ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian
22 April 2021
ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussian

Tolak Keras Impor Beras; Ketum PBNU: Tanda Tanya Besar, Kebijakan Siapa Ini?

Tolak Keras Impor Beras; Ketum PBNU: Tanda Tanya Besar, Kebijakan Siapa Ini?

Konfirmasitimes.com-Jakarta (20/03/2021). Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj mengungkapkan 99 persen warga NU adalah petani.

Adanya pemberitaan pemerintah Indonesia akan melakukan impor beras, Ketum PBNU menyatakan menolak keras rencana Pemerintah Indonesia impor satu juta ton beras dari Thailand.

“Nah, saya menolak keras impor ini kesepakatan impor ini, pertama kebanyakan petani 99 persen warga NU,” tegas KH. Said Aqil Siroj di TV NU YouTube Channel.

Selain itu, penolakan impor beras ini juga didasarkan pada informasi dari petani Karawang, Indramayu yang mengaku stok beras masih cukup.

“Dan saya telah dihubungi oleh para petani dari karawang, indramayu, bahwa stok beras, masih cukup sangat banyak,” kata Ketum PBNU itu.

KH. Said Aqil Siroj menceritakan begitu ada pemberitaan Indonesia akan MoU dengan Thailand terkait impor beras, respon petani begitu menyedihkan.

“Langsung harga beras turun … langsung para petani nangis … itu sudah merasakan dampak negatif,” tutur Kiai Said.

Selain itu, KH. Said Aqil mengaku sudah menghubungi langsung ke Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga kebetulan merupakan Bendahara PBNU.

“Beliau pun setuju sikap saya menolak MoU ini karena dalam data Kementan mencari stok beras akhir 2020, 7.38 juta ton sementara produksi dalam negeri 2021 sebesar 17.51 juta ton, sehingga totalnya menjadi 24.9 juta ton perkiraan kebutuhan 12.33 juta ton sehingga muncul surplus 12.56 juta ton di 2021 ini. Ini artinya surplus ngapain impor. Ini kebijakan siapa ini?,” terang Said Aqil.

Berdasarkan temuan data itu, KH. Said Aqil justru mempertanyakan impor beras itu sebenarnya kebijakan siapa. Bahkan, Said Aqil menyebut, rencana itu hanyalah untuk menguntungkan segelintir pihak tertentu.

“Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepentingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakan untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya saya tahu tolong nasib petani didahulukan, petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka ini,” kata KH. Said Aqil.

Sebab itu, PBNU meminta agar adanya kesesuaian data antar lembaga pemerintah, seperti BPS, Bulog, Kemendag, dan Kementan. Said Aqil memberi penekanan soal peran dan fungsi Bulog yang dirasakan sampai saat ini belum maksimal.

Dalam regulasi ketahanan pangan, Bulog adalah lembaga yang memiliki tingkat infrastruktur dari pusat hingga ke desa. Dengan begitu menurutnya kinerja Bulog belum maksimal.

“Entah untuk kepentingan siapa sengaja dibonsai kepentingan atau fungsi jelas kepentingan kelompok tertenu. Sekali lagi kesimpulannya saya Ketum PBNU tolak kesepakatan Indonesia dan Thailand untuk impor 1 juta beras putih karena stok kita surplus. Kata petani kalau pemerintah dibuktikan 1 juta ton siap kami buktikan kami punya beras 1 juta ton,” kata KH. Said Aqil.

Bagaimana reaksi Anda?
Bagikan 


Read Previous

Bikers Kalah Cepat Sama Pedagang Keliling

Read Next

Lobi Lobi Persahabatan Bikin Ngakak