ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Dampak PPKM Darurat Tak Seindah yang Dibayangkan Bagi Biro Perjalanan

Langgar Prokes, Turis Asing di Bali Bakal Didenda Hingga Rp. 500 Ribu

Konfirmasitimes.com-Jakarta (02/07/2021). Berbagai macam tanggapan terus disampaikan terkait diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Bahriyansah Momod menyampaikan, sejak awal pariwisata dan biro perjalanan sudah lebih dulu terkena imbas dari kebijakan PPKM dan mengaku sudah lelah dengan kebijakan yang ada.

“Kalau pengaruh kita sudah terpengaruh. Kalau bicara pariwisata sudah capek lah,” kata Bahriyansah dalam keterangannya kepada media, Kamis (01/07/2021).

Salah satu dampaknya, kata Bahriyansah, bisa dilihat dari pengurangan jumlah anggota dari yang tadinya 6800-an kini hanya tersisa 5% dari keseluruhan.

“Itu pun kebanyakan under corporate, under BUMN, under instansi. 35% sudah give up, 65% declare masih ada masih menjalankan tapi kantornya udah nggak ada jadi hanya online saja,” lanjutnya.

Walaupun PPKM Darurat diberlakukan, pihaknya mengharapkan kebijakan tersebut memberikan hasil yang baik. Selain itu, pemerintah pun dimintanya untuk mendorong segera vaksinasi agar kegiatan perekonomian dapat berjalan kembali.

“Tetapi tentunya kami berharap dengan kebijakan baru ini ada hasil. Tujuannya kan itu, untuk kembali normal dan bisa di-review kebijakan barunya, balik lagi ke vaksin didorong dan kembali lagi ke individu untuk menjaga. Di Singapura kan pemerintah sudah menganggap virus ini flu, itu dengan catatan mayoritas sudah tervaksin. Menurut saya kita memang harus hidup berdampingan sudah,” terangnya.

Bahriyansah menyampaikan, pelaksanaan PPKM darurat sudah tentu akan berdampak ke bisnis biro perjalanan pariwisata, mengingat selama dua pekan ke depan akan perjalanan mengalami pembatasan super ketat. Belum lagi ada syarat perjalanan berupa hasil PCR yang akan menambah pengeluaran pelaku perjalanan.

“Karena melakukan perjalanan juga lebih mahal ongkos swabnya. Dua kali 24 jam, minimal kalau kita berangkat artinya ada tambahan dua kali PCR. Itu kan terlalu berat, pasti sudah tidak ada kalau untuk wisata. Kecuali kalau keperluan keluarga atau keperluan mendesak lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bahriyansah Momod membeberkan, sejauh ini setidaknya 95 persen pegawai di biro perjalanan tak lagi memiliki pegawai lantaran melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, yang tak dapat bertahan merupakan biro perjalanan swasta.

“Kalau biro perjalanan sudah memutuskan, terhitung 95% itu udah nggak ada pegawai, 95 persen dari swasta. Mau tidak mau berhenti,” ujar Bahriyansah dalam keterangannya kepada media, Kamis (01/07/2021).

Dan 5 persen lainnya adalah biro perjalanan yang berada di bawah korporat, BUMN, koperasi, atau bahkan instansi. Mereka, kata dia, terhitung masih berusaha bertahan dengan pekerjaannya di bidang industri perjalanan.

Bahriyansah mengharapkan pelaksanaan PPKM Darurat selama dua pekan tak memberikan dampak PHK bagi rekan-rekannya yang masih bertahan.

“Dua minggu ini harapan kami sih tidak (ada PHK). Karena 5% yang ada ini mereka di bawah korporat, di bahwa koperasi, di bawah instansi mudah-mudahan teman-teman kami masih bisa dipertahankan,” katanya.

Tak hanya itu, diketahui para pekerja di Biro Perjalanan yang telah di PHK memilih banting setir menjadi pedagang atau membuka online shop. Bahkan, beberapa diantaranya pun terpaksa untuk bekerja serabutan.

“Kebanyakan mereka berdagang online dengan kemampuan mereka, kantornya dibuat semacam rumah makan atau warung. Ada yang buka kafe, dan ada beberapa beralih profesi bekerja serabutan apa saja itu juga tidak sedikit. Karena masa-masa makan tabungannya sudah habis,” lanjutnya.

Karena beberapa dari pegawai sudah mendapat sertifikasi sebagai ahli di bidang tourism industry Bahriyansah khawatir, kemampuan mereka akan hilang dan tidak terasah lagi.

“Nah itu yang menjadi concern kami juga jangan sampai generasi yang sudah faham dengan tourism industry, yang dididik dan mendapat sertifikat makin hilang dan tidak ter-update. Yang nanti ketika normal kita kesulitan lagi untuk mencari tenaga-tenaga yang minimal punya background historis bersertifikat,” terangnya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

PPKM Darurat: Ini Jadwal Operasional Bank BRI, BNI, Mandiri dan BCA

Read Next

Deplu AS Rilis 55 Mantan Pejabat Amerika dengan Dugaan Korupsi