ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
19 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Ancaman Serius Bila PPKM Diperpanjang, Pemerintah Siap Tanggung Jawab?

PPKM Mikro Buat Bingung Masyarakat, Kenapa?

Konfirmasitimes.com-Jakarta (09/08/2021). Tepat hari ini, Senin 9 Agustus 2021, kebijakan PPKM dijadwalkan berakhir.

Bila kemudian masih diperpanjang, para pengusaha mengungkapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa menjadi ancaman yang tak bisa disepelekan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyampaikan para pengusaha tengah diambang krisis antara memilih melakukan PHK karyawan atau menutup usaha secara permanen.

“Jika PPKM Level 4 masih diperpanjang, ini menjadi ancaman serius bagi pelaku usaha karena daya tahan mereka sudah di ujung tanduk, sehingga sangat berpotensi melakukan PHK atau pilihan pahit lain menutup usaha secara permanen,” kata Sarman, dalam keterangannya kepada media, Minggu (08/08/2021).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin.

Menurut Emil, PPKM sebaiknya jangan diperpanjang lagi karena tak sedikit restoran tutup akibat kebijakan tersebut.

Rata-rata restoran tutup lantaran tak mampu membayar uang sewa, tagihan jasa, hingga utang yang menumpuk selama kurang lebih dua tahun ini.

“Lalu kalau karyawan sudah sangat minim, masa mau dikurangi lagi? Akhirnya terpaksa potong gaji dengan dirumahkan. Tapi kan mereka perlu hidup, tidak bisa dirumahkan dan tidak mendapat uang,” kata Emil.

Tak hanya itu, Emil membeberkan para karyawan terancam ditagih hutang karena turunnya pendapatan membuat mereka terpaksa harus meminjam uang salah satunya rentenir.

Sementara itu, Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menyampaikan bila PPKM diperpanjang maka pemerintah tidak akan sepenuhnya menanggung beban pengusaha.

“Kalau pun ada pelonggaran atau insentif tentu tidak akan sepenuhnya bisa membantu seluruh kebutuhan beban dari pelaku retail atau usaha untuk lebih lama, misal 1000 yang dibutuhkan tapi kan insentif hanya 100 dan tidak sepanjang waktu, dampaknya apa ya kita harus terap menanggung sisanya misal 900 itu.” ujar Tutum, dalam keterangannya, Minggu (08/08/2021).

Tutum menilai, berkurangnya pendapatan membuat daya beli masyarakat menurun dan menimbulkan penurupan gerai atau toko di pusat perbelanjaan.

“Ekonomi dan juga kesehatan harus bergandengan, keseahatan memeang penting tapi harus diinisiasi dengan kebiasaan baru seperti prokes. Beriringan dengan itu ekonomi juga harus berjalan jangan sampai drop walaupun tidak penuh tapi ada aktivitas dan adanya perputaran meski tak 100 persen,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Status Siaga, Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas

Read Next

Beli Rumah Tanpa Pungutan Pajak, Diperpanjang Hingga Desember 2021