ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Darurat Pasar Tradisional: Imbas Ecommerce dan Pembatasan Sebabkan Penjualan serta Daya Beli Menurun

Darurat Pasar Tradisional: Daya Beli Menurun

Konfirmasitimes.com-Jakarta (12/09/2021). Pasar tradisional merupakan tulang punggung perekonomian yang tak bisa dibiarkan tergerus oleh pasar moderen yang semakin menjamur, karena pasar ini melibatkan jutaan pedagang yang relatif berskala kecil.

Peran pasar tradisional dari waktu ke waktu semakin menurun, hal ini tidak hanya berdampak pada pedagangnya tetapi juga dapat berdampak pada perekonomian daerah dan negara.

Masyarakat Indonesia sebagian besar tergolong dalam ekonomi menengah kebawah, yang sebagian besar menaruh kehidupannya dengan berdagang di pasar tradisional, jadi seharusnya keberadaan pasar harus ditingkatkan lagi.

Akibat isu pandemi aktivitas serta fungsi dari pasar tradisional terganggu dikarenakan pemerintah mengharuskan masyarakat membatasi aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan di luar rumah, dengan mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas diluar rumah.

Meningkatkan kembali peran pasar tradisional, bisa menjadi pemantik geliat ekonomi. Perkembangan masyarakat yang saat ini berada pada zaman globalisasi dan teknologi yang maju menyebabkan adanya pengaruh terhadap pasar tradisional.

Hal-hal tersebut mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat dan berimbas pada kehidupan ekonomi para pedagang di sejumlah pasar tradisional Jakarta.

Suratno salah satu pedagang pasar tradisional paseban keramat lontar di Jakarta menceritakan,ketika imbauan pembatasan atau diam di rumah mulai diberlakukan penjualannya mulai merosot lebih dari 35 persen.

“Pendapatan turun hingga lebih dari 35% dari biasanya sebelum adanya isu pandemi covid-19,” kata Suratno kepada awak media Konfirmasitimes.com, Sabtu (04/09/2021).

Darurat Pasar Tradisional: Daya Beli Menurun

Suratno menambahkan, ditambahsaat ini aktivitas di pasar harus mempunyai surat vaksin, Ia meyakini dirinya serta para pedagang di pasar akan terus merugi apabila imbauan tersebut terus berjalan.

“Di batasi oleh pemerintah, karna jika memasuki pasar harus mempunyai surat sudah melakukan Vaksin,” tambah suratno.

Hal senada juga disampaikan Ati salah seorang pedagang diTerminal Kalideres, Jakarta Barat, bahwa pendapatannya turun lebih dari 35 persen dibandingkan sebelum pemberlakuan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Aduh, semenjak PPKM, omzet saya menurun sekali. Biasa penjualan bisa dapet Rp 1.500.000 perhari. Tetapi sekarang ini untuk dapet Rp 500.000 saja susah,” kata Ati, Pedagang di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, dalam keterangannya kepada media, Jumat (06/08/2021).

Ati juga menceritakan, sebelumnya usahanya dibantu lebih tiga orang karyawan, akan tetapi sebab isu pandemi serta pembatasan yang dilakukan pemerintah terus menerus berakibat menurunnya penjualan serta pendapatan. Saat ini dia hanya dibantu satu karyawan saja.

“Saya dulu mempunyai karyawan lebih 3 orang. Tetapi karena pandemi covid-19 dan pemasukan berkurang. Saya kurangin dan sekarang hanya dibantu satu karyawan saja,” tambah Ati.

Selain itu, Neli salah seorang pedagang sayur di pasar tradisional paseban menambahkan diantara dampak isu pandemi banyak penjual atau pembeli yang menggunkan layanan e-commerce atau digital untuk melakukan transaksi jual beli, dan sangat berdampak bagi penjualan tradisional serta sangat dirasakan penurunan penjualan dibandingkan sebelum adanya isu pandemi.

“Sekarang ini sudah modern, kita bisa beli sayuran dari rumah aja, namun dari penjualan dan pembeli yang seperti ini, mengakibatkan turunnya pembeli di pasar, karna itu, banyak sayur-sayuran yang tidak habis terjual” kata Neli kepada awak media konfirmasitimes.com, senin (06/09/2021).

Sebagaimana diketahui, semenjak pemerintah memberlakukan berbagai macam pembatasan dan menekan mobilitas masyarakat, semua roda perputaran keuangan terdampak dan berubah drastis. Ditambah pemerintah menggalakan masyarakat agar sebagian besar kegiatan beralih ke fasilitas digital.

Tak hanya itu, salah seorang pedagang pakaian di blok A Pasar Kliwon Kudus Anik Ismiyanti dalam keterangannya mengungkapkan hanya melayani eceran saja. Sementara untuk pembelian grosir sehari bisa tidak ada yang pesan.

