ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
23 October 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Ekonom Indonesia Curiga dengan ‘Orang’ Dibalik Tax Amnesty Jilid II

Ekonom Indonesia Curiga dengan 'Orang' Dibalik Tax Amnesty Jilid II

Konfirmasitimes.com-Jakarta (05/07/2021). Faisal Basri seorang Ekonom Indonesia, mengatakan rencana tax amnesty jilid II tak berasal dari Kementerian Keuangan melainkan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Saya sih respect dalam konteks ini, kalau Tax Amnesty itu bukan dari Kemenkeu, tidak ada dari draf RUU KUP Kemenkeu. Tapi ini diminta dimasukkan oleh yang namanya Airlangga Hartarto. Dia yang merupakan Ketua Umum Golkar selain itu menjadi Menko Perekonomian,” kata Faisal dalam diskusi online Indef, Minggu (04/07/2021).

Faisal menyampaikan usulan Airlangga terkait program pengampunan pajak itu adalah dorongan dari pengusaha, khususnya anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Ada pengusaha yang bandel minta di back up. Mungkin mereka mendukung Jokowi (Presiden RI). Kalau Jokowi selesai, mereka akan diburu (pajak) lagi. Mereka takut nih. Makanya ada tax amnesty jilid II,” kata Faisal.

Faisal menduga ada penguasaha ‘nakal’ tak mau dikenakan denda 300 persen lantaran tak mengikuti program tax amnesty pada 2016-2017 kemarin.

“Denda 300 persen bisa miskin. Bisa tinggal 10 persen kekayaan mereka. Makanya mereka ini minta tax amnesty jilid II. Supaya kekayaan tidak diambil pemerintah,” kata Faisal.

Tak hanya mendorong pelaksanaan tax amnesty jilid II, kata Faisal, agar pengusaha tidak diburu pajak lagi, mereka juga menyiapkan skenario lainnya. Faisal mengklaim sekaligus memperjuangkan supaya Jokowi bisa menjadi presiden 2024-2029.

“Makanya muncul wacana (presiden) tiga periode). Yang bayar pajak ‘nilap’, tidak dilaporkan kekayaannya, kalau dilaporkan kekayaannya yang banyak isinya hibah, hibah tapi tidak pakai akta. Ini harusnya didorong oleh pemerintah,” terang Faisal.

Semenjak wacana program Tax Amnesty kembali bergulir Mei lalu, bahkan tiba-tiba dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah, Faisal merasa curiga.

Faisal menilai, ada ‘orang kuat’ di balik rencana tersebut.

“Ini karena pemerintah takut memburu pembayar pajak yang nakal. Jadi kan harusnya pemerintah menegakkan aturan, memburu pembayar pajak yang tidak benar dan tidak ikut tax amnesty, kenakan denda 100- 200%,” kata Faisal dalam sebuah wawancara, beberapa waktu lalu.

“Tapi sangat boleh jadi orang-orang itu orang-orang kuat. Nah oleh karena itu diberikan jalan,” tegasnya.

Faisal menuduh orang-orang itu berada dalam lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), bisa jadi politikus maupun pengusaha. Sehingga sulit bagi petugas pajak untuk mengejar hak dari negara.

“Orang kuat itu ada di dalam pusaran terdalam politik. mereka dekat dengan inti kekuasaan, dan mereka punya pengaruh politik yang besar,” jelasnya.

Faisal tidak menyampaikan secara detail siapa orang yang dimaksud.

Sebagaima diketahui pemerintah membuka wacana untuk kembali menggelar program tax amnesty jilid II. Pemerintah tengah menyusun skema tax amnesty jilid II melalui revisi kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam Pasal 37 B draf RUU KUP yang beredar dan diterima CNNIndonesia.com, pemerintah akan memberikan pengampunan pada wajib pajak peserta tax amnesty jilid I terhadap harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Harta yang diperoleh para alumni tax amnesty tersebut terhitung sejak tanggal 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015. Nantinya, dalam program tax amnesty jilid II, penghasilan WP terkait dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final.


Tarif yang berlaku adalah sebesar 15 persen, atau 12,5 persen jika harta kekayaan itu kedapatan diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN).

Lalu, WP alumni tax amnesty wajib mengungkapkan harta bersih dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Harta bersih yang dimaksud adalah nilai harta yang dikurangi nilai utang. Hal ini tertulis dalam Pasal 37B ayat 2.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Tutup Total, Pendakian ke Gunung Semeru dan Bromo

Read Next

Teriak Korban Begal, Eh.. Ternyata Dia Otak Dibaliknya