ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Merasa Korban Cyber Bullying, Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Ancam Lapor Balik

Merasa Korban Cyber Bullying, Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Ancam Lapor Balik

Konfirmasitimes.com-Jakarta (07/09/2021). Merasa sebagai korbanperundungan online karena siaran pers yang disebar pelapor, terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia bakal menggugat pelapor memakai UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun alasan melapor balik tersebut diungkapkan oleh Kuasa Hukum terlapor RT dan EO, Tegar Putuhena, yang mana dalam siaran pers itu menyebutkan nama jelas para terlapor.

Alhasil para terduga pelaku itu menjadi sasaran perundungan di internet meski diketahui bersama keduanya belum terbukti melakukan pelecehan seksual juga perundungan terhadap pelapor.

“Yang terjadi cyber bullying baik kepada klien kami, maupun keluarga dan anak. Itu sudah keterlaluan menurut kami. Kami berpikir dan akan menimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor,” ujar Tegar dalam keterangannya di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (06/09/2021).

Sebelumnya Polres Metro Jakarta Pusat kemarin menjadwalkan pemanggilan terhadap lima terlapor yang diduga sebagai pelaku kasus perundungan oleh korban berinisial MS, yang merupakan rekan kerja di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Adapun kelima terlapor berinisial RM alias O, FP, RE alias RT, EO dan CL dikabarkan menjalani pemeriksaan di ruang unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Pusat, Kemayoran, sejak pukul 11.00 WIB.

Setidaknya terdapat dua puluh pertanyaan yang diajukan penyidik kepada para terlapor untuk mendalami kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual di KPI pada 2015 silam.

Sementara itu, kata Tegar, ketiga terlapor yang lain, melalui kuasa hukumnya, telah mempertimbangkan pelaporan itu dan mempelajari unsur-unsur pidananya.

Lebih lanjut, Tegar menilai bahwa siaran pers yang dibagikan di sejumlah grup media pada Rabu (01/09/2021) tersebut telah membuka identitas pribadi yang membuat pelapor bisa dipidanakan sebab melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

“Semua unsur-unsur pidana akan kami pelajari, misalnya pertama membuka identitas pribadi secara tanpa hak, itu sudah melanggar UU ITE. Kemudian dari situ disebarluaskan, terjadi cyber bullying terhadap keluarga, foto keluarga disebarkan itu juga akan kita pertimbangkan,” jelas Tegar.

Tindakan melaporkan balik kepada korban MS ini bakal diajukan oleh para terlapor, baik ke pihak Kepolisian, Komnas HAM atau lembaga lainnya.

Sebagaimana diketahui akibat kasus ini, KPI telah menonaktifkan tujuh pegawai yang diduga terlibat.

Terkait kronologi kasus ini, berawal dari pengakuan korban yakni MS seolah menghadapi pelecehan seksual oleh rekan kerjanya.

Menurut pengakuannya ia menjadi korban selama bertahun-tahun hingga mengalami trauma.

Setelah viral, polisi dan KPI turun tangan.

MS mengungkapkan pengalaman buruknya itu ke media sosial dan ia mengaku sering mendapat perlakuan pelecehan seksual dan perundungan sejak 2015.

Semua kejadian itu lantas membuat MS trauma dan rendah diri. MS tidak bisa melawan aksi perundungan yang dilakukan secara ramai-ramai itu.

“Penelanjangan dan pelecehan itu begitu membekas, diriku tak sama lagi usai kejadian itu, rasanya saya tidak ada harganya lagi sebagai manusia, sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga,” ungkap MS dalam keterangannya kepada media, Rabu (01/09/2021).

Setahun berikutnya, perlakuan para seniornya di kantor itu membuat MS stres. Bahkan MS mengaku kerap berteriak tanpa sebab karena merasa kesal dan tak dihargai.

MS membeberkan suatu hari saat dirinya merasa tak enak badan dan mengalami penurunan fungsi tubuh dan gangguan kesehatan. Ia pernah berobat ke RS Pelni untuk melakukan Endoskopi pada 8 Juli 2017. Dan hasilnya, MS mengalami hipersekresi cairan lambung karena trauma dan stres yang berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui pihak KPI telah mengundang MS untuk datang ke kantor KPI tanpa kuasa hukum guna memintai sejumlah keterangan. Akan tetapi, penasihat hukum MS menegaskan kliennya bersedia hadir ke KPI jika didampingi penasihat hukumnya.

“Kalau KPI sendiri tadi pagi berkomunikasi dengan korban ada panggilan tapi sejauh ini karena bentrok ya dan kedua beliau bersedia untuk hadir di KPI jika didampingi pengacara atau penasehat hukumnya,” kata kuasa hukum MS, Rony E. Hutahaean, di RS Polri, Senin, (06/09/2021).

“Iya benar (undangan datang ke KPI tanpa penasihat hukum). Jadi kami nggak tahu alasan KPI. Kami hanya berharap kepada KPI bahwa marilah bersama-sama karena ini menjadi masuk ranah proses hukum tolong menghargai proses hukum agar ini diselesaikan dengan baik dan benar dan mendapatkan keadilan terhadap klien kami,” lanjut Rony.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio membantah telah mengundang MS, memenuhi panggilan KPI tanpa pendampingan kuasa hukum.

MS dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan internal oleh KPI. Namun berdasarkan pengakuan MS kepada kuasa hukumnya, dia diminta untuk hadir sendiri tanpa pendampingan kuasa hukum.

“Enggak (tidak benar MS diminta hadir tanpa kuasa hukum). Boleh didampingi kuasa hukumnya,” kata Agung kepada wartawan, Senin (06/09/2021).

Agung menyampaikan, MS boleh hadir sendiri maupun dengan didampingi kuasa hukumnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo, Kejagung Periksa Tiga Orang

Read Next

BPK Laporkan Temuan Kerugian Negara Sekaligus Ajukan Tambahan Anggaran