ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

KPK Sentil Ratusan Anggota DPR RI Belum Serahkan LHKPN

DPR Menyetujui Dua Kementerian Baru Jokowi, Bagaimana Pendapat BPKM?

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/09/2021). Setidaknya ada239 anggotaDPR RI belum menyerahkanlaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan hal tersebut dalamWebinar KPK, Selasa (07/09/2021).

“Tercatat pada 6 September 2021, anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239, atau tingkat presentasi laporan baru 58 persen,” kata Firli.

LHKPN sendiri sebagai pendukung penelitian dan evaluasi KPK terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi.

Firli mengingatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ada perintah untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara.

Lebih lanjut, kata Firli, terdapat satu Pasal yang menyebutkan kewajiban itu, yakni dipasal 5 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyelenggara negara wajib memberikan laporan tentang harta kekayaan negara baik sebelum, selama, dan setelah melakukan atau menduduki jabatan.

Kemudian kepatuhan dan ketaatan terhadap pembuatan dan pemberian laporan harta kekayaan negara ada 3 indikator.

Pertama, penyelenggara negara patuh dan taat membuat laporan lHKPN sebelum menduduki jabatan.

Kedua, kepatuhan dan ketaan membuat LHKPN selama jabatan, dan yang terkahir di akhir masa jabatannya penyelenggara negara membuat laporan harta kekayaan.

“Kami sungguh mengajak rekan-rekan penyelenggara negara untuk membuat dan melaporkan harta kekayaannya, kenapa? karena tujuan mengendalikan diri supaya tidak melakukan praktek-praktek korupsi,” kata Firli.

Tak hanya itu, Firli menilai menyerahkan LHKPN sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap rakyat yang memilih.

“Kita sebagai warga negara, anak bangsa yang memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan dan tidak ramah dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Firli

Sementara itu menurut keterangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, 239 anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN disebut lantaran masalah teknis.

Dasco berujar jumlah anggota DPR yang menyerahkan LHKPN di tahun sebelumnya selalu bagus.

“Masalah teknis, karena kalau tahun yang sebelumnya bagus itu,” kata Dasco kepada awak media, Selasa (07/09/2021).

Dari laporan yang sampai ke pimpinan DPR, Dasco mengungkapkan, anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN karena mendapati kendala yakni situasi kerja saat pandemi Covid-19.

Diketahui, beberapa tenaga ahli dan staf para anggota DPR juga bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Kalau beberapa yang kemarin sudah menyampaikan ke kita LHKPN itu harus dimasukkan pada saat pandemi. Mereka biasanya dibantu tenaga ahli oleh staf. Nah, kita kan WFH semua, sehingga staf yang membantu rata-rata pada WFH,” kata Dasco.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Terungkap! Alasan Anggota DPRD DKI Jakarta Banyak yang Belum Serahkan LHKPN 2020

Read Next

KPK Beberkan Lebih dari 70 Persen Harta Para Penyelenggara Negara Bertambah dan Ada yang Tak Akurat