ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Masih Bekerja, Nenek 80 Tahun Mengaku Tak Harapkan Bantuan Pemerintah

Masih Bekerja, Nenek 80 Tahun Mengaku Tak Harapkan Bantuan Pemerintah

Konfirmasitimes.com-Jakarta (16/09/2021). Nenek Senon atau biasa disapa wak senon diusianya yang menginjak 80 tahun masih semangat bekerja dan mengaku tak mengharapkan bantuan pemerintah.

Nenek Senon akrab disapa Wak Senon ini tinggal di RT 07 Desa Sipun Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Masih Bekerja, Nenek 80 Tahun Mengaku Tak Harapkan Bantuan Pemerintah

Menurut penuturannya nenek Senon memiliki empat orang anak. Sayangnya, semua anaknya tak tamat sekolah dasar berdasarkan ceritanya. Hal itu lantaran terbentur tidak adanya biaya untuk pendidikan.

“Dari empat, Anak saya tidak ada yang selesai sekolah dasar dikarenakan tidak ada biaya,” kata Wak Senon kepada awak media Konfirmasitimes.com. 

Masih Bekerja, Nenek 80 Tahun Mengaku Tak Harapkan Bantuan Pemerintah

Lebih lanjut, nenek Senon mengungkapkan alasan ketidaksanggupannya untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Wak Senon menuturkan uang bayaran hasil kerjanya hanya cukup untuk biaya makan saja.

“Bagaimana saya bisa membiayayai anak-anak untuk sekolah, saya hanya menerima upah dari orang lain, itu hanya bisa untuk makan secukupnya,” kata nenek Senon. 

Meski demikian, nenek Senon mengaku pernah mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah sebanyak satu kali.

“Saya mendapat bantuan PKH dari pemerintah,satu kali” kata nenek Senon menambahkan.

Kini, nenek Senon sudah memasuki usia senja, dimana usia tersebut sudah tak seharusnya dianjurkan untuk bekerja. Mengingat tubuh yang sudah renta dan beresiko untuk melakukan kegiatan ekstra.

Masih Bekerja, Nenek 80 Tahun Mengaku Tak Harapkan Bantuan Pemerintah

“Saya ini sudah tua, umur sudah 80 jalan untuk mandi terkadang susah,” ujar nenek Senon.

Walau begitu, nenek Senon tetap tampak tegar dan mandiri, menerima keadaan dan menjalaninya. Ia juga mengaku tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah. Bila memang ada, Ia tak menampik untuk menerimanya. Pun bila tak dapat, itu tak masalah untuknya.

“Saya tidak mengharapkan bantuan pemerintah,  jika memang ada bantuannya saya ambil, jika tidak ada saya tidak apa-apa,” tegas nenek Senon mengakhiri wawancara dengan awak media Konfirmasitimes.com.

Masih Bekerja, Nenek 80 Tahun Mengaku Tak Harapkan Bantuan Pemerintah

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya tidak terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan  tidak sejahtera (miskin). Unsur-unsur tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sebuah kewajiban negara. Kewajiban ini adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Kemudian, pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2011 (UU Fakir Miskin) fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 1 angka 2  : penanganan fakir miskin berbunyi upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara “

Hak fakir miskin dan anak terlantar dan hak warga negara Indonesia (WNI) yang diamanat UUD mencakup:

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;

2. Memperoleh pelayanan kesehatan

3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

5.Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;memperoleh lingkungan hidup yang sehat;meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Jadi, dalam keadaan biasa atau wabah pandemi yang memporak porandakan tatanan ekonomi kita yang menyebabkan bertambah masyarakat menjadi fakir miskin dan terlantar adalah tetap merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk memastikan bahwa fakir miskin mendapatkan haknya.

Diantaranya adalah memperoleh pelayanan kecukupan pangan sehari hari dan perumahan yang layak dan sehat.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Kebakaran Lapas Klas I Tangerang, 8 Saksi Diperiksa Hari ini

Read Next

Formula E, F-PKB DPRD DKI Tegas Tidak Ikut Dukung Interpelasi pada Saat Ini