ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Usai Sembako, Kini Sekolah Dikenakan Pajak

Sekolah di Inggris Persoalkan Siswi Pakai Rok Terlalu Panjang

Konfirmasitimes.com-Jakarta (10/06/2021). Setelah kabar bahan pokok sembako akan dikenakan pajak, kini terbaru jasa pendidikan juga turut dikenakan pajak.

Kabar pemerintah Indonesia akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan itu tertera dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam draf tersebut rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal itu menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Begini bunyi pasalnya:

(Draf RUU)

3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. dihapus;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah;
g. dihapus;

Padahal, dalam UU yang masih berlaku, jasa pendidikan masih bebas PPN.

(UU yang sedang berlaku)

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;

Diketahui jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbel.

Tak hanya itu, jasa tenaga kerja dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri juga bakal dikenai PPN.

Wacana ini akan tentunya berdampak serius bagi masa depan penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia salah satunya biaya Pendidikan akan semakin mahal.

“Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena pajak ini oleh lembaga pendidikan akan dibebankan kepada wali murid. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, dalam keterangannya, Kamis (10/06/2021).

Meski demikian, ia paham pemerintah pusat berusaha meningkatkan pendapatan negara.

“Kami memahami jika 85% pendapatan negara tergantung pada sector pajak. Kendati demikian pemerintah harusnya berhati-hati untuk memasukan sektor Pendidikan sebagai objek pajak,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan terdapat dua bentuk layanan pendidikan di Indonesia, yakni lembaga pendidikan formal (sekolah dan madrasah) dan lembaga pendidikan non-formal (tempat kursus, bimbingan belajar, dan lain-lain). Satriawan menilai keduanya tak seharusnya dipungut pajak.

“Kalau kedua-duanya dipajaki ini pasti wujud nyata komersialisasi pendidikan,” ujar Satriawan dalam keterangannya kepada media, Kamis (10/06/2021).

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Agama Adalah Cinta dan Kasih Sayang

Read Next

Viral… Hama Tikus, Ini Amalannya Mengusir Tikus dan Bercocok Tanam Sesuai Anjuran