berimplikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan menjadi kewajiban pemerintah, sehingga segala bentuk sarana-prasarana menjadi tanggung jawab pemerintah.

Akhirnya, suatu keharusan bagi pemerintah menganggarkan dana untuk bidang pendidikan dalam kerangka kesejahteraaan sosial.

Selama ini, pemerintah telah menyalurkan dana untuk menunjang kegiatan operasional dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Serta bantuan operasional siswa yang ditanggung oleh orang tua, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesi Pintar (PIP), PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Yang juga pernah dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

PIP masuk sebagai kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Perpres 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Aktivitas program ini adalah penyaluran bantuan dana kepada siswa yang memiliki hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan.

PIP diperuntukan membantu biaya personal siswa seperti biaya transportasi, pakaian sekolah, dan uang saku. Harapannya, dengan diberikannya bantuan ini angka partisipasi sekolah semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang berhenti bersekolah karena alasan ekonomi.

Sampai saat ini, meski sudah lebih dari lima tahun berjalan, berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan fakta bahwa tata kelola anggaran bantuan PIP ternyata masih karut marut. Hal itu terlihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II 2020. Dalam hasil audit itu tercatat ada anggaran sekitar Rp2 triliun yang rawan disalahgunakan karena bantuan tidak tepat sasaran.

Laporan itu dirilis berdasarkan hasil audit tahun anggaran 2018 hingga semester I 2020. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai, karena data pokok pendidikan yang digunakan sebagai sumber data pengusulan calon penerima tidak handal, sementara Nomor Induk Siswa Nasional dan Nomor Induk Kependudukan belum digunakan sebagai acuan untuk pemberian bantuan.

BPK mencatat, dana bantuan PIP sebesar Rp 2,86 triliun yang diberikan kepada sebanyak 5.364.986 siswa tidak tepat sasaran, karena diberikan kepada siswa yang tidak layak atau tidak diusulkan menerima.

Selain itu, ada sebanyak 2.455.174 siswa pemilik KIP dan/atau yang berasal dari keluarga peserta PKH atau KKS kehilangan kesempatan karena tidak diusulkan dalam SK penerimaan bantuan PIP.

Atas terjadinya penyimpangan penggunaan dana PIP tersebut kepada para pelakunya dapat dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan atau penyuapan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU no 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyelenggara Negara sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan negara dengan bersih dan transparan serta bertanggungjawab.Penyelenggaraan Negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan.Namun demikian, dalam perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat.

Terkait dengan penyimpangan dana PIP kebanyakan dilakukan oleh pejabat di pemerintahan yang menjadi penyelenggara pendidikan diantaranya Kepala Sekolah yang berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara).

Dalam hal ini apakah ASN merupakan pejabat pemerintahan ?. Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang bersifat abstrak dengan fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kerja organisasi.

Pengertian jabatan dan pejabat sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan tergambar dalam UU ASN. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam Pasal 15 UU ASN disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.

Selanjutnya seperti telah dikemukakan diatas, terjadinya penyimpangan penggunaan dana PIP tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan buruknya aspek pendataan yang bersumber dari Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan juga Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Adapun kewajiban Pejabat Pemerintahan yang diatur dalam undang-undang ini di antaranya:

  1. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
  2. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan
  3. Mematuhi undang-undang dalam menggunakan Diskresi;
  4. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan;
  5. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.
  6. Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang;
  7. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
  8. Melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yangbersangkutan, atau pejabat atasan, “Dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Apabila pejabat negara tersebut ternyata tidak melakukan hal yang semestinya dilakukan atau membiarkan sesuatu yang mestinya dikerjakan, maka apakah dia dapat dikatakan melakukan kelalaian ataupun pembiaran ?

Terhadap kondisi ini sudah banyak pihak yang meminta supaya dilakukan perbaikan agar dana PIP bisa tepat sasaran. Namun lima tahun sudah berlalu upaya itu rupanya tidak kunjung dapat diwujudkan sesuai harapan. Karena nyatanya masih sering terdengar program PIP salah sasaran karena data yang menjadi basis penyalurannya tidak akurat. Menjadi pertanyaan kemudian bagaimana pertanggungajawaban secara hukum atas hal tersebut.

Dalam kaitan dengan soal sanksi ini, Presiden Joko Widodo pada akhir Oktober lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan. PP ini merupakan ketentuan pelaksana dari Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ditegaskan dalam PP ini, dalam hal pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif tidak mengenakan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran, maka pejabat yang berwenang tersebut dikenakan sanksi administratif oleh atasannya. Sanksi sebagaimana dimaksud sama dengan jenis sanksi administratif yang seharusnya dikenakan kepada pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif.

Sejauh ini masih belum terdengar adanya sanksi administratif yang dikenakan terhadap pejabat terkait dalam pengelolaan PIP khususnya berkenaan dengan masalah amburadulnya data penerima PIP.

Tiadanya sanksi akhirnya tidak memunculkan efek jera sehingga kesalahan dan pembiaran akan terus berulang dan akhirnya sangat berpotensi merugikan keuangan negara dan hak-hak masyarakat. Apakah memang kondisi seperti ini sengaja dipelihara ?

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Penyebab Sering Kelelahan yang Dialami Ibu Hamil

Read Next

Resep Telur Ceplok Kuah Pedas