ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Pemilu 2024 Dipercepat, Setuju Gak?

kpu

Konfirmasitimes.com-Jakarta (31/05/2021). Pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 diusulkan digelar lebih cepat yang semula 21 April menjadi 21 Februari.

Hal itu diusulkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) ke pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

“Kami menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini dipercepat, untuk menghindari kekosongan untuk pencalonan Pilkada,” ujar Ketua KPU RI Ilham Saputra, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (30/05/2021).

KPU juga mengusulkan agar Pilkada turut digelar pada 20 November 2024.

“Walaupun demikian, dua tanggal itu masih bersifat usulan dan belum dibahas atau disetujui oleh pemerintah serta DPR RI,” terang Ilham.

Ilham mengungkapkan pihaknya telah melakukan simulasi untuk mempercepat hari pemungutan suara pada Pemilu 2024.

“Jika nanti kami laksanakan tetap April 2024, kami khawatir ada perselisihan hasil pemilu, maka terkendala jika ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta  pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, yang akan memakan waktu,” jelas Ilham.

Ilham menilai perubahan tanggal tersebut harus dibicarakan lebih lanjut dan KPU akan menerima masukan dari seluruh pihak.

“Berbeda dengan 2024, menurut kami, Pemilu 2024 memerlukan energi dan biaya yang signifikan serta perhatian dari berbagai penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Pihaknya juga, kata Ilham, telah menyampaikan usulan itu ke anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI minggu ini.

Kemudian menurut keterangan dari Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dam Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, ia meminta KPU mengadakan simulasi Pemilu dan Pilkada yang nantinya akan digelar pada 2024. 

Pada Pemilu 2019, kata Khoirunnisa, lebih dari 500 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan saat bertugas.

Khoirunnisa menilai simulasi secara riil dibutuhkan agar ada perbaikan tata kelola terutama dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi saat Pemilu dan Pilkada 2024.

“Hasil kajian lintas disiplin Universitas Gadjah Mada menunjukkan petugas KPPS meninggal dunia, karena manajemen risiko tidak ada,” kata Khoirunnisa.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Tujuan Hamas Perang Baru-baru ini Terungkap

Read Next

Jangan Asal Tuduh, Gus Najih Dkk Harus Tahu, Ini Pemikiran Dan Jasa Besar Gus Dur Untuk Bangsa