ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

MA Tolak Uji Materi TWK, KPK: Tak Boleh Ada Lagi Lembaga yang Menandingi

kpk komisi pemberantasan korupsi

Konfirmasitimes.com-Jakarta (11/09/2021).Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya menolak gugatan pegawai KPK nonaktif terkait uji materi Perkom 1/2021.

Adapun putusan MA itu terkait Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Diketahui,Ombudsman RI sebelumnya menudingada dugaan malaadministrasi dalam TWK pegawai KPK. Selain itu, Komnas HAM menyebut proses alih status pegawai lembaga antirasuah melanggar HAM.

MA menolak uji materi Perkom 1/2021 yang diajukan oleh pegawai KPK nonaktif, Yudi Purnomo dan Farid Andhika terkait Perkom 1/2021. Perkara nomor: 26 P/HUM/2021 ini diputuskan pada Kamis (09/09/2021).

Dalam hal ini,Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron meminta semua pihak mematuhi putusan itu.

“Tidak boleh lagi ada lembaga-lembaga lain yang membersamai dan menandingi kewenangan MK dan MA sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menguji dan menilai keabsahan peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/09/2021).

Putusan MA itu diklaim Ghufron sekaligus menepis tuduhan-tuduhan seperti malaadministrasi dan pelanggaran HAM.

“Hal ini [putusan MA] menepis tuduhan bahwa Perkom 1/2021 yang di dalamnya mengatur TWK pembentukannya dilakukan secara malaadministrasi termasuk tuduhan bahwa melanggar HAM sebagai hak konstitusional pegawai KPK,” ujar Ghufron.

Adapun yang berwenang dalam putusan itu, duduk sebagai ketua majelis hakim yaitu Supandi, dengan anggota masing-masing Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono.

Menurut majelis secara substansial desain pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.

Majelis menilai TWK menjadi salah satu yang diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut. TWK juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan pengembangan karier PNS.

Majelis berujar Perkom 1/2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021.

Sementara itu penyidik senior KPK Novel Baswedan menyampaikan pihaknya menunggu langkah Presiden Joko Widodo terkait nasib pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) usai putusan MA.

“Mengingat sesuai dengan JR [Judicial Review] dari MA yang menyatakan bahwa tindak lanjut dari TMS adalah domain pemerintah, maka selanjutnya hanya menunggu respons dari Presiden terkait dengan hal ini,” kata Novel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (09/09/2021).

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

MK Menolak Judicial Review Leasing Sita Kendaraan Tanpa Proses Pengadilan

Read Next

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Sabtu 11 September 2021