ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

KPK Periksa Saksi Dugaan TPK Suap Pengesahan RAPBD Prov Jambi Tahun 2017

kpk gedung

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/09/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dugaan TPK suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017, pada kamis (09/09/2021).

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri ketika dihubungi menyampaikan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dugaan TPK suap terkait Pengesahan RAPBD Prov Jambi Tahun 2017 pada hari ini di Mapolda Jambi.

“Hari ini (09/09/2021) diagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dugaan TPK suap terkait Pengesahan RAPBD Prov Jambi Tahun 2017”, Kata Ali Fikri.

Dalam keterangannya Ali Fikri (Jubir KPK) menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Jambi.

Pemeriksaan dilakukan di Polda Jambi”, jelas Ali Fikri.

Selanjutnya, Ali Fikri menjelaskan ada 12 (duabelas) mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 yang telah diagendakan oleh KPK untuk dipanggil dan dilakukan pemeriksaan dugaan TPK suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 tersebut. Adapun nama-nama itu ialah sebagai berikut :

  1. HASANI HAMID Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014–2019
  2. SULIYANTI Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014 – 2019
  3. RAHIMA Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019
  4. POPRIANTO Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014–2019 (Fraksi Golkar)
  5. ISMET KAHAR Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 (Fraksi Partai Golkar)
  6. TARTINIAH RH Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014 – 2019
  7. SYAMSUL ANWAR Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014 – 2019
  8. MELY HAIRIYA Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/ PDI-P)
  9. LUHUT SILABAN Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 (Fraksi PDIP)
  10. HILLALATIL BADRI Wakil Bupati Sarolangun periode 2017-2022 (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
  11. BUDI YAKO Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 (Fraksi Partai Gerindra)
  12. MUHAMMAD KHAIRIL Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014–2019 (Fraksi Gerindra).

Diantara nama-nama yang disampaikan tersebut tidak termasuk Sopyan Ali (Anggota komisi V DPR RI) dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sofyan Ali yang merupakan Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi (Periode 2014-2019) yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI, pada saat hadir di persidangan sebagai saksi dari Efendi Hatta, Zainal Abidin dan Muhammadiyah, (10/12/2019). Sofyan Ali juga diketahui telah mengakui kalau dirinya telah menerima uang ketok palu, dan dirinya menyebut itu sudah menjadi budaya.

“Saya menerima 200 juta pak”, kata Sopyan Ali.

Anggota DPR RI Fraksi PKB tersebut juga menjelaskan bahwa dia telah mengembalikan uang sejumlah 200 juta tersebut pasca OTT yang dilakukan KPK tahun 2018.

“Sudah saya kembalikan,” jelas Anggota DPR RI fraksi PKB itu.

Sopyan Ali juga menerangkan dalam persidangan tersebut bahwa uang ketok palu pada pengesahan APBD Provinsi Jambi sudah menjadi budaya.

“itu sudah menjadi budaya, dan adanya uang ketok palu tersebut diketahui oleh anggota dewan lainnya,” terangnya. Dirinya juga menyebut menerima uang suap tersebut di tahun 2016, untuk pengesahan RAPBD tahun 2017.

Akedemisi dan Pakar hukum, Dr. M. Sadi Is, MH, saat dimintai tanggapan terkait uang suap yang diterima saksi dan dikembalikan pasca OTT KPK menerangkan berdasarkan UU N0. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan bahwa hasil dari kejahatan korupsi walaupun dikembalikan ke negara tetap harus diberikan sanksi.

“Hasil kejahatan korupsi lalu dikembalikan ke negara, dalam UU No.20 tahun 2001, walaupun dia sudah mengembalikan hasil dari korupsi kepada negara, tidak adil juga kalau tidak diberikan sanksi,” kata Dr. M. Sadi Is, MH, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang kepada awak media Konfirmasitimes.com, Rabu (08/09/2021).

Selanjutnya pakar hukum Dr. Sadi menjelaskan lebih lanjut, seandainya pelaku penerima hasil kejahatan korupsi tidak dikenai sanksi sebab mengembalikan hasil kejahatan korupsinya ketika ketauan, maka kedepannya orang akan coba-coba.

“Kalau pelaku penerima hasil kejahatan korupsi tidak dikenai sanksi sebab mengembalikan hasil kejahatan korupsinya ketika ketauan, maka kedepannya orang akan coba-coba. Ketika ketauan kembalikan saja, ketika tidak ketauan jadi miliknya sendiri,” jelas Dr. Sadi. Dan “Ini akan menjadi masalah kedepan,” lanjutnya.

Dr. Sadi berharap pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjalankan aturan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

“Seharusnya pemerintah (KPK), karena ini tindak pidana korupsi, meskipun ia (pelaku) sudah mengembalikan uang pada negara, tapi dia tetap harus dihukum juga,” katanya.

“Supaya menjadi efek jera dan menibulkan rasa takut kepada pejabat-pejabat yang lain yang ada di Indonesia ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 18 tersangka dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses tersebut terdiri atas gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Kasus tersebut diawali dengan kegiatan tangkap tangan pada tanggal 28 November 2017. Dalam perkembangannya, KPK mengungkap bahwa praktik uang “ketok palu” tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD 2018, tetapi juga terjadi pada saat pengesahan RAPBD pada tahun-tahun sebelumnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Mengenal Ulama Kharismatik, Abu Tumin Blang Bladeh

Read Next

Potret Jennifer Lawrence Hamil Anak Pertama