ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
23 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

SE MenPANRB : ASN Boleh Mudik, Asalkan..

Update CPNS 2021; Siapkan Syarat Ini, dan Catat Jadwalnya, Tes SKB CPNS Palangka Raya Digelar Setelah Pandemi Covid-19 Berakhir

Konfirmasitimes.com-Jakarta (08/04/2021). Beredar Surat Edaran (SE) mengenai larangan Pegawai aparatur sipil negara (ASN) mudik dan mengajukan cuti.

SE itu dengan No.8/2021 dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo.

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021,” tulis dalam SE itu, Rabu (07/04/2021).

Tak hanya itu, PPK kementerian/lembaga/pemerintah daerah diminta olehnya untuk jangan memberikan izin cuti bagi pegawai ASN.

Akan tetapi larangan cuti ini tidak berlaku untuk cuti melahirkan dan/atau cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS. Kemudian dikecualikan juga bagi cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi PPPK.

“Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No.17/2022 tentang Manajemen PNS dan PP No/49/2018 tentang manajemen PPPK,”.

Selain itu, MenPANRB menginstruksikan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam SE tersebut.

MenPANRB juga memerintahkan kepada PPK untuk memberikan hukuman disiplin bagi pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK.

PPK di kementerian/lembaga/daerah juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik https://s.id/laranganberpergianASN paling lambat tanggal 24 Mei.

Meski ASN dilarang mudik tapi tidak dengan ASN yang melakukan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dengan terlebih dahulu mendapatkan surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala kantor satuan kerja.

Selain itu larangan juga dikecualikan bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Tersangka Unlawful Killing, Terancam Dibui 15 Tahun

Read Next

Santri Peci Singosari: Marhaban ya Marhaban