ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Terlilit Rp 11,77 T, Siapa Ongko dan Petinggi Aspac yang Kini Dikejar Satgas BLBI

BLT UMKM 2021 Cair 2 Tahap, Segera Daftar dan Penuhi Syarat Ini, Bansos 300 Ribu

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/09/2021). Belakangan, baru-baru ini, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menggenjot pemanggilan kepada para obligor dan debitur melalui media massa.

Sebagaimana diketahui, beberapa nama turut masuk dalam daftar panggilan, salah satunya Kaharudin Ongko yang mana merupakan seorang petinggi dari Bank Umum Nasional (BUN), kemudian ke dua petinggi PT Bank Asia Pacific (Aspac) yaitu Setiawan Harjono (atau Steven Hui) dan Hendrawan Haryono (Xu Jing Nan).

Satgas BLBI menginginkan kehadiran Kaharudin pada Selasa (07/09/2021) lalu di kantor Kementerian Keuangan dan menemui Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C.

Menurut data lembaran pengumuman dengan nomor S-3/KSB/PP/2021, total tagihan yang harus dibayarkan yakni Kaharudin Ongko Rp 8,2 triliun.

Tagihan tersebut terdiri Rp 7,8 triliun dari PKPS (penyelesaian kewajiban pemegang saham) Bank Umum Nasional (BUN) dan Rp 359,4 miliar dari PKPS Bank Arya Panduarta.

Kaharudin sendiri diketahui mempunyai tiga alamat, diantaranya Paterson Hill Singapura dan di Indonesia di Setiabudi, Jakarta Selatan dan Menteng Jakarta Pusat.

Sebagaimana diberitakan media, Kaharudin Ongko adalah seorang pemilik sekaligus Wakil Komisaris Utama BUN. BUN didirikan oleh beberapa tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) di Jakarta pada 2 September 1952.

Pada 1954, BUN berhasil meningkatkan statusnya dari bank swasta non-devisa menjadi bank devisa. Pada 1967, jumlah cabangnya telah mencapai 11 cabang di Indonesia.

Dalam perjalanan, pemilik tak mampu mengelola perkembangan bank sesuai dengan tuntutan zaman, pada awal era Orde Baru mereka menyerahkan manajemen serta saham bank kepada sekelompok pengusaha swasta di bawah pimpinan Kaharudin Ongko.

Kaharudin Ongko dikenal juga sebagai ‘raja keramik Indonesia‘ karena KIA-nya.

Informasi terkait Kaharuddin ini juga disampaikan dalam dokumen berjudul “Weakening of Corruption Eradication Commission In Indonesia” yang ditulis oleh tim National Coalition of Indonesia for Anticorruption, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), dan disampaikan dalam forum United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) November 2009 di Doha, Qatar.

Ketika krisis moneter 1997, perbankan di Indonesia bangkrut, termasuk BUN.

Dalam rangka menahan kebangkrutan di BUN ketika itu, pemerintah melalui BLBI lalu memberi dana bantuan total senilai Rp 12 triliun lebih.

Dari jumlah itu Rp 8,34 triliun di antaranya mengalir ke kas BUN. Akan tetapi, BUN tetap tak tertolong, rupanya tak hanya karena ditarik oleh nasabahnya, melainkan juga ditarik oleh grup Kaharudin Ongko itu sendiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Kaharudin Ongko yang memiliki simpanan di BUN, yakni PT KIA Keramik Mas, PT Ongko Sekuritas, PT Indokisar Djaya, dan PT Bunas Finance Indonesia.

Pengalihan dana dilakukan menggunakan cek, bilyet, giro, dan transfer. Padahal, ketentuan dana BLBI tak boleh disalurkan ke pemilik dan manajemen bank, serta pihak-pihak terkait.

Upaya Kaharudin Ongko itu, akhirnya diketahui oleh pihak aparat hukum dan pada tahun 2003, Kaharudin Ongko didakwa 16 tahun penjara karena diyakini telah menggelapkan Rp 6,7 triliun dana BLBI.

Kala itu,Ongko menyatakan sebagai komisaris dia tak ikut campur dalam urusan operasional bank yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi.

Atas dalih itu, dakwaan 16 tahun penjara kepada Kaharudin Ongko pun digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Ongko dinyatakan bebas.

