ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Beli Rumah Tanpa Pungutan Pajak, Diperpanjang Hingga Desember 2021

Asyik! Bukan Hanya Mobil yang Turun Harga, Rumah Juga

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/08/2021). Masyarakat Indonesia, saat ini dapatmembeli rumah tanpa pungutan PPN.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah menerbitkan aturan perpanjangan insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penyerahan atas pembelian rumah tapak dan unit hunian rumah susun hingga Desember 2021.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan aturan perpanjangan bebas PPN ini tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2021. Beleid mulai berlaku sejak 30 Juli 2021.

“Dengan berlakunya ketentuan baru ini, insentif diperpanjang hingga Desember 2021,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor melalui keterangannya, Minggu (08/08/2021).

Pemberian insentif , kata dia, harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku, yakni harga jual rumah maksimal Rp2 miliar. Kemudian, berupa rumah tapak atau rusun yang siap huni, sudah memiliki kode identitas rumah, pertama kali diserahkan pengembang ke pembeli, dan bukan unit hasil pemindahtanganan.

Adapun persyaratan lainnya, diberikan maksimal satu unit properti per satu orang dan tak boleh dijual kembali dalam kurun satu tahun ke depan.

Tak hanya itu, berita acara serah terima rumah tapak atau unit hunian rumah susun harus didaftarkan dalam sistem aplikasi Sikumbang yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kemudian, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun harus membuat faktur pajak dan melaporkan realisasi PPN ditanggung pemerintah (DTP) ke DJP.

Apabila sudah memenuhi semua syarat, maka penyerahan rumah tapak atau rusun itu bisa mendapat bebas pajak 100 persen untuk pembelian unit dengan harga paling tinggi Rp2 miliar dan diskon tarif pajak 50 persen untuk unit yang bernilai di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Ancaman Serius Bila PPKM Diperpanjang, Pemerintah Siap Tanggung Jawab?

Read Next

BSU Sudah Cair, Cek Sekarang: Cukup Siapkan NIK