ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Pemerintah Terbitkan Aturan Permudah Kegiatan Berusaha

Benarkah Reshuffle Semakin Dekat? Politisi PKS: Pastikan Hasilnya Bermanfaat Bagi Rakyat

Konfirmasitimes.com-Jakarta (04/05/2021). Pemerintah resmi menerbitkan 49 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres), perangkat regulasi tersebut merupakan aturan pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Hal itu diketahui saat Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang secara virtual di Jakarta, Senin (03/05/2021).

Salah peraturan yang diterbitkan yakni PP nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. UU Cipta kerja dan PP Nomor 21 tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan menyederhanakan (streamlining) proses perizinan berusaha.

PP nomor 21 tahun 2021 memiliki terobosan-terobosan dalam kebijakan penyelenggaraan penataan ruang, antara lain, penyederhanaan produk rencana tata ruang (RTR), integrasi tata ruang darat dan laut, percepatan penetapan rencana detail tata ruang (RDTR) dan juga rencana tata ruang wilayah (RTRW). Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta adanya mekanisme baru kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan non berusaha.

“Salah satu terobosan dalam PP baru ini adalah Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai landasan KKPR sebagai dasar perizinan yang posisinya berada di hulu, sehingga saat ini RTR menjadi acuan tunggal (Single reference) di lapangan,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki,

Abdul lebih lanjut, UU Cipta kerja juga mengamanatkan untuk mengintegrasikan tata ruang laut dan darat menjadi satu. Salah satunya dengan integrasi rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW Provinsi.

Dengan Integrasi ini, diharapkan tidak akan ada produk tata ruang yang berjalan sendiri-sendiri sehingga tumpang tindih perizinan pun dapat dihindari.

Sebelum PP ini dibentuk, jangka waktu penyusunan dan penetapan RTR tidak dibatasi, sehingga terdapat daerah-daerah yang tertinggal karena proses penyusunan RTRnya memakan waktu yang sangat lama.

“Oleh karena itu PP ini menetapkan jangka waktu untuk penyusunan RTRW paling lama 18 bulan, sedangkan RDTR paling lama 12 bulan,” jelas Kamarzuki.

Hal ini dilakukan Pemerintah Pusat, lanjutnya, sebagai dorongan untuk Pemerintah Daerah agar setiap daerah memiliki RTR masing-masing sehingga dapat melaksanakan mekanisme KKPR dan mempercepat investasi yang masuk ke daerah tersebut dan ini merupakan terobosan.

KKPR menilai kesesuaian rencana kegiatan pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang berlaku. KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha melanjutkan proses perizinan usaha.

“Didalam Praktik KKPR, pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) mendapat fasilitas khusus, yakni cukup melalui self-declaration bahwa kegiatannya sudah sesuai dengan tata ruang,” katanya.

Berdasarkan surat edaran menteri ATR/BPN Nomor 4/SE.PF.01/III/2021, KKPR ini adalah kewenangan pusat. Sebagai kewenangan penilaian dan penerbitan KKPR telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi tanpa mengurangi kewenangan Menteri, diantaranya rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional, bersifat strategis, nasional, perizinan berusahanya merupakan kewenangan K/L dan lokasinya bersifat lintas provinsi.

Dengan terintegrasinya produk RTR dengan sistem OSS, daerah yang sudah memiliki RDTR dapat langsung memproses penerbitan KKPR dengan cepat.Mekanisme ini membuat produk tata ruang menjadi lebih mudah diakses publik dan transparan.

“Kedepannya, diharapkan semua element masyarakat dapat memanfaatkan ruang dengan lebih patuh sesuai rencana tata ruang, sehingga dapat terwujud penyelenggaraan penataan ruang yang aman dan nyaman,” kata Dirjen Tata Ruang, Abdul Kamarzuki.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

NGAJI POSOAN – Materi Tafsir Jalalain oleh Kyai M. Thoyib Pertemuan ke 14

Read Next

Akhirnya Gus Miftah Buka Suara Terkait Ceramahnya di Gereja