ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Lima Orang Ini Diduga Teroris di Papua-Papua Barat

Petugas Tembak Mati Sembilan Anggota KKB

Konfirmasitimes.com-Jakarta (27/05/2021). Setidaknya ada lima nama di Papua-Papua Barat yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masuk kedalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT).

“Karena itu tidak menyasar pada semua masyarakat Papua, namun kelompok yang teridentifikasi dan proses penyelidikan mereka dalam melakukan aksi kekerasan,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dalam keterangannya, Kamis (27/5).

Kelima nama itu akan diproses sesuai UU nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun nama-nama tersebut ialah, kata Boy, pertama, Lekagak Telenggen (DPO), seorang komandan operasi TPN/OPM wilayah Yambi, Gome, Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan personel sebanyak 50 orang.

Kedua, Egianus Kogoya (DPO), selaku Pangkodap TPN/OPM Ndugama beroperasi di wilayah Kabupaten Nduga dengan kekuatan personel sebanyak 50 orang.

Ketiga, Militer Murib (DPO), dikenal sebagai pimpinan TPM/OPM wilayah Kabupaten Puncak dengan kekuatan personel 20 orang; keempat adalah Germanius Elobo (Pimpinan OPM Kali Kopi) dengan kekuatan personel 30 orang.

“Kelima, Sabinus Waker, pimpinan KKB Intan Jaya dengan kekuatan personel 50 orang, kekuatan senjata sebanyak 17 pucuk senjata,” katanya.

Boy menilai aksi kekerasan yang dilakukan KKB telah mengarah pada tindakan yang memberikan efek ketakutan secara luas dan memakan korban jiwa.

Maka dari itu, BNPT menyarankan Menkopolhukam tentang penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris.

“Dalam pandangan kami, KKB adalah mereka yang menamakan TPM/OPM dan bersinergi dengan ULMWP yang dipimpin Benny Wenda. Dan kami lihat organisasi lokal dimanfaatkan,” ujarnya.

Boy Rafli juga mengungkapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipakai untuk menegakkan hukum terhadap KKB, baru kepada individu tetapi belum bisa menjerat organisasi.

Boy berpendapat UU nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme, proses hukum bisa dilakukan komprehensif yaitu menjangkau organisasi dan korporasi.

“Setelah ditetapkan sebagai teroris, bisa mencari penyebab kenapa uang mereka tidak habis karena bisa membeli senjata dan peluru,” terangnya.

Boy juga menuturkan dalam pencegahan pendanaan terorisme dilakukan dengan penerapan UU nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Badan Intelijen Negara (BIN) menetapkan KKB Papua sebagai kelompok separatis dan teroris (KST). Penetapan itu usai tertembaknya Kepala BIN daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

“Kontak tembak tersebut terjadi akibat kelompok separatis dan teroris (KST) Papua melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap rombongan Kabinda,” kata Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto dalam keterangannya, Senin (26/04/2021) lalu.

Brigjen Putu tewas tertembak di bagian kepala. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.50 WIT, Brigjen Putu dengan Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri sedang dalam perjalanan menuju Desa Dambet tiba-tiba dihadang oleh kelompok KKB. Saat itulah aksi baku tembak pun terjadi di sekitar gereja Desa Dambet, Beoga, Puncak.

“Kontak tembak tersebut mengakibatkan korban dari Satgas BIN, Kabinda Papua tertembak di bagian belakang kepala dan tembus depan kepala yang mengakibatkan gugur sebagai kusuma bangsa,” kata Wawan.

Menanggapi penetapan teroris terhadap KKB itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengingatkan untuk BIN berhati-hati.

“Terkait dengan sebutan terorisme, saya kira kita perlu berhati-hati supaya tidak menimbulkan masalah baru, baik di dalam negeri maupun internasional,” ujar Ulung Hapsara dalam keterangannya kepada media, Senin (26/04/2021) lalu.

Menurut Beka, dunia internasional bakal menyoroti tindakan KKB, khawatir pelabelan teroris pada KKB akan menimbulkan masalah baru.

Maka dari itu, pemerintah harus paham betul akar permasalahan pada konflik yang terkait dengan kelompok tersebut, sebelum menyebut kelompok itu teroris. Selanjutnya, langkah itu juga perlu disinkronkan dengan penyelesaian konflik yang efektif.

Beka mengungkapkan kelompok teroris, kelompok separatis maupun kelompok kriminal memiliki definisi yang berbeda-beda. Dengan begitu, sambung dia, konsekuensi dalam penegakan hukumnya juga berbeda.

“Jangan sampai, kita tidak ingin masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa jadi korban. Baik pelakunya dari aparat keamanan atau kelompok kriminal,” kata Beka.

Sebagai informasi, aparat TNI/Polri biasanya menyebut kubu yang menuntut kemerdekaan Papua dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sementara kelompok yang dilabeli KKB itu menyebut dirinya sebagai Tentara Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (PNPB-OPM).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar juga sempat mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji opsi memasukkan KKB sebagai organisasi teroris.

“Kami sedang terus menggagas diskusi-diskusi dengan beberapa kementerian/lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikategorikan organisasi terorisme,” kata Boy, dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (22/03/2021) lalu.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Sholawat Terbaru Allah Allah Aghisna cover Nidhom versi Akustik

Read Next

Napak Tilas Makam Mbah Jembluk Pasir Muncang, Purwokerto