ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Babak Baru, Komnas HAM Bakal Panggil BIN, BNPT dan Bais TNI Soal TWK KPK

Pejabat Kemensos Ditangkap KPK, Terkait Bansos Covid-19

Konfirmasitimes.com-Jakarta (23/06/2021). Dalam rangka klarifikasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai Komisi Pemberantan Korupsi (KPK). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dikabarkan bakal mengirim surat panggilan kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

“Diproses ini (klarifikasi) kami sudah melayangkan surat panggilan juga untuk BAIS, BIN untuk pendalaman juga BNPT,” ujar Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam, dalam keterangannya, Selasa (22/06/2021).

Komnas HAM diketahui juga berencana untuk berkonsultasi dengan sejumlah pakar dan ahli terkait TWK tersebut pekan depan.

“Minggu depan kami juga akan agendakan dengan ahli, seperti yang kami bilang akan ada background ahli yang sedang dinegosiasikan detail soal hukum, detail soal psikologi, detail soal nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya,” kata Anam.

Adapun untuk BIN, BNPT, dan BAIS TNI, kata Anam, bisa kooperatif untuk datang dan hadir dalam agenda klarifikasi. Karena keterangan dari tiga instansi tersebut diharapkan bisa berikan pencerahan terhadap polemik TWK.

“Jadi kami mohon kepada semua pihak untuk datang ke Komnas HAM agar semakin terang informasinya, semakin terang duduk jelasnya,” kata dia.

“Karena ini ditunggu oleh publik luas sehingga memang kedepannya akan mudah menentukan ini arahnya mau kemana rekomendasi dan sebagainya,” lanjutnya.

Komnas HAM sebelumnya diketahui sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang dimana telah menyampaikan klarifikasinya kepada Komnas HAM.

“Lebih lengkap levelnya (keterangannya), levelnya kebijakan, terus beberapa proses-proses penting salah satunya memang kami menggunakan istrumen-instrumen BKN ini bunyinya bagaimana, ini bunyinya bagaimana di Undang-Undang dan sebagainya,” jelasnya.

Meski begitu, Anam menjelaskan bila saat ini pihaknya belum bisa menjelaskan secara gamblang terkait hasil pemeriksaan tersebut. Karena apa yang ditanyakan menyangkut soal subtansi

“Jadi apa subtansi dan sebagaimana tidak bisa kita sebutkan, tapi itu menjadi bagian untuk memperjelas semua prosesnya. Secara teknis maupun dalam konteksnya kebijakan,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Peneliti : Kopi Mengurangi Risiko Penyakit Hati

Read Next

Buka Jasa Buat Ijazah Palsu, Dua Warga Jatim Ditangkap