ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
5 August 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

BKN Ungkap Tujuan Tes Wawasan Kebangsaan

asn

Konfirmasitimes.com-Jakarta (19/06/2021). Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) menurut keterangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yakni untuk mengetahui keyakinan dan keterlibatan peserta yang diuji dalam bernegara.

“Jadi bukan hanya pemahaman, tetapi adalah keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses bernegara ini,” ujar Bima, dalam keterangannya, Jumat (18/06/2021).

BKN diketahui menemukan instrumen TWK di TNI AD yang disebut dengan indeks moderasi bernegara-68 yang selanjutnya dipakai kepada pegawai KPK sebagai alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak hanya memakai instrumen indeks moderasi bernegara-68, untuk meningkatkan validitas BKN lalu menambah profiling yang dilaksanakan oleh BNPT. Pada prosesnya BNPT juga kewalahan dan akhirnya dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

“Secara keseluruhan ada 48 asesor yang kita gunakan 10 di antaranya perempuan,” katanya.

Jadi pada akhirnya penyelenggara TWK ingin melihat apakah 1.349 pegawai KPK yang dites memiliki keyakinan dan pemahaman atau keterlibatan yang memadai untuk menjadi seorang ASN.

“Perlu diingat ini tes untuk menjadi ASN bukan untuk tujuan lain,” tegas Bima.

Dalam prosesnya, BKN mencari sebuah instrumen yang tepat untuk pelaksanaan TWK termasuk ke Nahdlatul Ulama (NU). Instrumen itu ada hanya saja validitas-nya belum dites dan tenaga asesor-nya juga belum standar.

Selanjutnya, BKN berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah mengembangkan TWK, tetapi belum bisa dipakai.

Bima menyatakan untuk menjadi ASN, banyak aturan yang mengikat, seperti, setia pada pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga semua peraturan perundang-undangannya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan telah menjelaskan detail dasar hukum pelaksaan TWK kepada Komnas HAM.

Menurutnya, semua bermula saat pertemuan antara KPK dengan pihak terkait di Gedung DPR pada 9 Oktober 2020.

Dalam pertemuan itu dibahas mengenai pemenuhan syarat kesetiaan terhadap Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah apakah cukup dengan penandatanganan pakta integritas saja atau tidak.

“Dari diskusi tersebut terus berkembang dan bersepakat mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu untuk menjadi ASN ada Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang,” ujar Ghufron.

Menurut Ghufron, dalam Test Kompetensi Dasar terdapa tiga aspek antara lain Test Intelegensi Umum (TIU), Test Karakteristik Pribadi (TKP) dan Test Wawasan Kebangsaan (TWK). Dia menyebut, Test Kompetensi Bidang adalah test untuk menunjukkan kompetensi bidang pekerjaannya.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menuturkan, pegawai KPK tidak lagi melakukan test TIU karena tes tersebut sudah dilakukan pada saat rekrutmen menjadi pegawai tetap dan tidak tetap KPK.

“Karena dokumen hasil test tersebut masih ada tersimpan rapi di biro SDM, sehingga cukup dilampirkan. Juga test kompetensi bidangnya tidak dilakukan lagi, karena mereka sudah mumpuni dalam pemberantasan korupsi,” kata Ghufron.

Dia tak memungkiri, memang TWK sebagai alat ukur pemenuhan syarat bukti kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, UUD dan pemerintah yang sah belum dilakukan. Sehingga para pegawai KPK hanya mengikuti TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

“Jadi itu satu-satunya test yang dilakukan,” tegas Ghufron dalam keterangannya, Jumat (18/06/2021).

Pelaksanaan TWK, kata Ghufron, sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.

“Syarat dalam PP 41/2020 ini sama dengan syarat menjadi ASN dalam UU 5/2014 tentang ASN Pasal 3, 4, 5 dan 66. Di samping UU ASN Pasal 62 ayat (2) dan juga dimandatkan dalam PP 11 tahun 2017 Pasal 26 ayat (4) tentang TWK,” kata Ghufron.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam sebelumnya membeberkan ada tiga klaster pertanyaan yang tidak bisa dijawab Ghufron dalam pemeriksaan pada Kamis 17 Juni 2021. Satu di antaranya terkait dengan pihak yang mencetuskan TWK sebagai sarana untuk menentukan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Berikutnya terkait sangat berpengaruh soal pemilihan yang mewarnai proses ini semua, itu juga tidak bisa dijawab, intensitas pertemuan dan lain sebagainya enggak bisa dijawab karena memang bukan ranah pak Nurul Ghufron. Berikutnya adalah siapa yang mengeluarkan ide ini dan sebagainya, atau ini inisiatif siapa, beliau tidak bisa menjawab,” ujar Anam.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Cara Menjaga Keseimbangan Kehidupan Kerja

Read Next

Ke Borobudur, Jangan Lewatkan Desa-desa Wisata Ini