ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
20 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

BPK Laporkan Temuan Kerugian Negara Sekaligus Ajukan Tambahan Anggaran

BPK Laporkan Temuan Kerugian Negara Sekaligus Ajukan Tambahan Anggaran

Konfirmasitimes.com-Jakarta (07/09/2021).Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaannya menemukan adanya indikasi kerugian negara dan/atau daerah senilai Rp38,16 triliun.

Temuan itu berdasarkan periode pemeriksaan tahun 2018 hingga 2020.

Adapun untuk hasil temuan tersebut, secara rinci, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif mengungkapkan berasal dari beberapa sumber.

Pertama, dari 24 laporan hasil pemeriksaan investigasi yang menunjukkan indikasi kerugian negara/daerah senilai Rp8,72 triliun.

Dari 24 laporan itu, 11 di antaranya diketahui digunakan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan lainnya dimanfaatkan dalam proses penyidikan.

Kedua, 260 laporan hasil perhitungan kerugian negara (PKN) selama periode tersebut dengan nilai indikasi kerugian sebesar Rp29,44 triliun.

Dari temuan tersebut, ungkap Bahtiar, 53 laporan PKN sudah dipakai dalam proses penyidikan dan 207 lainnya sudah berstatus P-21 atau telah memenuhi syarat untuk masuk ke proses peradilan.

“Kami juga mendukung 250 kasus dengan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan dan seluruhnya digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum,” ungkap Bahtiar pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI, Senin (06/09/2021).

Bahtiar mencatat, dari kelompok pemeriksaan, pada 2018 BPK melaksanakan 256 pemeriksaan kinerja dan 286 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Selanjutnya, pada 2019 pemeriksaan kinerja naik menjadi 271, akan tetapi PDTT turun menjadi 257. Sementara 2020 pemeriksaan kinerja turun menjadi 261 dan PDTT meningkat menjadi 316 pemeriksaan.

Sementara temuan berikutnya, Bahtiar menyimpulkan dari 2005 hingga 2020 telah dikeluarkan sebanyak 596.229 rekomendasi dengan nilai yang diperiksa sebesar Rp269,36 triliun.

Dari total itu, 75,6 persen temuan telah sesuai rekomendasi BPK atau setara Rp137,38 triliun. Sementara 17,6 persen lainnya atau setara Rp100,15 triliun masih belum atau tidak sesuai rekomendasi BPK. Lalu, 5,8 persen temuan atau setara Rp13,84 triliun tidak atau belum ditindaklanjuti, dan 1 persen atau setara Rp17,99 triliun tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan sah.

Per 31 Desember 2020, secara akumulatif, BPK mencatat Rp113,17 triliun dana atau aset telah disetorkan ke kas negara atau daerah atau perusahaan dari seluruh tindak lanjut rekomendasi sejak 2005 hingga 2020.

Dalam kesempatan yang sama BPK mengajukan tambahan anggaran Rp861,63 miliar menjadi Rp4,59 triliun yang mana anggaran BPK saat ini senilai Rp3,72 triliun.

Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ernadhi Sudarmanto menyampaikan pihaknya meminta tambahan anggaran Rp126,23 miliar. Pagu anggaran yang saat ini disetujui pemerintah adalah Rp1,72 triliun.

Ernadhi membeberkan anggaran tambahan dibutuhkan untuk membiayai program teknis pengawasan. Sejatinya ia menyebut program tersebut membutuhkan anggaran Rp365,46 miliar. Namun, karena kekurangan anggaran program dipangkas menjadi Rp139,26 miliar.

Diketahui pembagian pagu anggaran saat ini yaitu Rp431,68 miliar diberikan untuk program pengawasan pembangunan dan Rp1,29 triliun untuk program dukungan manajemen.

“Sehingga kami mengusulkan tambahan anggaran yang telah disampaikan kepada Bappenas dan Dirjen Anggaran sebesar Rp126,23 miliar,” kata Ernadhi.

Pengajuan tambahan anggaran sebelumnya sudah disampaikan BPK kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa akan tetapi ditolak.

Meski demikian, Bahtiar mengatakan pihaknya tetap mengajukan pertambahan anggaran kepada DPR RI.

Bahtiar menilai, tambahan anggaran BPK tahun depan krusial dalam mencapai indikator kinerja utama BPK, yakni mengawasi dan meningkatkan kualitas dan manfaat pengelolaan keuangan negara.

“Hal ini kami sampaikan karena tanpa tambahan tersebut akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja utama BPK, khususnya tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara,” ujar Bahtiar.

Secara rinci, kata Bahtiar, dari total anggaran tambahan tersebut, Rp589,89 miliar di antaranya akan digunakan untuk program pemeriksaan keuangan negara dan Rp271,74 miliar lainnya untuk program dukungan manajemen.

Adapun penurunan anggaran, ungkap Bahtiar, berkorelasi langsung dengan turunnya target kinerja BPK dari 79 persen menjadi 76 persen.

Salah satu pos anggaran terbesar yang dialokasikan BPK untuk tahun depan adalah rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun depan, sebanyak 1.320 orang. Untuk merekrut tambahan pegawai, ia menyebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp176,7 miliar.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Merasa Korban Cyber Bullying, Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Ancam Lapor Balik

Read Next

Daftar Bantuan September 2021, Ada Pedagang Kaki Lima hingga Warung Makan Bakal Terima BLT Rp 1,2 Juta