ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
1 August 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Hina Wakil Negara Sahabat di Indonesia Terancam Kurungan 2 Tahun

Terlibat Investasi Bodong, Peserta Ajang Pencarian Bakat Ditangkap Polisi

Konfirmasitimes.com-Jakarta (14/06/2021). Penyerangan harkat dan martabat kepala negara sahabat yang sedang bertugas di Indonesia turut diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sebelumnya menyampaikan bahwa pasal-pasal yang mengatur pidana terhadap penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP bukan untuk membatasi kritik melainkan penegas batas masyarakat sebagai bangsa yang beradab.

Yasonna menilai sebagai perlu adanya batasan-batasan yang harus dijaga oleh setiap orang. Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam RKUHP sama sekali tak berniat membatasi kritik.

Mengapa demikian, kata Yasonna, karena peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia membuka ruang atas kritik yang disampaikan oleh masyarakat.

Kembali ke wakil negara sahabat, dalam draf RKUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang penyerangan harkat dan martabat kepala negara sahabat termuat pada BAB III tentang tindak pidana terhadap negara sahabat.

Pada pasal 226 RKUHP dikatakan, setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Tak hanya bagi kepala negara, ancaman pidana dua tahun kurungan penjara juga bisa dikenakan bagi masyarakat jika melakukan hal yang sama terhadap wakil negara sahabat yang sedang menjalankan tugas di Indonesia.

Kemudian, pada pasal 228 ayat satu disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum.

Lalu memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan kepala maupun wakil negara sahabat dengan maksud isi penyerangan diketahui umum, dipidana tiga tahun penjara atau denda paling banyak kategori IV.

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 sampai dengan pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan,” bunyi pasal 229 ayat satu.

Selain itu pada ayat dua pasal 229 dikatakan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Baku Tembak Antara Tentara Turki dan Kelompok-kelompok Regional Kurdi

Read Next

Netanyahu Ancam Akan Menggulingkan Kabinet Israel yang Baru