ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Penyelidik KPK Harun Al Rasyid: Ini Dzalim dan Tak Adil

kpk komisi pemberantasan korupsi

Konfirmasitimes.com-Jakarta (12/05/2021). Penyelidik KPK Harun Al Rasyid menanggapi perihal Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai KPK yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Harun sendiri sebelumnya menjabat Kasatgas Tim Penyelidik KPK yang belum lama ini ikut dengan Bareskrim Polri mengamankan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat soal kasus jual beli jabatan.

Harun menilai, langkah Firli itu sebagai bentuk arogansi Ketua KPK Firli Bahuri, dan bukan keputusan secara kelembagaan.

“Ini bentuk kezaliman dan ketidakadilan serta arogansi ketua KPK secara personal (bukan kelembagaan),” kata Harun, dalam keterangannya kepada media, Rabu (12/05/2021).

Sebelumnya, kata Harun, sudah banyak pihak dari sejumlah elemen mendesak terkait adanya kejanggalan dalam tes wawasan kebangsaan kepada pegawai KPK. Sehingga 75 orang ini dinyatakan tidak lulus menjadi ASN.

Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan revisi UU KPK baru juga ikut disoroti Harun. Di mana hakim MK menegaskan dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN jangan sampai mempersulit pegawai itu sendiri.

“Alih-alih menjadi bahan renungan, justru Ketua KPK terus bergerak diruang gelap dengan cara cara dan proses yang gelap menerbitkan SK NonJob bagi 75 pegawai KPK,” ujar Harun

Lebih lanjut, Harun mengatakan bukan hanya 75 pegawai KPK saja yang perlu melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang dilakukan pimpinan KPK. Akan tetapi, seluruh elemen masyarakat maupun presiden Joko Widodo pun harus turut pula menyikapi.

Mengapa demikian , karena ini bagian dari pemberangusan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kezaliman dan ketidakadilan ini harus kita lawan. Kita dalam arti bukan hanya 75 orang yang dinonaktifkan tersebut. Tetapi seluruh elemen dan anak bangsa yang konsen dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk YTh Bapak Presiden tentunya,” terang Harun.

Tak hanya Harun, penyidik senior KPK Novel Baswedan sebelumnya juga telah buka suara. Novel juga siap melakukan perlawanan terhadap situasi yang terjadi terhadap 75 pegawai KPk yang dibebastugaskan.

Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo akan melakukan konsolidasi mengenai apa yang akan dilakukan terkait SK pimpinan KPK yang telah diberikan kepada 75 pegawai yang tidak lulus menjadi ASN.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Jangan Lupa Bayar Zakat

Read Next

Banjir di Afghanistan; Korban Tewas Meningkat Sedikitnya 87 Orang