ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Polemik Penyelewengan Bantuan PIP, DPRD DKI: Pemerintah Keliru

Polemik Penyelewengan Bantuan PIP, DPRD DKI: Pemerintah Keliru

Konfirmasitimes.com-Jakarta (21/09/2021). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan kepada peserta didik dan mahasiswa.

“Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tulis PIP Kemdikbud di laman resminya.

Adanya PIP ini dirancang dapat membantu semua anak Indonesia bisa sekolah.

“PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a smpai paket c dan pendidikan khusus. melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung,”tulis PIP Kemdikbud di laman resminya.

Polemik Penyelewengan Bantuan PIP, DPRD DKI: Pemerintah Keliru

Menanggapi maraknya dugaan penyelewengan bantuan dana PIP yang telah terjadi, Drs. H. Achmad Nawawi, SH., M.Si, Wakil Ketua Fraksi Demokrat sekaligus Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta menyampaikan siapa saja dan darimanapun bila melakukan penyelewengan maka harus di usut.

“Siapapun, darimanapun, kalau dia melakukan penyelewengan harus diusut, apalagi masalah pendidikan,” ujar Drs. H. Achmad kepada awak media Konfirmasitimes.com, Senin (20/09/2021).

Penyelewengan atau penyalahgunaan bantuan pendidikan kian marak terjadi, padahal banyak anak harus putus sekolah karena terbentur biaya. Achmad mengakui, hal itu terjadi lantaran pemerintah yang telah keliru mengurus pendidikan di Indonesia.

“Memang selama ini pemerintahan itu keliru mengurusi pendidikan, bahkan saya berani ngomong dengan gubernur, terus terang gubernur se-Indonesia keliru,” kata Achmad.

Achmad kembali mengingatkan amanah UUD 1945, setiap warga berhak mendapatkan layanan pendidikan.

“Apakah mereka tidak pernah belajar membaca UUD 45 pasal 31 ayat 1 dan 2, tiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan,” imbuhnya.

Achmad juga membeberkan, Gubernur maupun Kepala Dinaskhususnya di DKI Jakarta selama ini hanya fokus pada siswa di sekolah negeri, sementara di sekolah negeri kebanyakan anak orang kaya karena standar masuk sekolah negeri berdasarkan NEM. Dan tidak sedikit warga miskin sebenarnya terpaksa harus bersekolah disekolah swata yang semuanya berbayar.

“Tapi pemerintah yang diurus hanya sekolah negeri doang kan,” kata Achmad.

“Makanya saya bilang (ke gubernur DKI Jakarta-red), anda itu gubernurnya sekolah negeri apa rakyat Jakarta,” lanjutnya.

Achmad pun mengungkapkan, setidaknya lebih dari 60 persen warga miskin bersekolah di swasta yang segala sesuatunya dikenakan biaya alias tidak gratis.

“Karena orang miskin yang jumlahnya 67 persen itu sekolah di swasta, itu daftar bayar, SPP bayar, ujian bayar, PKL bayar, semuanya serba bayar, padahal mereka warga negara,” jelas Achmad.

Mengatasi hal itu, Achmad mengaku saat ini tengah menyelesaikan revisi peraturan daerah terkait layanan pendidikan di Jakarta.

“Saya sedang membuat, ditunjuk sebagai ketua untuk merevisi perda pendidikan, sudah hampir selesai, insyaallah,” ungkap Achmad.

Lebih lanjut, Achmad mengatakan semua rakyat berhak menikmati program pendidikan dari pemerintah.

“Sekurang-kurangnya program pendidikan itu untuk semua rakyat,” kata Achmad.

“Jadi kalau ada gubernur dimanapun dengan kepala dinas, yang mengurusi sekolah negeri doang, itu keliru, jelas itu,” imbuhnya.

Achmad membeberkan, selama ini untuk masuk sekolah negeri harus berdasarkan standar Nilai Ebtanas Murni (NEM) tinggi.

“Kalau sekolah negeri itu, kalau di Jakarta karena persyaratannya masuk pakai NEM dulu ya, itu kan hanya ngurusi orang kaya,” kata Achmad.

Sementara, Achmad menilai untuk mendapatkan NEM yang tinggi biasanya hanya dimiliki oleh murid-murid yang tercukupi segala kebutuhan gizi dan makannya, sehingga bisa dipastikan NEM nya bagus, dan itu hanya ada pada orang tua yang kaya yang bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

“Yang sekolah di sekolah negeri berdasarkan NEM, NEM yang bagus itu yang makannya cukup, ada gizinya, ada vitaminnya, ada proteinnya, NEM nya bagus pasti,” terang Achmad.

Meski, Achmad mengaku sudah dua tahun terakhir penerimaan murid di Jakarta salah satu syaratnya tidak berdasarkan NEM.

“Selama ini kan nggak, gubernur, kepala dinas hanya ngurus sekolah negeri, yang sekolah negeri itu rata-rata anak orang berada semua pantas standarnya NEM, sekarang sudah dua tahun kan enggak, dua tahun terakhir sekarang penerimaan murid baru sekolah negeri salah satu tidak (berdasarkan-red) NEM, udah mulai betul walau belum semuanya betul,” jelas Achmad.

Achmad menekankan solusi dari semua masalah yang ada yakni salah satunya memperbaiki peraturan yang diterapkan.

“Yang di proses kan harus peraturannya, peraturannya kita rubah, sekarang kita lagi rubah, kebetulan saya ketua panitia untuk merubah itu, kita rubah perda-nya, isinya supaya semua rakyat mendapatkan hak,” tegas Achmad.

Untuk DKI Jakarta, Achmad membeberkan akan merevisi perda terkait kualitas layanan pendidikan.

“Perda-nya kita rubah, sebentar lagi selesai,” kata Achmad.

“Insya allah kalau perda ini selesai, seluruh warga, semiskin apapun, insya allah kalau punya KTP dan punya KK nanti anaknya diurus, SPP nya wajib (ditanggung-red) pemerintah daerah melalui APBD,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi PIP Kemdikbud, tercantum beberapa persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Prioritas Sasaran Penerima PIP

  • Peserta Didik pemegang KIP
  • Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
    • Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
    • Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
    • Peserta Didik yang berstatus yatimpiatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
    • Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
    • Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah
    • Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah
    • Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

Selain itu, disebutkan juga dana PIP bisa dimanfaatkan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Melalui perda yang baru, Achmad mengklaim perda tersebut lebih mementingkan siapa yang layak mendapatkan bantuan pendidikan.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Saksi Ungkap Siapa Azis Syamsuddin di Kasus Suap AKP Stepanus Robin Pattuju

Read Next

Resep Nugget Geprek