ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Jangan Coba-coba Jahat, Data Pribadi Anda Bisa Dilacak Pemerintah

Jangan Coba-coba Jahat, Data Pribadi Anda Bisa Dilacak Pemerintah

Konfirmasitimes.com-Jakarta (25/05/2021). Data pribadi milik individu yang terdaftar dalam berbagai platform di ruang digital bisa diakses oleh pemerintah.

Otomatis bila individu itu terindikasi melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka siap-siap dalam pengawasan pemerintah. Meski begitu, tetap sesuai aturan perundang-undangan yang ada. 

Hal ini sesuai dengan aturan yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

“Pemerintah tidak bisa mengakses data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat di platform,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan pada Konferensi Pers, Senin (24/05/2021).

Mekanisme dalam mengakses data pribadi itu disesuaikan dengan tata cara yang tertuang dalam aturan. Itu pun dengan cara melakukan permohonan terlebih dahulu kepada platform.

Standar operasi prosedur (SOP) tetap berlaku untuk permohonan mengakses data individu, yang mana merujuk kepada tata cara pengambilan barang bukti digital. Tanpa hal tersebut, pemerintah tidak bisa mengakses data pribadi miliki seseorang.

“Apabila terjadi tindak kejahatan yang dilakukan individu. Maka, pemerintah akan meminta data pribadi seseorang tersebut sesuai tata cara yang berlaku,” lanjutnya.

Adapun tindakan pengambilan data pribadi tersebut, merupakan proses hukum yang harus dilengkapi oleh pemangku kepentingan terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo. Sehingga, proses peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum dapat dilakukan.

“Pengambilan barang bukti tidak bisa dilakukan semudah menangkap layar dari akun individu yang terindikasi melakukan kejahatan saja, harus dilakukan sesuai prosedur yang ada,” katanya.

Semuel meminta, masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam menyikapi setiap informasi terkait Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 terkait dengan PSE. Lakukan terlebih dahulu konfirmasi terkait aturan tersebut pada situs-situs resmi dari Kementerian Kominfo.

Ketentuan diatas dilakukan agar masyarakat tidak menjadi ikut terlarut dalam misinformasi yang beredar masif di berbagai kanal komunikasi.  Terlebih, banyak oknum dengan sengaja menyebarkan luaskan informasi yang tidak tepat melalui berbagai kanal komunikasi.

“Kami mengimbau agar masyarakat dapat berhati-hati mencerna informasi yang beredar. Jangan sampai terjebak dalam jeratan misinformasi dan disinformasi yang disebabkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang seolah-olah mengatasnamakan masyarakat,” katanya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Memanas; Kudeta Militer di Mali

Read Next

Korban Tewas Akibat Meletusnya Gunung Nyiragongo Menjadi 21 Orang