ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
22 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Hidup Sebatang Kara, Jamila : Saya Belum Pernah Menerima Bantuan Apapun dari Pemerintah

Hidup Sebatang Kara, Jamila : Saya Belum Pernah Menerima Bantuan Apapun dari Pemerintah

Konfirmasitimes.com-Palembang (20/09/2021). Ibu Jamila berusia 50 tahun merupakan seorang janda sebatang kara yang tinggal sendirian didalam rumahnya yang hanya berukuran sekitar 3×7 Meter.

Hidup Sebatang Kara, Jamila : Saya Belum Pernah Menerima Bantuan Apapun dari Pemerintah
Rumah Ibu Jamila

Rumahnya yang beralamat di Rawa Jaya 1 RT 01 RW 04, Kemuning Kota Palembang itu hanya berdinding kayu, pun itu sudah mulai lapuk juga peralatan rumah tangga yang seadanya.

Ibu Jamila diketahui mempunyai satu orang anak laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai empat orang anak.

Ibu Jamila kini tinggal terpisah dengannya dan anaknya bekerja sebagai kuli bangunan.

Kepada awak media Konfirmasitimes.com, Ibu Jamila mengungkapkan kesehariannya bekerja serabutan.

Hal itu dilakukannya guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Hidup Sebatang Kara, Jamila : Saya Belum Pernah Menerima Bantuan Apapun dari Pemerintah

Menurut pengakuannya, penghasilannya tidak menentu terlebih beberapa tahun belakangan ini.

Kini Ibu Jamila, mengungkapkan kesulitan menemukan pekerjaan yang bisa memakai jasanya. Sehingga menurut penuturannya, kadangkala untuk menyambung hidupnya ia pun tak malu mengharap belas kasih tetangga di sekitarnya.

“Sekarang ini sulit nyari kerja, Saya kerja apa saja yang penting bisa mendapat uang untuk menghidupi diri sendiri,” kata Ibu Jamila kepada Konfirmasitimes.com saat ditemui dikediamannya.

Munculnya Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan melainkan menjalar keseluruh sektor, terutama sektor ekonomi.

Ibu Jamila menjadi satu diantara orang yang terkena dampak dari krisis ini.

“Saya ini tinggal sendiri bekerja untuk diri sendiri kalau saya tidak kerja saya nggak punya uang, kalau ada yang mau kasih saya uang ya saya terima,” kata Ibu Jamila.

Mirisnya lagi, program-program bantuan dan pemulihan ekonomi yang digadang-gadang pemerintah rupanya tak sampai keseluruh penjuru negeri.

Terbukti, Ibu Jamila mengaku belum menerima bantuan sepeserpun dari pemerintah.

“Saya belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah,” lanjutnya.

Ibu Jamila yang masih merupakan warga negara Indonesia mengaku kesulitan menyambung hidup di negeri sendiri.

“Ya saya berharap bisa mendapatkan bantuan, sekarang ini mau dapat uang itu susah, kalau pemerintah kasih bantuan ya saya terima,” kata Ibu Jamila.

Sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya tidak terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan  tidak sejahtera (miskin). Unsur-unsur tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sebuah kewajiban negara. Kewajiban ini adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Kemudian, pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2011 (UU Fakir Miskin) fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 1 angka 2  : penanganan fakir miskin berbunyi upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara “

Hak fakir miskin dan anak terlantar dan hak warga negara Indonesia (WNI) yang diamanat UUD mencakup:

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;

2. Memperoleh pelayanan kesehatan

3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

5.Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;memperoleh lingkungan hidup yang sehat;meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Jadi, dalam keadaan biasa atau wabah pandemi yang memporak porandakan tatanan ekonomi kita yang menyebabkan bertambah masyarakat menjadi fakir miskin dan terlantar adalah tetap merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk memastikan bahwa fakir miskin mendapatkan haknya.

Diantaranya adalah memperoleh pelayanan kecukupan pangan sehari hari dan perumahan yang layak dan sehat.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

BMKG Ungkap Wilayah Berpotensi Tsunami Nontektonik

Read Next

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Selasa 21 September 2021