ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Proyek Jembatan Wai Tunsai Mandek, PMII: BPJN Maluku Harus Tanggung Jawab

Proyek Jembatan Wai Tunsai Mandek, PMII: BPJN Maluku Harus Tanggung Jawab

Konfirmasitimes.com-Ambon (25/05/2021). Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon, Maluku, Abdul Gafur Rusunley mempertanyakan terkait komitmen Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) wilayah Maluku, terkait mandeknya Proyek Pembangunan Jembatan Wai Tunsai di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Proyek Pembangunan Jembatan Wai Tunsai di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten SBT Mandek,PMII Kota Ambon Mendesak Pemerintah Pusat

Abdul Gafur Rusunley menegaskan, Pemerintah Pusat melalui BPJN telah mengalokasikan anggaran ratusan miliyar rupiah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Timur, khusus Jembatan Wai Tunsai.

“Uang itu Pemerintah Pusat kasih untuk rakyat SBT soal konektivitas di Kabupaten SBT, lantas kenapa proyek ini harus mandek?,” ungkap Abdul Gafur Rusunley awak media kepada Konfirmasitimes.com ini di Ambon, Rabu (24/05/2021) kemarin.

Abdul Gafur Rusunley menegaskan BPJN harus bertanggungjawab untuk menuntaskan pekerjaan proyek yang sudah dimulai pada 3 Maret 2020 lalu.

Kemudian Abdul Gafur Rusunley juga mengatakan pihaknya akan tetap mengawal masalah tersebut hingga tuntas sesuai amanah UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan pemerintah RI No 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme.

Jembatan Tunsai

Sebagai informasi proyek tersebut dikerjakan dengan nilainya hampir 73.230.117.611.54, (tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus sebelas koma lima puluh empat rupiah.

“Anggran sebesar ini sangat strategis bila dimanfaatkan dengan maksimal untuk pembangunan jembatan itu dalam menghubungkan Kabupaten SBT dan Kabupaten Maluku Tengah,” tandasnya.

Menurutnya, proyek ini sangat strategis dan di butuhkan oleh masyarakat karena sekaligus menjawab Peraturan Presiden Nomor 56 tentang Maluku yang dijadikan sebagai proyek strategis wilayah nasional di Provinsi Maluku.

Dia menambahkan olehnya itu kehadiran Balai Jalan dan Jembatan dan Balai Pengadaan Barang dan Jasa di Maluku harus segera merealisasikan Perintah Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 56, apa pun itu konsekuensinya mereka harus bertanggungjawab.

Abdul Gafur Rusunley membeberkan, masyarakat di Kecamatan Siwalalat dan Werinama sangat membutuhkan akses jalan ini.

Apalagi lanjut dia, saat musim hujan yang terus terjadi, akses masyarakat di dua kecamatan itu menuju Kecamatan Tehoru dan beberapa wilayah di Kabupaten Maluku Tengah menjadi terhambat.

“Apa pun yang terjadi harus diselesaikan, tidak boleh tidak. Karena alokasi anggaran itu untuk percepatan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Asal tuan-tuan harus tahu bahwa masyarakat di Kecamatan Siwalalat dan Werinama sangat membutuhkan akses jalan itu ,apa pun yang terjadi harus diselesaikan, tidak boleh tidak. Karena alokasi anggaran itu untuk percepatan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Timur,” tegasnya.

Dugaan Anggaran sebesar ini di hambur-hamburkan tanpa diselesaikan pekerjaannya untuk dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sebagai infrastruktur penunjang pembangunan daerah.

Maka dari itu Balai Jalan dan Jembatan dan Balai Pengadaan Barang dan Jasa di Maluku merupakan bagian vertikal dari pemerintah pusat di daerah harus segera merealisasikan tindak lanjut dari pekerjaan jambatan yang mandek ini.

Abdul Gafur Rusunley sekali lagi menegaskan apa pun alasan-nya BPJN wilayah Maluku dan Maluku Utara serta BPBJ Provinsi Maluku harus bertanggungjawab. 

Putra Daerah Kabupaten seram bagian Timur ini menekankan, “Kami PMII, sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat  dan akan terus mengawal proyek pekerjaan jembatan Wai Tunsai untuk segera diselesaikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur  dan sebagai agen of control sosial untuk mewujudkan cita2 keadilan sosail bagi seluruh rakyat indonesia,” kata Abdul Gafur Rusunley.

jembatan wai tunsai

Dari hasil penelusuran awak media Konfirmasitimes.com, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah menginformasikan pemenang tender proyek ini ialah PT Karmel One yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado Sulawesi Utara dengan harga penawaran sebesar Rp 66.550.000.027,23, serta Harga Terkoreksi senilai Rp 66.550.000.000,00 juga Reverse Auction sebesar Rp 66.550.000.000,00.

Adapun nilai pagu pembangunan Jembatan Wai Tunsa ini senilai Rp 73.599.139.000,00.

Proyek jembatan Wai Tunsai ini berada di kabupaten Seram bagian Timur, yang mana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini menurut UU tersebut terletak di Dataran Hunimoa, akan tetapi pusat kegiatan termasuk pemerintahan sementara berlangsung di Bula. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur pada pendataan terakhir tahun 2005 (Podes SE 2006 Tahun 2005) sebesar 81.320 jiwa yang terdiri dari: Laki-laki 40.602 Jiwa dan Perempuan 40.718 Jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2000 sebesar 1,67 %. Angka pertumbuhan tertinggi tercatat panda Kecamatan Bula, yaitu 4,87 % pada tahun 1980 dan 5,42 % pada tahun 1990. Sedangkan pada Kecamatan P.P. Gorom, data angka pertumbuhan penduduk belum terpantau, karena pada saat pemantauan dimaksud, Kecamatan P.P. Gorom masih merupakan bagian dari Kecamatan Seram Timur.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Polisi Selidiki Kebocoran Data WNI

Read Next

Memanas; Kudeta Militer di Mali