ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
23 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Pemerintah Beberkan Alasan Tolak KLB Demokrat di Deli Serdang, Kubu Moeldoko Buka Suara

Pemerintah Beberkan Alasan Tolak KLB Demokrat di Deli Serdang, Kubu Moeldoko Buka Suara

Konfirmasitimes.com-Jakarta (01/04/2021). Pemerintah Indonesia melalui Menkumham Yasonna H Laoly, mengumumkan tak bisa menolak maupun menerima permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB yang diajukan Jhoni Allen Marbun.

“Kami sudah buat surat kepada Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan sebagai pemohon pada waktu itu Saudara Jhoni Allen Marbun permohonan hasil KLB terkait perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan,” kata Menkumham Yasonna H Laoly dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/03/2021).

Dengan demikian, Hasil pemeriksaan yang dilakukan, Menkumham menegaskan permohonan yang diajukan kubu Moeldoko ditolak.

“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” kata Yasonna.

Ia menyebut, pemeriksaan itu berdasarkan pada peraturan terkait pendirian badan hukum perubahan AD/ART dan perubahan parpol.

“Tata cara pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum perubahan AD/ART dan perubahan parpol,” jelas Yasonna.

Lebih lanjut, Yasonna mengungkapkan alasan pemerintah menolak permohonan yang diajukan kubu Moeldoko.

“Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD-DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD-DPC,” katanya.

Walaupun ada penolakan dari pemerintah, Yasonna mempersilahkan kubu Moeldoko untuk menggugat ke pengadilan, jika keputusan tersebut dirasa tidak sesuai.

“Jika pihak KLB Deli Serdang merasa bahwa AD/ART tidak sesuai dengan undang-undang parpol, silakan lah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Yasonna.

Menurut Yasonna, pemerintah tidak berwenang menilai AD/ART yang disampaikan Demokrat versi KLB Deli Serdang tersebut.

“Biarlah itu menjadi ranah pengadilan,” katanya.

Menanggapi keputusan pemerintah, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang Saiful Huda Ems mengungkapkan, pihaknya menghormati keputusan itu.

Saiful menyampaikan, sikap pemerintah itu menunjukkan tidak ada intervensi pemerintah.

“DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat. Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat,” ujar Saiful dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/03/2021).

Menurut Saiful, Moeldoko dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB atas keinginan sejumlah kader senior yang meminangnya untuk membenahi Partai Demokrat.

“Yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi),” terang Saiful.

Lebih lanjut, Saiful menuding Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat telah memfitnah Moeldoko bahwa pemerintah berada di belakang Moeldoko.

Saiful mengatakan Moeldoko bersedia menerima pinangan itu demi menyelamatkan demokrasi Pancasila dari radikalisme.

Saiful menambahkan keputusan itu juga merupakan pilihan politik Moeldoko secara pribadi.

“Langkah ini bukan ambisi pribadi Bapak Moeldoko, apalagi hanya sekadar untuk Pemilu 2024. Sekali lagi, ini adalah pilihan demi menyelamatkan Indonesia Emas 2045,” ujar Saiful.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Menkominfo: Cegah Terorisme dengan Sosialisasi Secara Masif

Read Next

Taliban Klaim Serangan Roket di Pangkalan AS