ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Sabar Ya, Kalau Terpaksa Naik Ojol Harus Tunjukkan Surat Ini

Lagi, Pemotor Santai Berjalan Memasuki Area Tol Jakarta - Merak

Konfirmasitimes.com-Jakarta (14/07/2021). Selama masa PPKM Darurat Jawa dan Bali, warga yang ingin berpergian diharuskan menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagai syarat perjalanannya.

Aturan baru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan SE Nomor 43 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Covid-19.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengungkapkan bahwa aturan tersebut juga akan diberlakukan bagi pelaku perjalanan yang menggunakan ojek online (ojol) dan taksi online.

“Ya betul (berlaku juga untuk ojol dan taksi online). Kami sudah sampaikan juga ke aplikator,” ujar Adita, dalam keterangannya.

Aturan ini akan berlaku hingga 20 Juli 2021, syarat tambahan juga akan dikenakan pada perjalanan rutin dengan moda transportasi darat dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, seperti ojol dan taksi online.

Dalam peraturan terbaru, penggunaan ojol dan taksi online hanya diperuntukan kepada mereka yang memiliki kepentingan di sektor esensial dan kritikal.

Bersamaan dengan itu instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 18 Tahun 2021, pengguna layanan ojek online dan taksi online juga harus menunjukan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagai syarat perjalanannya.

Adapun alternatif lain pengguna bisa menggunakan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Tak hanya itu, bisa juga dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi, minimal eselon 2 untuk pemerintahan, atau pimpinan perusahaan yang tergolong dalam sektor esensial dan kritikal.

Jadi, dengan adanya SE ini, tak semua orang boleh bepergian menggunakan ojol dan taksi online selama masa PPKM Darurat.

“Surat Edaran ini mulai berlaku efektif pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan,” demikian kutipan dari SE Nomor 49 Tahun 2021.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Rugikan Negara Rp 120 M, DPO 15 Tahun Ditangkap

Read Next

Mulai Hari Ini, Pemerintah Bagi-bagi Beras