ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Pj Gubernur 2022 dan 2023, Tito Beberkan Siapa Saja dan Bagaimana Tahapannya

pilkada

Konfirmasitimes.com-Jakarta (23/09/2021). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal menunjuk penjabat atau Pj gubernur pada tahun 2022 dan 2023.

“Di tingkat provinsi itu Kemendagri ajukan ke Presiden. Presiden yang menentukan. Lalu bupati, wali kota diajukan gubernurnya, diajukan ke Kemendagri. Saya juga laporkan ke istana ke Presiden,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ketika menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, itu artinya, ratusan Pj kepala daerah termasuk gubernur, bupati dan wali kota akan diangkat pada 2022 dan 2023 saat masa jabatan sejumlah kepala daerah habis karena pemilihan kepala daerah selanjutnya baru digelar pada 2024.

Lebih lanjut, kata Tito, ada kemungkinan Jokowi bakal membentuk Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menilai para birokrat yang diangkat.

“Untuk gubernur, sesuai undang-undang kita serahkan kepada Presiden. Mungkin presiden juga akan lakukan TPA, melibatkan pejabat lain sebagai tim penilai akhir yang selama ini untuk menentukan. Karena masa jabatan yang panjang,” terang Tito.

Adapun mekanisme pengangkatan Pj kepala daerah, Tito menjelaskan, untuk level provinsi berada di bawah kewenangan Kemendagri. Selanjutnya Kemendagri bakal mengajukan para kandidat tersebut kepada presiden untuk kemudian dipilih.

Sedangkan untuk level kabupaten/kota, kata Tito, gubernur dapat mengajukan kandidat Pj kepala daerah kepada Kemendagri.

“Nah ini kita lakukan secara berjenjang dari bawah dengan lihat masukan juga apakah kemungkinan ada potensi konflik kepentingan. Jadi bukan nanti yang di bupati, wali kota di drop dari Kemendagri, tidak,” jelasnya.

Terkait hal ini, Tito meyakini tidak akan ada permasalahan terhadap penunjukan Pj kepala daerah di 2022 dan 2023 nanti melihat pada pengangkatan Pj kepala daerah di berbagai wilayah pada 2020 lalu, diklaim tak mengalami suatu kendala.

Terkait siapa yang berhak menjadi Pj, Tito membeberkan kriteria yang dipersyaratkan.

Adapun orang-orang yang ditunjuk sebagai Pj gubernur dari Kemendagri pada 2020 lalu yakni dari birokrat tulen. Jadi, imbuh Tito, kinerja mereka banyak diapresiasi warga di daerah yang dipimpinnya.

“Kemarin sama ada sejumlah Pj gubernur, 9 kalau enggak salah dari Kemendagri dan mereka dapat apresiasi karena profesional. Saya menekankan kepada mereka untuk tak berpihak. Dia bisa memperbaiki semasa jadi Pj dan netral,” katanya.

Walau begitu, Tito mengatakan pihaknya tidak asal menerima kandidat Pj bupati/wali kota yang diajukan oleh gubernur.

Pihaknya, kata Tito, pasti melihat kriteria dan potensi konflik yang bisa meledak jika kandidat tertentu terpilih menjadi Pj.

“Ketika ada pro kontra tinggi, kemarin kita ambil dari Kemendagri, level direktur eselon II. Kita pesan juga netral,” terangnya.

Sementara itu, untukmekanisme pengangkatan (Pj) gubernur , kata Tito, akan berada di bawah kewenangan Kemendagri.

Selanjutnya, Kemendagri bakal mengajukan para kandidat itu kepada presiden untuk dipilih.

Tito menambahkan untuk level kabupaten/kota, gubernur dapat mengajukan kandidat Pj Bupati/Wali Kota kepada Kemendagri.

“Di tingkat provinsi itu Kemendagri ajukan ke presiden, kemudian presiden yang menentukan. Lalu bupati, wali kota diajukan gubernurnya, diajukan ke Kemendagri. Saya juga laporkan ke istana ke presiden,” terang Tito.

Nantinya, ia akan melihat kriteria seperti potensi konflik di suatu wilayah bila kandidat tertentu terpilih menjadi Pj bupati/wali kota. Mantan Kapolri itu berkaca dari kasus Halmahera Utara pada 2020 ketika kandidat Pj Bupati yang dipilih oleh gubernur ditentang oleh masyarakat setempat.

Ratusan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023.

Sebagaimana diketahui, untuk level gubernur, beberapa nama terkenal yang bakal berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 diantaranya yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki

Read Next

Kerajaan Angling Dharma Bikin Geger, Begini Klarifikasinya