ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Sembako dan Sekolah Dikenakan Pajak, Sri Mulyani Buka Suara

Sri Mulyani

Konfirmasitimes.com-Jakarta (11/06/2021). Wacana pemerintah Indonesia menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dan sekolah menuai kritikan hingga penolakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara perihal rencana pungutan PPN sembako dan sekolah itu.

Menkeu dalam rapat di Komisi XI DPR, Kamis (10/06/2021) mengungkapkan belum bisa memberikan penjelasan maupun klarifikasi kepada publik dengan berbagai alasan.

Menurutnya, secara etika politik harusnya draf rencana aturan pajak tersebut tak bocor ke publik sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan langsung ke DPR.

Baru kemudian, draf itu akan dibahas antara pemerintah dan DPR melalui komisi bersangkutan, yakni Komisi XI.

Jika pembahasan final dan kebijakan bisa dinyatakan menjadi aturan, maka pemerintah baru bisa memberikan penjelasan dan sosialisasi ke publik.

“Kami dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden. Oleh karena itu, ini situasinya jadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, jadi kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari rencana pajak kita,” jelas Sri Mulyani.

Dengan demikian, Menkeu meminta masyarakat untuk sabar menanti kelanjutan dari pembahasan rencana aturan pajak itu ke depan antara pemerintah dan DPR sesuai etika politik yang berlaku.

“Nanti kami akan lihat secara keseluruhan dan bisa bahas apakah timing-nya harus sekarang? Apakah fondasinya harus seperti ini? Siapakah di dalam perpajakan yang harus bersama-sama disebut prinsip gotong royong? Siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan akan kami presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi,” terangnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan menjelaskan alasan kenapa usulan disampaikan.

“Kenapa kita usulkan suatu pasal ini? Alasannya? Background-nya? Dan kalau pun itu adalah arah yang benar, apakah harus sekarang? Atau enam bulan lagi atau tahun depan? Itu semua akan kita bahas penuh dengan Komisi XI,” lanjutnya.

Sri Mulyani menyampaikan rencana pungutan PPN sembako dan sekolah belum diterapkan dalam waktu dekat karena belum ada pembahasan antara pemerintah dan DPR.

“Tidak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban paling mantep, tidak mungkin itu. Jangankan pajak PPN, wong cukai saja kita harus minta dan diskusikan lama banget sama Bapak Ibu sekalian,” terangnya.

Selain itu, Menkeu menyayangkan bila draf aturan pajak yang bocor ini kemudian beredar menjadi informasi publik. Apalagi, rencana ini kemudian hanya dipahami secara sepotong atau tidak menyeluruh.

“Tapi yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di-blow up menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal, hari ini fokus kita adalah pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Diet Seperti Ini Meningkatkan Risiko Kanker Payudara pada Wanita

Read Next

Biden Lanjutkan Kebijakan Trump Soal Normalisasi Hubungan Negara Arab dengan Israel