ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Nah Loh!, Banyak Temuan Syarat Tambahan Saat Urus Adminduk di DKI Jakarta

Petugas Dasawisma DKI Jakarta Paksa Ambil Fotocopy KK, Ketua RT: Jalankan Perintah Atasan

Kantor Kelurahan Jagakarsa

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/09/2021). Tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri melakukan penyamaran sebagai warga sipil biasa dengan tujuan untukmengetahui syarat pengurusanadministrasi kependudukan (Adminduk) di DKI Jakarta.

Alhasil, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan adanya syarat tambahan dalam proses kepengurusanAdminduk.

“Tapi masih banyak juga Disdukcapil yang menambah-nambah segudang syarat mengurus dokumen kependudukan,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh , melalui keterangan tertulisnya, Selasa (07/09/2021).

Berdasarkan laporan, kata Zudan, terdapat tiga tim yang terjun kesembilan kelurahan pada Jumat (03/09/2021).

Kelurahan-kelurahan itu diantaranya Gandaria Utara, Cipete Utara, Melawai di Jakarta Selatan, serta Bambu Apus, Setu, Cilangkap, Ciracas, Cibubur dan Kelapa Dua Wetan di Jakarta Timur.

Adapun satu tim penyamar terdiri tiga orang dengan membagi tugas dua orang datang terlebih dahulu dengan menyamar sebagai masyarakat yang menanyakan syarat untuk mengurus dokumen kependudukan.

Kemudian, Ketua Tim menemui Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Dukcapil di kelurahan setempat, menjelaskan bahwa mereka adalah staf dari Ditjen Dukcapil yang melakukan tugas penyamaran.

Untuk mengurus akta kematian, warga dituntut memenuhi 23 jenis persyaratan.

“Yang menarik, hasil Tim Dukcapil Menyamar mengungkapkan tambahan persyaratan sampai 23 jenis hanya untuk mengurus akta kematian,” katanya.

Sementara 18 jenis persyaratan untuk di wilayah Jakarta Timur.

“Itu terjadi di Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Setu, Jakarta Timur dengan 18 jenis syarat tambahan untuk dokumen akta kematian,” ujar Zudan.

Tak hanya itu, tim Dukcapil juga melaporkan masih ada penambahan persyaratan yang tidak sesuai regulasi.

Maka dari itu, Zudan meminta Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggung jawab wilayah untuk menegur Kepala Suku Dinas (Sudin) Dukcapil Jakarta Selatan dan Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Timur, yang tidak melaksanakan pelayanan Adminduk sesuai aturan.

“Hal ini sejalan dengan pemikiran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk peningkatan kualitas layanan adminduk dan memberikan reward bagi Dinas Dukcapil yang responsif dan berprestasi,” kata Zudan.

“Serta memberi punishment bagi Dinas Dukcapil yang berkinerja buruk,” kata Zudan lagi.

Sebagai tindak lanjut temuan ini, Pemprov DKI Jakarta diketahui mengumpulkan semua Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) se-DKI Jakarta.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, seluruh kepala Sudin Dukcapil sudah diberikan pembinaan agar tidak lagi melakukan kesalahan prosedur kerja untuk layanan kependudukan.

“Kami telah melakukan evaluasi terkait hasil sidak yang dilakukan oleh tim Ditjen Dukcapil Kemendagri RI atas beberapa temuan di lapangan. Kami juga telah memanggil para Kasudin, Kasektor dan Kasatpel yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk yang bertugas di wilayah tempat sidak tersebut, untuk kami lakukan pembinaan sesuai aturan,” ujar Budi , Selasa (07/09/2021).

Budi mengklaim, Pemprov DKI telah membina para kepala Sudin Dukcapil agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Budi juga berujar seluruh pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta untuk turun ke kecamatan dan kelurahan seminggu ke depan untuk mengecek prosedur persyaratan layanan kependudukan yang tidak sesuai aturan.

“Setelah satu minggu melakukan evaluasi dan pembinaan tersebut, jika masih terdapat adanya syarat tambahan yang tidak sesuai dengan regulasi, maka masyarakat dapat menghubungi kontak pengaduan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Jika terbukti menyalahi aturan, maka petugas akan diberikan sanksi yang berat sesuai aturan berlaku,” jelasnya.

Kontak pengaduan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta melalui WhatsApp pada nomor 081222250781.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Siap-siap Bawa Payung, Prakiraan Cuaca Jakarta Bakal Hujan Hari Ini

Read Next

Wuih! Ini Lho Deretan Fasilitas Jakarta International Stadium yang Bakal Memanjakan Anda