ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Kejagung Tetapkan Alex Noerdin Sebagai Tersangka

Alex Noerdin

Konfirmasitimes.com-Jakarta (17/09/2021). Kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 menyeret namaMantan Gubernur Sumsel ,Alex Noerdin .

Dalam kasus ini, Alex menjabat Gubernur Sumsel tahun 2008-2013 dan periode 2013-2018.

Anggota DPR itu telah ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dan langsung ditahan.

“Penyidik meningkatkan status tersangka AN,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Leonard, dalam keterangannya, Kamis (16/09/2021).

Alex kabarnya bakal ditahan 20 hari ke depan di Rutan Cipinang cabang KPK.

Tak hanya Alex Noerdin, masih ada lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Muddai Madang, seorang Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2015-2019.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Kedua tersangka lalu ditahan di rutan Kejagung.

“Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 2 orang tersangka terkait Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019,” ujar Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (08/09/2021) lalu.

Terdapat dua tersangka yang ditetapkan yaitu AYH selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) sejak 2009 merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan juga Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 23/F.2/Fd.2/09/2021 Tanggal 08 September 2021.

Kemudian CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel, yang telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PDPDE Sumsel dan PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN), berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 22/F.2/Fd.2/09/2021 tanggal 08 September 2021.

Sebagai informasi, kasus tersebut berawal pada tahun 2010, saat Pemprov Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari DARI J.O.B PT. Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil and Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel.

Lalu berdasarkan keputusan Kepala BP Migas itu, yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu yakni BUMD Provinsi Sumsel (Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatra Selatan (PDPDE Sumsel).

Namun, dengan dalih PDPDE Sumsel tak mempunyai pengalaman teknis dan dana, PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN), membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT DKLN.

Penyimpangan itu telah menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK RI sebesar USD 30.194.452.79 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan sen dolar Amerika Serikat) yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

Juga kerugian keuangan negara sebesar USD 63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dan Rp 2.131.250.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Terbentur Krisis Afghanistan, Menlu Belanda Mengundurkan Diri

Read Next

Jokowi Cs Terbukti Bersalah dan Dihukum, Begini Kata Istana