Sebelumnya, dalam satu hari penjualan bisa sampai lima karung lebih. Kini eceran saja susah, sedikit pembeli.

Anik berharap pemerintah masih memiliki pendengaran dan hati, dan kebijakan pemerintah pro rakyat. Sebab dengan pembatasan yang tiada ahir pedagang merasakan sulitnya mencari uang, bahkan untuk menutupi operasional usaha mereka.

“Ya meski masih ada bakul-bakul yang lewat WhatsApp pesen orderan tapi jumlahnya tak sebanyak jika datang langsung. Saya berharap PPKM darurat tidak diperpanjang lagi, susah cari duit. Soalnya belum bisa bayar sewa kios,” sambung Anik.

Ditempat terpisah, Amri salah satu pelaku usaha dan digital ketika dimintai tanggapan terkait masalah ini, meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan lebih pro rakyat senada dengan pedagang lainnya.

“Pasar tradisional tulang punggung ekonomi nasional, penting agar pedagang dan pembeli dilindungi dan difasilitasi dengan baik”, ungkap Amri.

Lebih lanjut Amri menilai aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait wajib menunjukan sertipikat vaksin di fasilitas umum dan pusat perdagangan menurutnya kurang tepat. Sebab itu membatasi hak asasi manusia dan hak-hak individu tiap orang mempertahankan dirinya untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya untuk hidup, baik sebagai pembeli maupun pedagang.

“Mungkin pakar hukum yang lebih tepat mebicarakan ini ya, setau saya pada tanggal 10 Desember 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerima dan memproklamirkan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Manusia yang terkenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan Indonesia dalam amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J mengadopsi beberapa Pasal tersebut yang menerangkan tentang hak-hak individu yang bisa diperoleh oleh warga negara Indonesia” kata Amri.

Lanjut Amri, “Hak-hak individu yang diperoleh oleh warga negara Indonesia diantaranya pada pasal 28 hurup (A) disebutkan, Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Serta Pasal 28 hurup (C) ayat 1 yang berbunyi Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, terang nya.

Terkait perdagangan digital, sebagai pelaku usaha dan ekonomi digital Amri menjelaskan bahwa yang dilakukannya saat ini seperti mendayung diantara karang pada arus air terjun. Dan menurutnya perdagangan digital mungkin bisa berbahaya untuk keberlangsungan ekonomi nasional.

“Sebagai pelaku usaha ya dan masuk ke perdagangan digital, sebenarnya saya hanya mendayung diantara karang saat ini. karna tidak mampu melawan arus air terjun”, hanya untuk berusaha bertahan, jelas Amri.

Lanjut Amri, Uang dalam pengamatan saya sama seperti air, jika air akan mengalir sampai ke muara. Uang akan kembali ke pemiliknya. Keuntungan perusahaan akan kembali ke pemodal, lanjut Amri.

Lanjut Amri lagi, “Saya dengar-dengar ya, silahkan anda wartawan lebih pintar cros chek sendiri. Beberapa e-commerce terbesar di indonesia diantara tidak lebih dari 10 yang terbesar sudah diakuisisi BlackRock dan pemain di Wall Street”, celetuk Amri.

Selanjutnya Amri menceritakan , pada tahun 2020 terdapat kenaikan nominal transaksi e-commerce 29,6% dari Rp 205,5 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 266,3 triliun.

“10 sampai 30 persennya, bahkan mungkin lebih dari itu jadi keuntungan atau balik ke perusahaan e-commerce dan pemodalnya atau investornya kan?, gimana uang yang beredar di masyarakat tidak hilang. Mungkin saat ini perdetik uang yang beredar hilang. Saya yakin pihak-pihak terkait seperti menteri keuangan, perdagangan, ekonomi tau hal ini, mereka orang pintar”, Jelas Amri.

Sekali lagi Amri menyampaikan harapannya sebagai rakyat Indonesia terutama kepada Presiden dan Wakil presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara yang mendapat mandat dan amanah dari Rakyat Indonesia pada pemilu presiden agar menjalankan fungsi fungsi negara dalam hal melindungi kepentingan Rakyat Indonesia sesuai amanah UUD 1945.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali masih terus diperpanjang dari 7 hingga 13 September 2021.

Entah itu keputusan yang bijak atau tidak. Adanya pemberlakuan pembatasan seperti PPKM dan terus diperpanjang hingga sudah hampir dua tahun lamanya dan tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Seolah pemerintah tutup mata atas semua keluhan-keluhan masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya dan pedagang yang mengalami penurunan penghasilan bahkan samapai menutup usahanya.

Selamat weekend bapak Presiden, bapak Wakil Presiden, bapak Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Ibu Menteri Keuangan.

Semoga mata, telinga, hati kita tidak ditutup yang maha kuasa serta dikunci mati. Sebab kedzoliman dan kedustaan.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Resep Chicken Karage

Read Next

Cara Daftar dan Cek Penerima BLT UMKM Eform BRI