ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Miris, Harta Penyelenggara Negara Bertambah Saat IRT Berjibaku Hidupi Keluarga

Miris, Harta Penyelenggara Bertambah Pada Saat IRT Berjibaku Hidupi Keluarganya Hanya Cukup Makan Satu Hari

Konfirmasitimes.com – Jakarta (11/09/2021). Miris, kata tersebut terngiang ditelinga dan dihati rakyat Indonesia. Pada saat hampir semua masyarakat Indonesia berjibaku bertahan hidup, kehilangan pekerjaan, dibatasi berdagang, kemiskinan meningkat. KPK beberkan lebih dari 70 persen harta para penyelenggara Negara bertambah.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalamWebinar Talkshow LHKPN bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu & Akurat,” secara virtual, Selasa (07/09/2021) siang.

Pahala membeberkan, selama satu tahun lebih pandemi Covid-19 setidaknya 70 persen penyelenggara negara hartanya malah bertambah. Temuan KPK itu dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019-2020. Detailnya, berdasarkan keterangan KPK, ada 70,3 persen penyelenggara negara melaporkan hartanya bertambah sepanjang periode itu.

“Kita amati juga selama pandemi, setahun terakhir ini secara umum penyelenggara negara 70 (70,3) persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar,” ujar Pahala.

Ditambah lagi, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, meski memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lembaganya menemukan sejumlah temuan masalah yang bisa berujung pada kerugian negara. “Permasalahan itu terdiri dari 28 persen kelemahan sistem, 29 persen ketidakpatuhan, dan 43 persen ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga ketidakefektifan,” jelas Agung, Minggu (27/06/2021).

Pada masalah akibat ketidakpatuhan, BPK melaporkan ada 2.026 permasalahan dengan nilai kerugian mencapai Rp. 12,64 triliun. Rinciannya terdiri dari 729 masalah yang menyebabkan kerugian senilai Rp. 1,24 triliun, 151 masalah dengan potensi kerugian senilai Rp 1,89 triliun, dan 293 masalah karena kurang penerimaan senilai Rp. 9,51 triliun.

“Selain itu, terdapat 853 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Kemudian BPK juga menemukan 2.988 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang nilainya mencapai Rp. 3,98 triliun,” ungkap Agung.

Terdiri dari 175 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp.654,34 miliar, 13 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp. 1,50 miliar, dan 2.800 permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp. 3,33 triliun. Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 13.363 rekomendasi.

“Terhadap rekomendasi BPK tersebut, beberapa pejabat entitas telah menindaklanjuti antara lain dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 156,49 miliar atau 1,2 persen dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp12,64 triliun,” jelas Agung.

Masalah pengelolaan dana PEN diantaranya, BPK juga menyebutkan ada permasalahan dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) dan program di luar PC PEN. Khusus program yang tidak terkait PC-PEN, BPK setidaknya menemukan 6 permasalahan.

Pertama, pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp 21,57 triliun dan 8,26 juta dollar AS serta kewajiban negara minimal sebesar Rp 16,59 triliun sesuai basis akuntansi akrual. Serta saldo piutang daluwarsa belum diyakini kewajarannya sebesar Rp 1,75 triliun.

Kedua, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja di luar program PC-PEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp 15,58 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, realisasi pembiayaan dan pemindahbukuan dari rekening BUN berupa dana abadi penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi sebesar Rp 8,99 triliun dititipkan pada Rekening Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan karena pengaturan terkait pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan.

Kempat, penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Pajak belum memadai.

Kelima, terdapat ketidakjelasan atas status tagihan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) oleh badan usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan laporan hasil verifikasi (LHV) BPKP.

Keenam, pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun.

“Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang, untuk ditindaklanjuti,” ujar Agung saat rapat paripurna DPR, Selasa (22/06/2021).

Selain itu, temuan BPK terkait program PC PEN antara lain, mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) belum disusun. Lalu, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN tahun 2020 minimal sebesar Rp 1,69 triliun tidak sesuai ketentuan.

“Pengendalian dalam pelaksanaan belanja Program PC-PEN sebesar Rp 9 triliun pada 10 kementerian/lembaga tidak memadai,” ungkap Agung.

Kemudian, penyaluran belanja subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non KUR serta belanja lain-lain kartu prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program. Sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp 6,77 triliun.

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi.

“Pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang dilanjutkan di tahun 2021,” tutur Agung

Disisi lain, pada saat penyelenggara negara menumpuk kekayaan. Seorang IRT berjibaku menghidupi anak-anaknya tanpa suami, dengan penghasilan Rp. 50.000/hari dan terkadang hanya cukup untuk makan sehari saja.

“Saya jaga warung, penghasilan saya perhari Rp 50.000 terkadang hanya cukup untuk makan dalam sehari saja, karna sekarang saya hidup bersama anak saya saja, suami saya sudah tidak ada lagi,” kata Ponikem kepada awak media konfirmasitimes.com, Jumat (10/09/2021) di Keluarahan Cempaka Putih Barat.

Parahnya lagi, triliunan rupiah APBN yang digelontorkan pemerintah untuk warga miskin tersebut, faktanya tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat miskin. Ditambah dengan banyak pemberitaan bertambahnya tersangka kasus korupsi dan banyaknya bantuanan sosial yang dikorupsi pada saat kondisi tidak baik saat ini.

Miris, Harta Penyelenggara Bertambah Pada Saat IRT Berjibaku Hidupi Keluarganya Hanya Cukup Makan Satu Hari

Ibu Ponikem mengatakan dirinya hanya dua kali mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Saya baru 2 kali mendapat bantuan, yang pertama saya mendapatkan sembako dan yang kedua saya mendapatlan bantuan berbentuk uang non tunai sebesar Rp. 300.000,” kata ponikem kepada awak media Konfirmasitimes.com.

Selanjutnya, Ponikem menjelaskan uang yang didapatnya per hari tersebut juga digunakan untuk membayar kontrakan tempat tinggal dirinya bersama anak-anaknya.

“Saya disini hanya mengontrak, dari hasil saya perhari Rp. 50.000 itu saya sisihakan sedikit uangnya untuk membayar kontrakan, karna terkadang kontrakan saya di tagih dalam seminggu sekali,” kata ponikem kepada awak media konfirmasitimes.com, Jumat (10/09/2021).

Ponikem juga sempat menceritakan bahwa anaknya juga sempat kejang-kejang setelah mengikuti perintah pemerintah dan ulama untuk menerima kewajiban vaksin.

“Kemarin setelah vaksin anak saya kejang-kejang hingga muntah-muntah saya khawatir dan langsung saya bawa kerumah sakit,” kata Ponikem kepada awak media Konfirmasitimes.com, Jumat (10/09/2021).

Mungkin setiap hari kita ketemu dan melihat nasib yang seperti ibu ponikem, bahkan jumlahnya jutaan di Negara ini. Tetapi, apakah mata kita masih melihat, telinga kita masih mendengar, hati kita masih merasakan?

Sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif.

Apabila ketiganya tidak terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan  tidak sejahtera (miskin). Unsur-unsur tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

Miris, Harta Penyelenggara Bertambah Pada Saat IRT Berjibaku Hidupi Keluarganya Hanya Cukup Makan Satu Hari

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sebuah kewajiban negara. Kewajiban ini adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Kemudian, pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2011 (UU Fakir Miskin) fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 1 angka 2  : penanganan fakir miskin berbunyi upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara “

Hak fakir miskin dan anak terlantar dan hak warga negara Indonesia (WNI) yang diamanat UUD mencakup:

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;

2. Memperoleh pelayanan kesehatan

3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

5.Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;memperoleh lingkungan hidup yang sehat;meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Jadi, dalam keadaan biasa atau wabah pandemi yang memporak porandakan tatanan ekonomi kita yang menyebabkan bertambah masyarakat menjadi fakir miskin dan terlantar adalah tetap merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk memastikan bahwa fakir miskin mendapatkan haknya.

Diantaranya adalah memperoleh pelayanan kecukupan pangan sehari hari dan perumahan yang layak dan sehat.

Untuk para penyelenggara negara, Halo bapak dan ibu sekalian, gimana liburnya ??. Apakah apakah tujuan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 telah dilaksanakan semestinya?. Apakah mata kita masih melihat, telinga kita masih mendengar, hati kita masih merasakan?

Pada ahirnya siapapun akan bertanggung jawab atas amanah dan perbuatannya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Tembak Mati Pemuda Palestina, Gaza Serang Wilayah Pendudukan

Read Next

Bom Ikan Meledak di Pasuruan Tewaskan Dua Orang