ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
21 September 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Sri Mulyani Beberkan Kriteria Sekolah yang Dikenakan PPN

Sekolah di Inggris Persoalkan Siswi Pakai Rok Terlalu Panjang

Konfirmasitimes.com-Jakarta (14/09/2021). Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), jasa pendidikan atau sekolah diusulkan bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apa saja kriteria sekolah yang termasuk dikenakan PPN. Menurutnya, pemberlakuan PPN di sekolah hanya bersifat komersial.

“Untuk jasa pendidikan, pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh pendidikan yang bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan oleh UU Sistem Pendidikan Nasional,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/09/2021).

Dijelaskan oleh Menkeu, aturan itu agar terlihat perbedaan jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah dengan swasta yang mencari keuntungan. Jadi seperti sekolah negeri hingga madrasah tetap tidak akan dikenakan PPN.

“Untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun oleh lembaga sosial lain dibandingkan yang memang mencharge dengan SPP yang luar biasa tinggi. Dengan demikian madrasah dan lain-lain tentu tidak akan dikenakan dalam skema ini,” katanya.

Sama hal nya PPN yang direncanakan untuk jasa kesehatan, hanya ditujukan untuk jasa kesehatan yang dibayar tidak melalui sistem jaminan kesehatan nasional.

“Misalnya yang dilakukan oleh jasa-jasa klinik kecantikan estetika, operasi plastik yang sifatnya non esensial. Juga untuk peningkatan peran masyarakat dalam penguatan sistem jaminan kesehatan nasional, treatment ini akan memberikan insentif masyarakat dan sistem kesejahteraan masuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional,” jelasnya.

Rencana pemerintah Indonesia akan memungut PPN pada jasa pendidikan itu tertera dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam draf tersebut rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal itu menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Begini bunyi pasalnya:

(Draf RUU)

3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. dihapus;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah;
g. dihapus;

Padahal, dalam UU yang masih berlaku, jasa pendidikan masih bebas PPN.

(UU yang sedang berlaku)

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;

Diketahui jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbel.

Tak hanya itu, jasa tenaga kerja dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri juga bakal dikenai PPN.

Wacana ini akan tentunya berdampak serius bagi masa depan penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia salah satunya biaya Pendidikan akan semakin mahal.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Selasa 14 September 2021

Read Next

Resep Pisang Goreng Renyah Tahan Lama