ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Formula E, F-PKB DPRD DKI Tegas Tidak Ikut Dukung Interpelasi pada Saat Ini

Formula E, F-PKB DPRD DKI Tegas Tidak Ikut Dukung Interpelasi pada Saat Ini

Konfirmasitimes.com-Jakarta (16/09/2021). Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menegaskan tidak ikut mendukung hak interpelasi yang digulirkan fraksi PSI dan fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta.

H. Jamaluddin Lamanda, SH, MH Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menjelaskan kepada wartawan konfirmasitimes.com, Rabu (15/09/2021).

Polemik menggunakan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta berawal dari laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2020 menurut Jamaluddin.

“Jadi sebenarnya bermula dari hasil pemeriksaan BPK. Terdiri dari 66 permasalahan hasil pemeriksaan BPK. Diantaranya formula E”, kata Wakil ketua fraksi PKB DPRD DKI Jakarta tersebut.

Lanjutnya, sebenarnya tidak ada permasalahan yang harus dibesar-besarkan terkait formula E sejauh ini, selama tidak ada pandemi. Dan goro-goro pemberitaan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta pada saat ini pada awalnya hanya berasal dari pengaruh pandemi terkait kurangnya penerimaan daerah yang berakibat pada belanja Pemda DKI Jakarta.

“Sejauh ini memang tidak ada masalah, sejauh tidak ada pandemi. Tapi ini ada pandemi, sehingga menimbulkan kesulitan keuangan, dari sisi penerimaan yang dapat mempengaruhi belanja, pendapatan kurang. Menurut teman-teman kenapa tidak dibelanjakan ke hal-hal yang lebih prioritas”, beber Jamaluddin.

Fraksi PKB DPRD DKI berdasarkan keterangan dari Jamaluddin memandang berdasarkan laporan hasil keuangan yang dikeluarkan BPK, sebenarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan.

Sebab, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, terkait formula E sifatnya hanya rekomendasi sehubungan waktu penyelenggaraan serta dampaknya terhadap ekonomi.

Dan BPK ditegaskan Jamaluddin tidak pernah merilis tentang adanya atau telah terjadi kerugian negara seperti yang telah banyak diberitakan, dalam laporan tersebut.

“Sejauh ini fraksi PKB memandang bahwa didalam penjelasan BPK itu belum dirilis tentang adanya kerugian keuangan daerah. Rekomendasinya hanya meminta supaya dilakukan pengkajian tentang persoalan waktu, persoalan tentang dampaknya terkait peningkatan secara tidak langsung ekonomi dimasa yang akan datang”, tegas Jamaluddin.

Jamaluddin kembali mempertanyakan, apakah hak interpelasi yang digulirkan oleh dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, yaitu fraksi PDI-P dan Fraksi PSI tidak terburu-buru?. Sebab, tim yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta sedang bekerja melakukan kajian menindaklanjuti rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh BPK.

“Sekarang gubernur lagi mengkaji itu, jadi kalau sekarang kita buru-buru mempertanyakan. menggunakan hak interpelasi, memang itu hak yang diatur oleh undang-undang. Kalau itu kita bawa keranah formal, apakah kita tidak terlalu terburu-buru?. Sementara sekarang masih dalam kajian mereka”, ungkap Jamaluddin.

Berdasarkan point-point tersebut diatas menurut Jamaluddin, fraksi FKB bersikap untuk tidak ikut mendukung menggunakan hak interpelasi anggota DPRD terkait formula E pada saat ini.

“Fraksi PKB Masih menunggu, sementara semuanya itu masih dalam proses sekarang, karena targetnya tahun depan. masih satu tahun lagi. masih ada waktu”, ungkap Jamaluddin.

Sambungnya, “itu yang menyebabkan F-PKB tidak ikut dalam hak interpelasi yang digulirkan dua fraksi tersebut (F-PSI dan F-PDI)”, bebernya.

Selanjunya Jamaluddin menjelaskan Posisinya (F-PKB) tidak mendukung interpelasi, tapi juga bukan berarti fraksi PKB secara serta merta mendukung pemda DKI untuk melaksanakn ajang formula E pada Oktober 2022. Fraksi PKB masih menunggu, sebab masih dalam kajian sesuai rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Masih Bekerja, Nenek 80 Tahun Mengaku Tak Harapkan Bantuan Pemerintah

Read Next

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Jumat 17 September 2021