Sejak pembebasannya itu,Kaharudin Ongko mulai sulit dijangkau keberadaannya.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakanKaharudin Ongko tengah berada di Singapura

“Yang kita tahu dia ada di Singapura,” ujarRionald, dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Rionald menambahkan yang bersangkutan mangkir dua kali hingga akhirnya diumumkan melalui media massa.

“Kalau (diumumkan) lewat koran artinya 2 kali dia sudah tidak datang,” lanjutnya.

Diketahui Satgas BLBI tak hanya menagihKaharudin Ongko Rp 8,2 triliun, juga menagih ke Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono senilai Rp 3,57 triliun, sehingga total Rp 11,77 triliun.

Adapun pemanggilan mereka di media massa guna untuk meminta kehadiran mereka pada Kamis (09/09/2021) hari ini di Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan hak tagih negara atas BLBI itu.

“Menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya sebesar Rp 3.579,412.035.913,11 dalam rangka PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU),” tulis agenda dalam pengumuman itu.

Mereka yang dipanggil ini bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban pemegang saham (PKPS) PT Bank Asia Pacific yang saat itu merupakan perusahaan terbuka dan listing dengan kode saham BBKU.

Setiawan Harjono diketahui beralamat di North Bridge Road, Singapura dan Menteng, Jakarta Pusat. Sementara Hendrawan Harjono beralamat di SGX Centre 2, Singapura dan Menteng, Jakarta Pusat.

“Dalam hal saudara obligator atau debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tulis pengumuman itu.

Adapun nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono juga tercatat dalam data putusan PTUN Jakarta Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT tanggal 9 April 2020, ketika itu keduanya dengan nama Steven Hui (Setiawan Harjono) dan Xu Jing Nan (Hendrawan Haryono) menggugat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta terkait dengan Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS Bank Asia Pacific.

Sebagaimana diketahui Satgas BLBI mulai memanggil nama-nama obligor yang belum melunasi kewajibannya.

Satgas BLBI sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Kehadarian satgas ini adalah dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Ini mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp110,4 triliun.

Kabarnya, terdapat 48 obligor yang menjadi target Satgas BLBI.

Dan, hingga kini yang terungkap ke publik baru lima orang. Kelima orang itu diantaranya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Agus Anwar, Kaharudin Ongko, dan yang terakhir yaitu bos Bank Aspac, Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono.

Menyinggung hal itu, mantan Menteri BUMN periode Oktober 2011-Oktober 2014 sekaligus mantanDirektur Utama PLN periode 2009-2011, Dahlan Iskan menyampaikan pandangannya dalam tulisan terbarunya bertajuk “Satgas Rp 100 T”.

“Pemerintah sedang menagih uang besar. Piutang lama. Lebih dari Rp 100 triliun,” kata Dahlan.

Adapun untuk tulisan Dahlan selengkapnya adalah sebagai berikut.

“Satgas Rp 100 T”

SEBENARNYA hebat sekali berita ini: pemerintah sedang menagih uang besar. Piutang lama. Lebih dari Rp 100 triliun. Saya harus memuji: ternyata pemerintah jeli. Ada tagihan lama yang masih bisa diuber.

Sangat lumayan jumlahnya. Apalagi di saat pemerintah lagi kesulitan uang seperti sekarang ini.

Itulah tagihan BLBI -bantuan likuiditas Bank Indonesia- untuk mengatasi krisis moneter 1998. Jenis bantuan seperti itu diperintahkan oleh ”juragan” Indonesia saat itu: IMF -dana moneter internasional. Yang harus membantu: Bank Indonesia.

Yang harus dibantu: bank-bank swasta yang kesulitan uang. Dasar pemikirannya: kalau bank-bank tersebut tidak disuntik dana akan tutup. Rakyat yang punya simpanan di bank tersebut gigit jari. Perekonomian nasional akan hancur. Satu bank tutup akan menyeret bank lainnya. Dikucurkanlah BLBI sebesar Rp 147,7 triliun.

Ternyata terjadi kejahatan masal: dana bantuan dari Bank Indonesia itu banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemilik bank itu sendiri. Macet. Krisis moneter tetap terjadi. Parah sekali. Bank-bank tersebut tetap tidak kuat hidup. Ekonomi berantakan. Rupiah jadi Rp 15.000/dolar. Politik kacau. Sampai Presiden Soeharto yang begitu kuat, lengser dari istana.

