ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
22 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Pemerintah Sebut Ada Upaya WNA Kuasai Tanah Indonesia

Pemerintah Sebut Ada Upaya WNA Kuasai Tanah Indonesia

Konfirmasitimes.com-Jakarta (24/03/2021). Pemerintah Indonesia melalui Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Laksda TNI Yusup menyampaikan ada upaya WNA untuk menguasai tanah di Indonesia melalui penyelundupan hukum.

Hal itu disampaikannya saat Rakor Isu-isu Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/03/2021).

Sebagaimana kita ketahui, potensi Sumber Kekayaan Alam (SKA) Indonesia dalam bidang energi dan pariwisata mengundang para warga negara asing dan investor asing berlomba-lomba menanamkan investasi maupun memiliki hak atas tanah untuk kepentingan kelompok dan individunya.

“Praktek-praktek penyelundupan hukum tersebut seperti mengawini atau menikahkan warga lokal melalui perjanjian pranikah yang mengatur segala ketentuan yang disepakati kedua mempelai sehingga tanah yang dibeli menggunakan atas nama suami atau istri warga negara Indonesia tetapi pengelolaan atas segala isi di atas maupun di dalam tanah dilakukan oleh warga negara asing,” jelas Yusup.

Yusup menyampaikan, praktik nominee juga berdampak pada penerimaan negara yang semakin berkurang maupun kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi domestik yang menjadi semakin terpinggirkan.

Menurut Yusup, pembangunan hotel, vila dan resort yang dilakukan oleh warga lokal atau pun warga asing harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) agar keseimbangan ekosistem alam tetap terjaga.

“Selain itu, banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke NTB akan memberikan pengaruh terhadap budaya lokal dan ideologi Pancasila karena masuknya budaya-budaya dan ideologi barat yang dibawa oleh warga asing,” ujar Yusup.

Yusup menilai, di NTB sendiri terdapat kurang lebih 45 hotel atau resort dengan keterlibatan warga negara asing dalam kepemilikannya. WNA tersebut berasal dari Belanda, Jepang, Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Swedia, Australia, Selandia Baru, Italia, Argentina dan Malaysia.

“Praktik nominee ini penting untuk dilarang karena membuat peranan investasi asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Praktik ini akan membuat Indonesia mengalami repatriasi modal yaitu dengan teralihkannya keuntungan atas investasi Indonesia ke negara asal, serta kehilangan kesempatan untuk mendapatkan transfer pengetahuan dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri,” jelas Yusup.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Santri Peci Sholawat Nabi

Read Next

Modus Gandakan Uang, Jadul; Manusia Supersonik Bisa Hasilkan Triliuan Dalam Sekejap