ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

KPK Beberkan Lebih dari 70 Persen Harta Para Penyelenggara Negara Bertambah dan Ada yang Tak Akurat

kpk gedung

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/09/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta pertambahan harta kekayaanpenyelenggara negara sepanjang pandemi COVID-19.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalamWebinar Talkshow LHKPN bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu & Akurat” secara virtual, Selasa (07/09/2021) siang.

Pahala membeberkan, selama satu tahun lebih pandemi Covid-19 setidaknya 70 persen penyelenggara negara hartanya malah bertambah.

Temuan KPK itu dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019-2020.

Secara rinci, kata Pahala, ada 70,3 persen penyelenggara negara melaporkan hartanya bertambah sepanjang periode itu.

“Kita amati juga selama pandemi, setahun terakhir ini secara umum penyelenggara negara 70 (70,3) persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar,” ujar Pahala.

Meski demikian, ada juga penyelenggara negara hartanya justru alami penurunan yaitu sebanyak 22,9 persen penyelenggara negara.

“Kita pikir ini yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana. Tapi kita hanya ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. Ternyata kita lihat bahwa kenaikan terjadi, tapi penurunan juga terjadi,” kata Pahala.

Pahala juga membeberkan terdapat lima penyebab harta mengalami kenaikan. Diantaranya, apresiasi nilai aset, penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, dan adanya harta yang tidak dilaporkan pada pelaporan sebelumnya.

Sementara lima penyebab harta mengalami penurunan yaitu, depresiasi nilai aset, penjualan aset, pelepasan aset, penambahan nilai utang, dan adanya harta yang telah dilaporkan sebelumnya tapi tidak dilaporkan kembali pada pelaporan terbaru.

Dalam grafik yang ditunjukkan oleh Pahala, DPR/MPR, sebanyak 45 persen hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar, dan 33 persen bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Selanjutnya 58 persen Menteri hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. 26 persen Menteri bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Kemudian untuk DPRD Provinsi, sebanyak 23 persen bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan sebanyak 50 persen bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Lalu untuk DPRD kabupaten/kota, hanya 11 persen yang hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan 47 persen yang hartanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Dan berikutnya Gubernur maupun Wakil Gubernur, sebanyak 30 persen hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan sebanyak 40 persen hartanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Untuk Bupati atau Wakil Bupati, sebanyak 18 persen hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Sebanyak 49 persen hartanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Pahala juga mengatakan faktor bertambahnya harta para penyelenggara negara belum tentu korup.

“Kami juga ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa LHKPN besar itu bukan dosa, ada kenaikan juga belum tentu korup. Karena kenaikan itu terjadi umumnya karena apresiasi nilai aset,” jelas Pahala.

Sejauh ini KPK telah memeriksa 1.665 berkas LHKPN sepanjang 2018-2020.

LHKPN tersebut akan dianalisis kebenarannyaoleh penyidik atau penyelidik di Kedeputian Penindakan KPK.

“Kami dapat 1.665 penyelenggara negara sejak 2018-2020 untuk diperiksa, jadi dari teman-teman penindakan untuk menunjang proses penindakan beberapa dimintakan LHKPN-nya diperiksa,” ujar Pahala.

Adapun berkas LHKPN itu ternyata milik yang diduga berperkara di KPK jadi diminta untuk dicek kebenarannya. Dan ditemukan lebih dari 90 persen LHKPN tersebut tak akurat.

“Pemeriksaan ini untuk pro justicia jadi ke arah penindakan. Jadi LHKPN punya yang namanya Sipedal, sistem informasi yang kita bangun dengan seluruh bank, asuransi, bursa dan semacamnya, keluar lengkap,” terang Pahala.

“95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail akan kebenaran isinya, itu tidak akurat,” lanjutnya.

Pahala membeberkan banyak penyelenggara negara sengaja tak melaporkan kekayaan mereka dalam LHKPN. Mulai dari tanah, bangunan, rekening bank, dan berbagai bentuk investasi lain.

Tak hanya itu, ketidaksinkronan juga ditemukan dalam transaksi perbankan yang tidak wajar di rekening sejumlah pejabat.

Sebagai contoh, antara penghasilan dengan yang dilaporkan.

“Nah, di antara 95 persen yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya,” jelasnya.

15 dari 95 persen , kata Pahala, juga menunjukkan tak akurat antara profil data keuangannya.

Seperti, tak semua laporan kekayaan sejumlah pejabat di bank sesuai dengan penghasilan yang mereka terima.

Dan, penghasilan yang masuk ke rekening ada yang lebih tinggi dari harta yang dilaporkan.

“Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp1, seharusnya di bank saya kira-kira itu ada Rp1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp100, Rp150, Rp200 seperti itu,” terang Pahala.

“Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya,” tambah Pahala.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

KPK Sentil Ratusan Anggota DPR RI Belum Serahkan LHKPN

Read Next

Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, 40 Orang Meninggal