ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

TNI-Polri Bakal Salurkan BLT Rp.1,2 Juta ke PKL dan Warung Makan

BLT UMKM 2021 Cair 2 Tahap, Segera Daftar dan Penuhi Syarat Ini, Bansos 300 Ribu

Konfirmasitimes.com-Jakarta (10/09/2021). Pemerintah Indonesia mengikutsertakan TNI dan Polri terkait penyaluran bantuan sosial untukBantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pedagang kaki lima dan warteg.

Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Presiden Jokowi menunjuk TNI dan Polri karena kedua institusi itu dianggap memahami kondisi masyarakat saat ini.

“Tugas TNI dan Polri bisa dipahami masyarakat karena memang kita minta warungnya harus tutup atau berpindah, makanya dikasih bantuan. Itu yang disampaikan Presiden buat UMKM yang disalurkan ke TNI Polri,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (09/09/2021).

Dalam rinciannya, Sri Mulyani mengatakan kedua instansi itu bakal menyalurkan dana bantuan ke 500.000 penerima manfaat program dengan anggaran Rp 600 miliar.

“TNI dan Polri diberikan kewenangan untuk menyalurkan kepada PKL sebanyak 1 juta penerima untuk PKL dan UMKM, jadi masing-masing 500 ribu (penerima),” jelasnya.

Jadi penerima bakal menerima bantuan senilai Rp1,2 juta.

“Rp600 miliar untuk TNI dan Rp600 miliar untuk Polri untuk disalurkan ke warung nasi atau PKL,” tandasnya.

Sebagai informasi, BLT ini berlaku untuk PKL dan pemilik warteg yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 3 dan 4.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkonfirmasi hal itu dalam konferensi pers perpanjangan PPKM level 3 dan 4.

“Bantuan tunai untuk PKL, warung, warteg, akan segera dijalankan karena seluruh regulasi sudah lengkap,” ujar Airlangga Hartarto, Senin (06/09/2021) lalu.

Adapun untuk syarat penerima BLT untuk PKL dan pemilik warung makan diantaranya yakni,

Pertama, penerima bantuan ini lokasi usahanya harus berada di wialayah PPKM level 3 dan 4.

Kedua, penerima insentif dari pemerintah itu belum mendapat Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM) dari Kemenkop UKM.

Ketiga, pelaku usaha perlu melampirkan data izin usaha, lokasi usaha, dan NIK.

Adapun pendataan penerima BLT untuk PKL ini akan dilakukan oleh Babinsa/Babinkamtibmas.

Nilai bantuannya berupa uang tunai senilai Rp 1,2 juta.

“(Penyerahan) bantuan lebih sederhana, dalam bentuk tanda terima bagi penerima bantuan, warung, PKL, disertai dokumentasi foto yang memadai. Dan data NIK ini mendapat cleansing atau pembersihan data melalui BPKP. NIK sejalan dengan data di Kemendagri,” ujar Airlangga Hartarto.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Mulai Temui Titik Terang

Read Next

Manfaat Sering Berjalan: Bisa Memperpanjang Hidup