ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

KPK Kini Bisa Lakukan Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tanpa Izin Dewas

KPK Kini Bisa Lakukan Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tanpa Izin Dewas

Konfirmasitimes.com-Jakarta (05/05/2021). Beberapa gugatan uji materiil UU KPK hasil revisi dalam perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof Fathul Wahid dkk. dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK memutuskan KPK dalam melaksanakan aktivitas penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tidak perlu mengajukan izin ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Jadi seluruh kewenangan Dewas KPK memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang diatur di UU KPK hasil revisi harus dinyatakan MK sebagai inkonstitusional.

Kewenangan Dewas KPK dalam pemberian izin itu sebelumnya diatur di Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK hasil revisi.

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membaca putusan di ruang sidang, Jakarta, Selasa (04/05/2021).

“Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Anwar.

Alasan MK mencabut kewenangan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu karena Dewas bukan aparat penegak hukum.

MK menilai kewenangan pemberian izin yang dimiliki Dewas merupakan bentuk tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum.

Maka dari itu MK berpendapat Dewas tidak berwenang terlibat dalam proses penegakan hukum (pro justitia) seperti pemberian izin.

“Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan terkait pro justitia,” kata Hakim Aswanto.

“Dalam negara hukum tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apa pun terhadap institusi hukum termasuk di dalamnya tidak boleh ada lembaga yang bersifat ekstra yudisial yang diberikan kewenangan yudisial,” imbuhnya.

Walau begitu, MK menilai upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan KPK tetap harus terkontrol. Jadi upaya paksa dalam penegakan hukum itu tetap mengacu pada KUHAP.

Selain itu, MK mengubah ketentuan dari sebelumnya KPK harus mengajukan izin menjadi KPK hanya perlu memberitahukan upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan kepada Dewas dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Doa Ramadhan ke 23

Read Next

Shalawat Qur’aniyyah