Siapa pun presidennya, setelah Pak Harto itu, harus menerima madu yang beracun.

Harus menyelesaikan BLBI itu: BJ Habibie, Gur Dur, Megawati. Nilainya: Rp 147,7 triliun. Penerima: 48 buah bank. Audit BPK menyimpulkan, dari Rp 147,7 triliun, yang Rp 138 triliun mengalir ke mana-mana. Termasuk ke perusahaan sendiri.

Itulah yang dianggap merugikan negara. Lalu diuber. Banyak yang sudah masuk penjara. Banyak juga yang belum.

Banyak pula yang mendadak kaya-raya dari permainan di sekitar BLBI. Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, termasuk yang diuber-uber. Ia lari ke Singapura bersama istri. Status mereka buron. Tambak udangnya yang terbesar di dunia, Dipasena, di Lampung, tidak terurus. Berantakan. Tapi industri kertasnya tetap berkembang pesat. Menjadi salah satu raksasa di Asia. Berkembang pula ke berbagai macam bisnis lainnya. Anak Nursalim-lah yang mengelola. Sang ayah mengendalikannya dari Singapura

April tahun ini berkah dari langit turun ke Sjamsul Nursalim. KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk tersangka Sjamsul Nursalim.

Konsekuensi dari putusan bebas Mahkamah Agung (MA) terhadap eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Sjamsul Nursalim dan istrinya memang jadi tersangka bersamaan dengan Syafruddin. MA menganggap kasus BLBI bukan pidana. Itu sepenuhnya perdata. Orang seperti Nursalim -dan yang lain-lainnya- memang sudah memperoleh surat sakti: bebas utang BLBI. Yakni sejak mereka menyerahkan aset ke pemerintah -diwakili oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Mereka mendapat dua kemudahan: 1. Boleh melunasi utang BLBI dengan cara menyerahkan aset. 2. Mendapat potongan utang luar biasa besar. Ibaratnya utang Rp 100 boleh dibayar Rp 8. Potongan sebesar itu dianggap wajar, saat itu.

Di negara lain pun demikian. Yang penting krisis segera berakhir. Ekonomi segera bergerak kembali. Naiknya perekonomian secara nasional jauh lebih besar dari kerugian memberikan potongan itu.

Aset yang mereka serahkan ke negara itu dibagi ke dalam dua kelompok:

  1. Kelompok aset yang dikelola BUMN (lewat perusahaan PT PPA). Jumlahnya tidak banyak.
  2. Kelompok aset yang diserahkan ke Dirjen Kekayaan Negara.

Dengan bebasnya Sjamsul Nursalim, keinginan memenjarakan siapa saja akan gagal.

Maka Presiden Jokowi membentuk Satgas penagihan uang BLBI. Menko Polhukam, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian masuk di dalamnya. Juga Menteri Keuangan serta Menkum HAM.

Satgas ini kuat sekali. Tapi menagih yang mana lagi ya?

Ada yang bisa membantu menjelaskan? Demikian juga Tommy Soeharto.

Apakah ia punya utang BLBI? Ia pemilik bank apa?

Terkait Bank Pesona?

Bahkan Tommy ini dianggap yang tidak kooperatif.

Dipanggil tidak datang. Baru di panggilan ketiga Tommy mengirim pengacara. Sang pengacara mengatakan: akan mengirim proposal penyelesaiannya. Rasanya, seingat saya, Tommy tidak terkait dengan BLBI.

Mungkin kredit lainnya. Atau soal pajak. Pokoknya salut: siapa pun diuber. Untuk uberan lainnya, apa lagi ya yang masih bisa diuber?

Apakah aset-aset yang diserahkan dulu itu masih bermasalah?

Belum sepenuhnya bisa dikuasai dirjen? Kenapa baru sekarang diurus? Bukankah itu sudah berumur 17 tahun?

Kenapa tidak dijual saja di sekitar tahun 2010? Ketika ekonomi lagi bagus-bagusnya dan harga aset lagi baik-baiknya? Atau dijual di tahun sekitar 2015? Yang ekonomi juga masih bagus?

Sebenarnya kita beruntung masih punya menteri keuangan yang berapa pun tahunnya orangnya masih sama. Dialah yang paling tahu semua itu.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Culik Siswi di Aceh Tengah, Polisi Dalami Motif Pelaku

Read Next

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Kamis 09 September 2021