ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Melahirkan Dikenakan Pajak, Bagaimana Menurut Anda?

Melahirkan Dikenakan Pajak, Bagaimana Menurut Anda?

Konfirmasitimes.com-Jakarta (17/06/2021). Setelah bocornya kabar pengenaan pajak untuk sembako dan sekolah, kini muncul kabar pengenaan pajak untuk jasa pelayanan medis, seperti melahirkan.

Sebagaimana diberitakan, jasa layanan kesehatan medis mulai dari jasa dokter umum hingga biaya melahirkan berpotensi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Adapun yang berlaku sekarang jasa layanan kesehatan medis masih masuk kedalam jasa yang tidak dikenakan PPN.

Dalam draf RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang bocor ke publik, jasa ini dihapus dari golongan bebas PPN. Dengan demikian, ada kemungkinan jasa tersebut juga akan dikenakan pajak.

Menurut keterangan Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo, penyebab pemerintah menghapus jasa pelayanan kesehatan medis dari golongan bebas PPN karena dalam UU yang ada terlalu banyak pengecualian, sehingga menyebabkan banyak barang atau jasa tidak dapat dikenai pajak, padahal seharusnya dikenakan pajak.

“Konsekuensinya terjadi ketidakadilan, karena barang atau jasa tersebut tidak lagi dibedakan dalam jenis, dalam kelompok harga, dalam segmen konsumennya, tapi langsung dikecualikan,” kata Yustinus, dalam keterangannya kepada media.

Yustinus memberi contoh barang-barang yang seharusnya juga dikenakan pajak.

“Misal di sembako, ada daging wagyu, ada daging di pasar, kok sama-sama nggak kena PPN sih? Common sense kita pasti mengatakan tidak adil kan,” lanjutnya.

Hal sama juga berlaku di jasa pelayanan kesehatan, sejauh ini, pelayanan kesehatan untuk masyarakat golongan atas terutama pelayanan kesehatan sekunder seperti perawatan kecantikan, tidak pernah dikenai pajak. Padahal, seharusnya masuk dalam objek pajak.

“Jasa kesehatan misalnya saya beri contoh jasa estetis untuk perawatan wajah, perawatan kulit, macam-macam, itu kan non medis sebenarnya kan. Tapi selama ini juga dikecualikan, nah ini kan tidak adil,” kata Yustinus.

Yustinus membeberkan, pemerintah bakal sulit mendata pelayanan jasa kesehatan yang bukan medis atau pelayanan jasa kesehatan yang sekunder bila tak dikenakan pajak.

“Selama ini dalam sistem perpajakan kita tidak pernah bisa dicatat. Misal produksi beras berapa, yang jual beras berapa, yang beli siapa, daging, telor, susu, itu nggak masuk dalam sistem perpajakan kita, sehingga tidak tertata. Ini bisa menimbulkan distorsi, karena ada produk yang mengandung barang-barang itu tapi tidak tahu kita berapa sebenarnya yang digunakan,” jelasnya.

Terkait pajak melahirkan, Yustinus angkat bicara dengan membantahnya.

“Ini juga mau kami klarifikasi, tidak pernah terbersit sedikit pun pemerintah akan memajaki biaya melahirkan, kalau perlu kita mendukung,” kata Yustinus, melalui keterangannya kepada media, Rabu (16/06/2021).

Yustinus menegaskan biaya melahirkan dan pelayanan kesehatan dasar lainnya tidak akan dikenakan PPN. Bahkan pemerintah justru mendukung melalui perluasan penerima bantuan BPJS Kesehatan.

“Jadi kami klarifikasi polanya sama (PPN sembako). Ini sama. Jasa kesehatan pun mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut terutama untuk layanan kesehatan dasar yang dinikmati, disediakan untuk warga masyarakat baik di RS negeri, RS swasta, BPJS, non BPJS,” kata Yustinus.

Selain itu, nantinya yang dikenakan pajak, kata Yustinus, yaitu biaya kesehatan yang sifatnya estetik seperti perawatan kecantikan. Sedangkan jasa kesehatan dasar yang sifatnya terapotik tidak akan dipungut PPN nya.

“Jadi tidak perlu khawatir, biaya melahirkan, dimanapun itu tidak dikenai pajak karena itu termasuk kebutuhan dasar,” terangnya.

Sebagaimana diketahui pada Pasal 4A Ayat 3 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tertulis bawa jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan pajak.

Merujuk pada UU Nomor 49 Tahun 2009 yang dimaksud terkait jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, spesialis, kebidanan, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dll.

Dalam rancangan terbaru pada RUU KUP, jasa pelayanan kesehatan medis dalam Pasal 4A ayat 3 tersebut akan dihapus dan dikenakan PPN, yang mana hal ini akan mengakibatkan biaya kesehatan termasuk persalinan meningkat.

Tak hanya penghapusan pasal pada jasa pelayanan kesehatan medis dari bebas pajak, dalam drat RUU KUP yang baru, pemerintah juga akan menaikkan tarif PPN yang tadinya berlaku hanya kisaran 10 persen, nantinya menjadi 12 persen hingga lebih.

Pemerintah kabarnya juga bakal menetapkan kebijakan PPN multi tarif sebagaimana tercantum pada pasal terbaru yakni Pasal 7A terkait tarif PPN paling rendah lima persen dan paling tinggi sebesar 25 persen.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Habib Abdulllah Bin Mukhsin dan Kisah Ikan Sebelah

Read Next

Cara Merawat Tanaman Hias Calathea