ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Lima Juta Anak Belum Miliki Akta Kelahiran, Kemen PPPA: Cari Jalan Keluarnya

Bayi

Konfirmasitimes.com-Jakarta (25/05/2021). Setidaknya lima juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Desember 2020.

Berdasarkan data itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sinergi dan kerja bersama dengan organisasi masyarakat dan Non-Governmental Organization (NGO) terutama yang bergerak di tataran akar rumput untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki akta kelahiran.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni menekankan akta kelahiran adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi agar anak memiliki identitas yang jelas.

“Masalah yang dihadapi setiap daerah dapat dicari jalan keluarnya diantaranya dengan sinergi dengan organisasi masyarakat ataupun NGO yang memiliki gerak luas turun hingga masyarakat. Perlu pemahaman dan komitmen kita semua bahwa keberadaan anak sebagai penduduk perlu dicatatkan dalam akta kelahiran karena tanpa akta mereka berisiko tidak mendapatkan atau terlanggar hak-haknya di kemudian hari,” kata Erni, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/05/2021).

Selain itu. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Endah Sri Rejeki menyampaikan, pemerintah harus menjamin hak dasar anak untuk memiliki akta kelahiran terpenuhi, tidak terkecuali anak-anak yang mungkin kelahirannya tidak diinginkan oleh orangtuanya, anak-anak yang ada di panti asuhan, anak-anak jalanan, atau anak-anak yang orangtuanya mendapatkan stigma dari masyarakat, seperti terlibat dalam kegiatan terorisme.

Endah menambahkan, sebagai upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran di tingkat nasional, pemerintah akan melanjutkan penandatanganan nota kesepahaman antara delapan kementerian, yaitu Kemen PPPA; Kemendagri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Sosial; dan Kementerian Agama.

“Tahun ini nota kesepahaman tersebut dipersiapkan untuk diperpanjang dan ditandatangani dengan beberapa penajaman target pencapaian kepemilikan akta kelahiran karena pada 2024 diharapkan jumlah kepemilikan akta kelahiran pada anak bisa mencapai 100 persen,” imbuh Endah.

Selain itu, Forum Anak yang ada di setiap daerah, menurut Endah dapat diikutsertakan melalui perannya sebagai 2P (pelopor dan pelapor) apabila mendapati teman sebaya mereka yang masih belum memiliki akta kelahiran.

“Kalau belum bisa berperan sebagai pelopor atau agent of change, bisa dimulai dari perannya sebagai pelapor. Mereka bisa melaporkan ke dinas terkait atau ke ayah/bunda pendamping di Dinas PPPA di mana mereka merasa nyaman untuk melaporkan. Forum Anak bisa sangat membantu bapak ibu di dinas untuk mengidentifikasi keberadaan anak yang belum memiliki akta kelahiran,” kata Endah.

Endah membeberkan risiko yang dapat terjadi apabila anak tidak memiliki akta kelahiran, yaitu:
1. Anak akan kesulitan mendapatkan akses pendidikan formal,
2. Memicu terjadinya perkawinan anak,
3. Meningkatnya angka pekerja anak,
4. Hingga adopsi ilegal karena anak tidak memiliki identitas yang jelas.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Besik Kubur, Tradisi Jaga Kebersihan Makam

Read Next

Yalal Wathon versi Kentongan Calung Banyumasan