ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
23 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

DPR Curiga Formasi Guru Tak Capai Target Gegara Ini

Mulai 15 Juni Kemendikbud Buka Kesempatan Fasilitator dan Pendamping Guru Penggerak

Konfirmasitimes.com-Jakarta (25/03/2021). Komisi X DPR RI mengaku menerima banyak laporan langsung dari pemda terkait isu daerah memberikan gaji bagi guru yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti. Ia mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta daerah menganggarkan gaji bagi para guru itu.

Atas isu itu, Agustina menduga penyebab itulah yang kemudian membuat kuota pengajuan formasi guru PPPK oleh pemda jauh dari target 1 juta yang sebelumnya ditetapkan pemerintah pusat.

“Teman-teman dari kabupaten/kota menunjukkan surat yang diminta oleh menteri PANRB kalau tidak salah, yang (meminta pemda) memberikan pernyataan kabupaten/kota atau provinsi itu bersedia dan mampu menganggarkan usulan guru dan tenaga kependidikan honorer sejumlah yang disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah kementerian di Komplek DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/03/2021).

Agustina menerangkan pemda akhirnya malah ragu mengajukan formasi guru honorer. Seharusnya pemda bisa mengajukan semua guru honorer di wilayahnya, namun yang diajukan akhirnya hanya sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Saya enggak tahu mereka dapat (informasi) dari mana. Tapi masif dan semua (pemda yang tidak banyak mengajukan formasi) mengajukan demikian,” ujar Agustina.

Agustina mengatakan, menurut pengakuan pemda, informasi terkait kewajiban penyertaan surat pertanggungjawaban anggaran itu diminta langsung oleh pihak dari Kementerian PANRB.

Terkait hal itu, Agustina mengaku bingung menerima pengakuan itu. Pasalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan sudah menyatakan kepada Komisi X bahwa anggaran gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat.

Sementara itu menurut keterangan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril menyampaikan hingga kini terdapat 19 daerah, di luar Papua dan Papua Barat, yang belum mengusulkan formasi guru PPPK. Kemudian 165 daerah mengusulkan, namun jumlahnya kurang dari 50 persen kuota.

Iwan mengatakan pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran hingga Rp19,4 triliun untuk gaji PPPK.

Iwan menyampaikan alokasi anggaran itu juga diatur dalam UU No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan sebelumnya adanya UU tersebut (UU 9/2020) tahun anggaran 2021. Jadi ini landasan bagi pemerintah daerah, dasar regulasi bahwa sudah ada dananya untuk gaji PPPK yang lulus seleksi,” katanya.

Hal senada turut disampaikan Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu Adriyanto. Ia menegaskan alokasi gaji PPPK sudah ditambahkan dalam DAU pada APBN 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam rapat antara Komisi II DPR dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara, Rabu (24/03/2021) melaporkan formasi yang diajukan baru 565.633 untuk guru PPPK, 21.517 PPPK non-guru.

“Dengan rincian 144.096 untuk 34 pemerintah provinsi dan 527.771 untuk 492 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota,” kata Tjahjo.

Dengan begitu, formasi guru PPPK baru setengah dari yang sudah ditetapkan.

Sebelumnya diberitakan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, satu juta formasi dibuka untuk pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

“Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai satu juta formasi,” kata Nadiem Makarim, dalam keterangannya saat berkunjung ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (11/11/2020).

Pembukaan formasi ini menjadi kesempatan bagi guru honorer, khususnya yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) agar bisa diangkat menjadi PPPK.

Sebab, kata Nadiem, pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu untuk guru-guru honorer yang masih bergaji di bawah standar.

“Untuk guru-guru honorer yang sudah bergaji Upah Minimum Regional (UMR) agar menahan diri dulu,” kata Menteri.

“Kita fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji Rp 200.000, namun kerjanya sama dengan yang digaji UMR dan PNS.”

Walau begitu, kata Nadiem, tak serta merta setiap guru honorer yang berada di daerah 3T lantas langsung diangkat menjadi PPPK.

Nadiem mengatakan, mereka tetap harus mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu. Program pengangkatan ini pun, kata dia, baru akan dimulai pada 2021.

“Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil dan transparan,” jelasnya.

Nadiem berharap melalui program ini, dapat menjadi kesempatan bagi para guru honorer di daerah-daerah untuk bisa mengabdi sebagai PPPK.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Serabi Khas Tegal Uwenak dan Gurih, Lur.. Wajib Coba!

Read Next

Suasana Ponpes Al Qur’an Al Falah 2 Nagreg