ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

ICW Desak MK Kabulkan UU KPK Hasil Revisi, Hari Ini MK Bacakan Hasilnya

145 Orang Calonkan Diri Sebagai Hakim Agung

Konfirmasitimes.com-Jakarta (04/05/2021). Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU KPK hasil revisi.

Pada 4 Mei 2021 hari ini, MK akan membacakan putusan uji materi atau judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“MK dijadwalkan akan membacakan putusan uji formil dan uji materiil pada Selasa pekan depan (hari ini),” tulis pernyataan ICW yang diunggah di situs ICW.

ICW menerangkan ada empat hal yang patut menjadi perhatian. Pertama, ICW menilai DPR telah menghilangkan nilai demokrasi dalam pembahasan revisi UU KPK.

“Kedua, substansi revisi UU KPK bertentangan dengan banyak putusan MK. Dalam bagian ini substansi yang dimaksud adalah perubahan Pasal 3 UU KPK tentang independensi dan Pasal 40 UU KPK terkait kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” terang ICW.

Ketiga, ICW menilai banyak ketidakjelasan norma dalam UU KPK baru. Poin yang paling mencolok ada pada Pasal 37 A dan Pasal 37 B UU KPK baru perihal pembentukan Dewan Pengawas dengan segala tugas-tugasnya.

“Keempat, revisi UU KPK sarat akan kepentingan politik. Untuk tiba pada kesimpulan itu bukan hal yang sulit, jika dilihat, produk legislasi kontroversi ini dihasilkan secara kilat, praktis hanya 14 hari saja. Selain itu, revisi UU KPK juga sedari awal tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2019 namun tetap dipaksakan,” tulis ICW.

“Atas problematika di atas, Indonesia Corruption Watch mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil dan uji materiil UU KPK baru,” tulis ICW.

Sebelumnya ramai diberitakan, peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan Koalisi Guru Besar Antikorupsi, yang terdiri dari 51 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia, telah mengirimkan surat ke MK. Inti dari surat itu agar MK membatalkan pengundangan revisi UU KPK.

Adapun dalam surat tersebut Koalisi Guru Besar Antikorupsi menyampaikan situasi terkini pemberantasan korupsi pasca-perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2019. Koalisi Guru Besar menilai pemberantasan korupsi berada di ujung tanduk. Hal tersebut terlihat di dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 lalu yang turun daripada tahun sebelumnya.

Koalisi Guru Besar Antikorupsi menilai UU KPK yang baru melemahkan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Justru berbagai permasalahan datang ke KPK sejak UU KPK direvisi.

“Seperti yang diketahui bersama, substansi UU No 19 Tahun 2019 secara terang benderang telah melumpuhkan lembaga antirasuah itu, baik dari sisi profesionalitas dan integritasnya,” tuli pernyataan di surat Koalisi Guru Besar Antikorupsi

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Perbedaan Telur Unggas

Read Next

Harmoni Nusantara : Lawan Paham Ekstrimisme, Gen-Z Bangga Berbudaya Nusantara